Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PARTAI Kebangkitan Bangsa berada di persimpangan jalan setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan mereka tentang dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu kini dihadapkan pada pilihan berkoalisi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto atau berada di luar pemerintahan sebagai partai oposisi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Muhaimin mengakui telah ada pembicaraan dengan Prabowo soal peluang PKB bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju—kongsi partai pendukung Prabowo. Ajakan Prabowo untuk berkoalisi disampaikan ketika Menteri Pertahanan itu menyambangi kantor Dewan Pengurus Pusat PKB di kawasan Senen, Jakarta Pusat, pada Rabu, 24 April 2024. "Ada ajakan, tapi sifatnya sangat umum," kata Muhaimin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Di sisi lain, sebagian kader memiliki aspirasi agar PKB berada di luar pemerintahan untuk menjadi oposisi bagi Prabowo. Menurut Cak Imin—panggilan Muhaimin—kader yang menghendaki PKB menjadi oposisi beralasan bahwa partai perlu merawat sekitar 40 juta suara pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin yang menginginkan perubahan. "Mereka juga bilang ingin memperbaiki pemerintahan dari luar," tuturnya.
Muhaimin menerima wartawan Tempo, Raymundus Rikang, Francisca Christy Rosana, dan Yosea Arga Pramudita, di rumah dinas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada Senin, 6 Mei 2024. Dalam percakapan selama lebih dari dua jam, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu menjelaskan catatannya terhadap Pemilihan Umum 2024, rencana kolaborasi dengan Anies, dan hubungannya dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Jadi PKB belum memutuskan apakah akan bergabung atau berada di luar pemerintahan Prabowo?
Masih ada perdebatan yang serius di lingkup internal PKB soal arah politik partai. Ketika Pak Prabowo Subianto datang ke kantor PKB, ada yang bilang kunjungan itu terlalu cepat dan mungkin mengecewakan teman-teman yang sudah berjuang. Namun Pak Prabowo adalah tamu dan agenda partai tak boleh berhenti karena kekalahan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum sudah mengesahkan hasil pemilihan presiden 2024 sehingga kami harus memberikan kesempatan kepada kandidat terpilih memimpin transisi pemerintahan.
Sekeras apa perbedaan sikap di PKB?
Ada dua pendapat: mereka yang ingin menjadi oposisi dan mereka yang tak menghendaki di luar pemerintahan. Perdebatan itu belum rampung. Suara dari pihak yang ingin menjadi oposisi bilang mau memperbaiki pemerintahan dari luar. Sedangkan mereka yang tak setuju menjadi oposisi menyebutkan perjuangan kelompok oposisi di Indonesia tak efektif.
Penolakan menjadi oposisi karena partai akan kehilangan akses logistik selama lima tahun ke depan?
Otomatis berbeda cara kerjanya. Menjadi oposisi mungkin lebih retoris, apalagi jumlah oposisi tidak signifikan sehingga tak cukup efektif menjadi penyeimbang. Ada oposisi dalam pemerintahan sekarang, tapi tak cukup efektif karena jumlahnya terlalu sedikit. Namun kita perlu semangat oposisi untuk menyiapkan sistem pemerintahan yang akan datang.
Jadi PKB siap beroposisi atau justru akan berkoalisi dengan Prabowo?
Ada ajakan bergabung ketika kami bertemu dengan Pak Prabowo, tapi sifatnya umum. Sebagai pihak yang mengakui ada pemenang dalam Pemilu 2024, kami memberikan kesempatan kepada pemerintahan baru. Belum ada format yang baku soal bentuk ajakan untuk terlibat dalam pemerintahan mendatang.
Tampaknya Anda gamang....
Kami sudah mengevaluasi Pemilu 2024 dalam rapat pimpinan nasional setelah KPU meresmikan hasil pemungutan suara. Ya, memang masih ada kegamangan mau menjadi oposisi atau berkoalisi. Selain itu, jika kami mendukung pemerintahan baru, mau dibawa ke mana 40 juta suara yang mendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar? Namun secara umum PKB menerima hasil pemilu dan memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo.
Bagaimana bila PKB mendapat tawaran kursi menteri?
Itu akan cocok-cocokan. Kalau cocok, kami akan ikut. Begitu pula sebaliknya, kami tak ikut bila tak cocok karena presiden punya hak prerogatif memilih menteri. Apakah tawaran itu sesuai dengan jiwa PKB atau tidak, kami belum sampai ke sana karena diskusi dengan Pak Prabowo masih sangat umum.
Apakah Anda tak khawatir mengecewakan konstituen yang menginginkan perubahan jika bergabung dengan Prabowo yang punya gagasan keberlanjutan?
Pasti ada situasi psikologis seperti itu. Namun PKB punya agenda dan target yang harus berjalan. Gagasan perubahan itu tak boleh mandek gara-gara berbenturan dengan kekecewaan. Intinya, amanat, gagasan, dan agenda para pemilih PKB yang dititipkan kepada saya harus dialirkan. Perjuangannya tak cuma di kabinet, tapi juga bisa di parlemen dan bidang lain.
Anda sudah menyiapkan kader jika diminta Prabowo?
Banyak yang tak mau menjadi menteri jika nanti kami ditawari. Namun ada juga yang mau. Pertanyaannya, apakah kami memang ditawari jabatan menteri? Ha-ha-ha.... Sebab, belum tentu ditawari. Jadi kebersamaan dengan Pak Prabowo itu belum menemukan formatnya.
Apakah agenda perubahan bisa dikerjakan jika kelak bergabung dengan pemerintahan baru?
Beberapa tema perubahan pasti dijalankan. Sebab, kalau gagasan itu tidak berjalan, pasti muncul tantangan dan perlawanan. Misalnya komitmen merawat demokrasi. Pak Prabowo setuju terhadap kebebasan berpendapat dan tak akan menjalankan pemerintahan yang represif. Kami belum bisa mengetahui efektivitasnya.
Ada beban karena PKB tak menjadi bagian dari kelompok pemenang? Koalisi yang diusung PKB terakhir kali kalah dalam Pemilu 2004.
Untuk suasananya, justru kami puas. Kami sudah berjuang sekuat tenaga dan mendapat tambahan kursi. Jadi kalah dengan bangga. Kekalahan kami berpahala. Guyonan kami begini, pemilihan presiden 2024 membuat PKB punya dua sifat: berani dan lupa. Berani artinya kami tak gentar menghadapi lawan yang kuat sekalipun. Namun kami lupa bahwa musuhnya ternyata besar, ha-ha-ha....
Bagaimana Anda memaknai kekalahan ini?
Kami kalah dengan terhormat. Meski ada kekecewaan, kami tetap bangga. Kekecewaan kami, Mas Anies, dan koalisi sama dengan rasa kecewa banyak orang. Namun kami harus berjalan terus. Karena itu, kami sudah menitipkan pesan kepada Pak Prabowo ketika bertemu beberapa waktu lalu.
Pesan apa?
Agenda perubahan itu menjadi titipan amanat dari 40 juta orang yang memilih Mas Anies dan saya. Itu harus dipegang teguh dan diperjuangkan. Saya bilang amanat itu besar dan bisa dititipkan dalam program-program presiden terpilih. Sebenarnya tema perubahan menjadi isu kampanye Pak Prabowo dalam Pemilu 2019, jadi itu bukan hal baru bagi beliau. Sedangkan kami sudah berusaha mengganti kekuasaan, tapi tak bisa dan kalah.
Bagaimana evaluasi Anda soal kekalahan dalam pemilihan presiden?
Ke depan, jangan sampai ada lagi keberpihakan inkumben dalam pemilihan presiden, kepala daerah, dan kompetisi elektoral lain. Catatan yang disampaikan hakim Mahkamah Konstitusi dalam dissenting opinion itu menjadi pelajaran bersama agar tak terulang. Selain itu, saya melihat model kampanye dialogis dan menjual gagasan bisa diterima. Saya dan Mas Anies mendapat 40 juta suara memakai sarana ide dan program, tanpa instrumen apa pun.
Pada akhirnya ide kontinuitas lebih laku ketimbang perubahan yang Anda usung?
Kami memang kalah. Ide perubahan kalah oleh sembako (bahan kebutuhan pokok) dan politik uang. Pendukung kami di Jawa Barat sangat fanatik dan militan. Namun di level akar rumput memang masih rentan dengan politik imbalan.
Apakah Anda yakin hasil pemungutan suara akan berbeda jika tak ada bantuan sosial dan cawe-cawe penguasa?
Kami justru tak menyangka perolehan suara pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. sampai segitu. Pasangan Anies-Muhaimin memasang target 30 persen, tapi mendapat 25 persen. Apabila Ganjar mendapat 25 persen, pasti akan berlangsung dua putaran.
Legitimasi kemenangan Prabowo berkurang karena dissenting opinion tiga hakim konstitusi. Anda setuju?
Apakah legitimasi tersebut terganggu oleh cara kemenangan seperti itu? Wong rakyat lebih suka disogok. Angka amplop dalam pemilihan legislatif sampai besar-besar dan saya tak pernah terbayang sama sekali. Kita tak tahu lagi apakah cara seperti itu absah atau tidak.
Kami mendengar Anda punya ambisi menampilkan potret Anda di surat suara dan itu sudah tercapai dalam Pemilu 2024. Anda merasa cukup?
Ha-ha-ha..., itu guyonan saja. Gurauan itu muncul karena saya baru berniat maju saja sudah digasak dulu. Bayangkan teman sendiri yang melakukan tackle. Baru mau maju saja sudah diserang demonstrasi di kantor partai dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu berlangsung sejak 2014. Kompetisinya sangat keras dan saya tak membayangkan politik seperti ini. Capaian ini belum ada apa-apanya karena kalah dan gagal.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto saat melakukan pertemuan di kantor DPP PKB, Jakarta, 24 April 2024. Tempo/M Taufan Rengganis
Bukankah menjadi calon wakil presiden merupakan portofolio politik yang penting?
Pasti karena partai menjadi makin besar. Kami punya kursi banyak sekali di DPR pusat ataupun daerah. Namun kali ini PKB hanya bisa menitipkan agenda. Kami dulu bagian dari pengusung utama Presiden Jokowi. Sekarang pemenangnya bukan calon yang kami sokong.
Apakah Anda punya rencana menjadi calon presiden?
Mungkin saja. Pokoknya tak mau menjadi calon wakil presiden lagi karena capeknya sama. Saya melihat potensi kader PKB besar karena banyak anak muda. Saya kira harus ada kader PKB serta tergantung modal sosial dan politik pada 2029. Saya juga berharap ada yang muncul dari keluarga besar Nahdlatul Ulama.
Anda sudah punya rencana bersama Anies untuk lima tahun ke depan?
Kami masih pegal-pegal karena Pemilu 2024, ha-ha-ha.... Kami pasti akan terus bekerja bersama untuk merawat amanat 40 juta suara yang diperoleh. PKB jelas akan menindaklanjuti kepercayaan itu di DPR. Sedangkan dengan Mas Anies, kami belum ada pembicaraan khusus. Mas Anies masih berpikir. Jika Mas Anies akan maju menjadi calon gubernur, saya pribadi akan mendukung. Namun saya akan patuh pada putusan Desk Pilkada PKB.
Anda pernah berbicara dengan Anies soal kans dukungan PKB ini?
Baru merasani saja dan belum fixed. Salah satu alternatifnya memang calon gubernur, tapi Mas Anies masih minta berbagai pertimbangan.
Muhaimin Iskandar
Tempat dan tanggal lahir:
Jombang, Jawa Timur, 24 September 1966
Pendidikan:
• Sarjana sosiatri Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
• Magister ilmu komunikasi Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat
Jabatan publik:
• Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (2019-2024)
• Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (2018-2019)
• Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2009-2014)
Laporan harta kekayaan:
Rp 25,97 miliar (2023)
Meski kalah dalam pemilihan presiden, PKB mendapat tambahan kursi yang signifikan di lembaga legislatif. Seberapa besar efek Anda menjadi calon wakil presiden terhadap perolehan kursi partai?
Gairah pengurus dan kader tinggi ketika saya dipastikan maju sebagai kandidat. Militansi dan semangatnya meningkat. Ketika ada ketua umum partai maju, identitas dan kepercayaan kepada partai juga akan meningkat. Ada beberapa daerah pemilihan yang dulu tak ada kursi tapi kini mendapat kursi dan bertambah.
Tapi PKB juga kehilangan kursi di sejumlah daerah, seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Di Jawa Tengah ada empat kursi. Di Jawa Timur dan Kalimantan masing-masing satu kursi. Faktornya adalah politik uang. Teman-teman merasa puas terhadap kerja normatif merawat konstituen selama lima tahun. Kursi yang hilang itu memang di luar dugaan. Perlu ada pendidikan politik untuk membereskan politik uang. Duit Rp 300 ribu tak sebanding dengan manfaat program yang akan diterima jika memilih calon yang benar-benar bekerja untuk daerah. Menjatuhkan sanksi yang tegas dan berat bagi calon legislator yang tertangkap politik uang juga penting.
Sejauh apa pemilih berlatar NU membantu pertambahan perolehan kursi PKB?
PKB dan NU tak dapat dipisahkan. Pemilih PKB mayoritas punya latar belakang NU, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. PKB bekerja 24 jam di wilayah yang menjadi basis NU. Namun, jika berbicara soal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, itu lain lagi. Sikap PBNU dengan kami memang tidak sama karena ada perbedaan soal kandidat yang diusung dalam pemilihan presiden. PBNU melarang PKB mengatasnamakan NU. Itu tidak jadi masalah karena pendukung PKB adalah nahdliyin di akar rumput atau NU kultural, bukan NU struktural.
Apakah perbedaan sikap politik antara PKB dan PBNU punya dampak elektoral?
Pada kenyataannya, perolehan kursi PKB bertambah. PKB dan PBNU bersinergi bagus dalam setiap pemilu. Setidaknya tiap pihak tak saling mengganggu. Pada Pemilu 2019, kami mengusung Rais Am PBNU Kiai Ma’ruf Amin sebagai wakil Pak Jokowi. Namun perolehan kursi PKB waktu itu tak setinggi Pemilu 2024. Itu aneh menurut saya. Saya kira ada faktor bahwa gagasan perubahan laku hari ini.
Ada upaya menormalisasi hubungan PKB dengan PBNU yang renggang setelah Muktamar NU di Lampung?
Saya tak pernah ada masalah dengan PBNU. Mereka yang kerap mempersoalkan PKB sebelum dan sesudah Pemilu 2024. Apakah itu karena PBNU punya calon wakil presiden sendiri? Saya tak tahu. Yang penting PKB baik-baik saja dan jumlah kursi kami meningkat tajam.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Ide Perubahan Kalah oleh Sembako dan Politik Uang"