Tidak Usah Bikin Papua Seperti Terancam

Saya pikir Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI, terutama yang ada di Papua, sudah siap sekali untuk mengamankan PON di Papua sampai selesai.

Berapa jumlah personel TNI-Polri yang diterjunkan untuk pengamanan PON?

Kami tidak mengetahui jumlah persis personelnya karena sering kali berubah sesuai dengan kondisi. Yang mengetahui hal itu Panglima Komando Daerah Militer atau Kepala Kepolisian Daerah. Pengamanan sudah pasti yang pertama adalah rakyat. Rakyat pasti akan melindungi semua tamu yang datang ke Papua. Masyarakat Papua siap mengamankan semua duta olahraga yang akan ke Papua. Kedua, kami pasti didukung TNI-Polri. Soal pengamanan dalam, pengamanan ring satu, ring dua, dan seterusnya itu arahannya TNI.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Boy Rafli Amar meminta semua pihak mewaspadai kemungkinan terjadinya aksi terorisme dalam perhelatan PON di Papua. Bagaimana panitia mengantisipasi kemungkinan terjadinya teror?

Itu kan pengamatan mereka. Pengamanan dari semua kesatuan, termasuk intelijen. Tapi panitia optimistis Papua akan aman dan nyaman dalam pelaksanaan PON. Sampai hari ini kita bisa melihat tidak ada satu pun kelompok masyarakat Papua, komponen rakyat Papua, aktivis rakyat Papua, lembaga swadaya masyarakat di Papua, bahkan kelompok garis keras di Papua menolak penyelenggaraan PON. Semua memberikan dukungan. Saya optimistis PON akan terlaksana dengan baik tanpa ada gangguan keamanan. PON pasti akan sukses. Saya pikir kita tidak harus berpolemik di media bahwa PON Papua akan begini atau begitu. Tidak usah kita selalu bikin Papua seperti ada sesuatu yang terancam.

Anda beberapa kali mendampingi Gubernur Papua Lukas Enembe meninjau arena olahraga dan fasilitas untuk kontingen. Apa catatan Gubernur atas persiapan PON?

Pertama, beliau meminta panitia besar memastikan semua venue tidak ada masalah dan aman digunakan para atlet. Kedua, kami bisa menjadi tuan rumah yang baik, bisa melayani semua tamu yang akan datang ke Papua. Itu pesan Bapak Gubernur sebagai Ketua Umum PB PON Papua.

Anda bersama gubernur juga bertemu dengan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Marciano Norman. Apa saja yang dibicarakan?

Beliau mendampingi terus sampai hari ini. Gubernur menyampaikan kepada Pak Marciano bahwa hubungan kerja tetap berjalan untuk memastikan semua venue bisa berfungsi dengan baik. KONI tetap melakukan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya. Kami panitia berada di bawah arahan KONI Pusat. Tanggung jawab PON ini kan ada di KONI. PB PON berfokus untuk penyelenggaraan event-nya. Sementara KONI lebih pada prestasi olahraga.

Apakah Panitia Besar PON berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat?

Kami berkoordinasi dengan KONI Pusat. Semua pengurus KONI Pusat sekarang sudah ada di Papua, dari Jayapura, Timika, Merauke. Karena Pak Marciano ada di Jayapura, saya berkomunikasi langsung kepada beliau. Pak Marciano yang melaporkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Dengan perkembangan situasi keamanan terbaru di Papua, terutama setelah insiden penyerangan tenaga kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, apa saja langkah antisipasi yang diambil PB PON?

Itu jauh dari lokasi pertandingan PON. Dari Jayapura ke lokasi Pegunungan Bintang saja penerbangannya lebih dari satu jam.

Anda menjamin empat kluster olahraga untuk PON aman?

Saya memastikan kepada semua kontingen dari semua provinsi bahwa, pertama, jangan pernah ragu dan takut untuk ke Papua. Papua hari ini aman dan nyaman. Seluruh rakyat Papua siap menyambut baik para duta olahraga dari 33 provinsi. Kalau dengar sana-sini isu itu hal biasa. Kami menjamin tidak akan ada hal-hal yang luar biasa. Jadi jangan ragu untuk hadir di empat kluster di Papua.

Benarkah ada ancaman dari kelompok bersenjata yang akan menjadikan PON sebagai arena unjuk gigi?

Tidak benar. Itu sama sekali kebohongan. Semua orang bermain hanya untuk menghancurkan PON. Seluruh rakyat Papua akan mendukung PON, siapa pun dia, siapa pun latar belakangnya, apakah dia garis keras, garis netral, atau garis normal. PON Papua akan sukses, tidak ada gangguan.

Setiap provinsi mengirimkan anggota brigade mobil untuk mengawal atletnya. Apakah pengamanan di Papua dianggap kurang memadai?

Itu keputusan pemerintah provinsi. Bukan keputusan panitia. Atlet dari 33 provinsi dikawal oleh masing-masing brimob. Saya pikir enggak masalah. Bagi kami, semua bisa berjalan dengan baik. Intinya, tidak perlu juga ada keraguan kepada aparat TNI-Polri di Papua, lah. TNI-Polri di Papua sangat siap dan sangat lengkap untuk mengamankan PON sampai selesai.

Bagaimana sebenarnya prosedur pengamanannya?

Kalau tidak salah, itu memang sudah ada keputusan Kapolri (Kepala Kepolisian RI). Kami juga tidak ada kapasitas untuk melarangnya. Masing-masing pemerintah provinsi juga punya sudut pandang yang berbeda, toh?

PON tetap dilangsungkan meskipun angka penularan Covid-19 di Papua masih terbilang tinggi. Bagaimana tanggapan Anda?

Saya harus mengklarifikasi. Tingkat Covid-19 di Papua hari ini menurun jauh.

Bagaimana panitia memastikan protokol kesehatan dijalankan selama kompetisi?

PON Papua penuh dengan tantangan. PON yang sangat berat karena diselenggarakan dalam keadaan tidak normal, dari persiapan sudah (pandemi) Covid-19 pada 2020 sampai hari ini. PON tertunda juga karena Covid-19. Sekarang pemerintah Papua di bawah pimpinan Gubernur Lukas Enembe meminta kepada panitia besar tidak boleh ada penundaan. Mau Covid-19 mau tidak, PON tetap jalan. Itu yang kami lakukan.

(Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Papua Hasmi, pada Jumat, 24 September lalu, mengatakan lima venue PON Papua berada dalam zona merah Covid-19. Dalam paparannya, empat kabupaten dan kota yang menjadi lokasi penyelenggaraan PON berada dalam risiko tinggi Covid-19 per 5 September lalu hingga saat ini).

Bagaimana dengan tingkat vaksinasi yang masih cukup rendah di Papua?

Vaksinasi memang rendah, tapi rendahnya bukan di bawah 20-30 persen. Tingkat vaksinasi di Papua rata-rata sudah di atas 50-60 persen. Bahkan ada daerah yang sudah memasuki 70 persen, terutama di empat kluster olahraga. Kami optimistis pada saat pembukaan PON paling tidak semua sudah 60-70 persen.

Apa upaya panitia untuk mendongkrak cakupan vaksinasi dalam waktu singkat?

Kami didukung kerja keras pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, juga dilakukan oleh teman-teman TNI dan Polri. Hari-hari ini kami terus melakukan vaksinasi.

(Berdasarkan data vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan per Jumat, 24 September lalu pukul 18.00, tingkat vaksinasi di Papua sebesar 21,70 persen dari target provinsi untuk dosis pertama atau 560.759 orang. Adapun dosis kedua sebesar 13,93 persen dari target provinsi atau 359.805 orang).

Apakah panitia sudah memutuskan PON dapat digelar dengan penonton?

Kami berharap tetap bisa dengan penonton tapi persentasenya berkurang. Nanti ada registrasi (untuk masuk venue). Mimpi kami, panitia besar ataupun rakyat Papua, PON harus ada penontonnya.

Bagaimana langkah antisipasi panitia agar tidak muncul kluster baru penularan Covid-19 jika PON digelar dengan penonton?

Prokes (protokol kesehatan) sudah pasti. Kami didukung pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah pusat. Jika nanti ada penontonnya, tetap harus mengedepankan prokes. Kami berdoa supaya jumlah penontonnya bisa normal.

PON kali ini sangat bersejarah bagi masyarakat Papua. Apa yang membedakan dengan PON sebelumnya di provinsi lain?

Yang membedakan sangat jelas adalah PON Papua ditetapkan melalui instruksi presiden. Ini pertama kalinya dalam sejarah perjalanan PON di Indonesia. Kedua, sebagai tuan rumah PON, kami menanggung semua akomodasi, konsumsi, dan transportasi lokal. Itu yang membedakan dengan seluruh PON sebelumnya.

Bagaimana kesiapan akomodasi, konsumsi, dan transportasi bagi peserta?

Para atlet, pelatih, ofisial, panitia pelaksana semua hanya datang membawa badan dan kekuatan, kesehatan untuk bertanding. Kami sudah menyiapkan akomodasi, transportasi, dan konsumsi gratis. Semua akomodasi, baik hotel maupun nonhotel, itu gratis. Untuk nonhotel kami siapkan standar (hotel) bintang tiga sesuai dengan standar KONI. Konsumsi gratis baik di hotel atau nonhotel. Semua ditangani panitia daerah. Transportasi memang ada bantuan dari pemerintah pusat. Transportasi lokal diprioritaskan untuk atlet, dewan juri, dan wasit. Kami menggunakan mobil rental lokal. Semua dibiayai panitia. Ini PON paling unik karena semua serba gratis.

Apa saja bentuk riil dukungan pemerintah pusat melalui instruksi presiden tersebut?

Dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,5 triliun sudah termasuk dengan Peparnas (Pekan Paralimpiade Nasional XVI Papua). Kalau PB PON saja Rp 1,4 triliun.

Dialokasikan untuk apa saja dana tersebut?

Pertama dialokasikan untuk konsumsi. Karena semua gratis, kebutuhan konsumsi mencapai Rp 600-an miliar. Lalu transportasi dan broadcasting. Pembayaran akomodasi, termasuk fasilitas nonhotel, semua ada dalam komponen Rp 1,4 triliun. Awalnya kami meminta Rp 1,6 triliun, tapi disetujui oleh pusat Rp 1,4 triliun.

Ketua Harian PB PON Papua Yunus Wonda (kanan) saat meninjau fasilitas kelistrikan di Stadion Lukas Enembe, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, 14 September 2021. ANTARA/Indrayadi TH

Bagaimana peran pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di empat kluster?

Justru kami jalan dari awal sampai hari ini karena menggunakan anggaran bantuan hibah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Pemerintah kabupaten/kota juga membantu secara fisik dengan membangun venue. Namun sebagian besar dibangun oleh APBD Papua, seperti Stadion Utama Lukas Enembe.

Berapa total dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi Papua?

Dari Pemerintah Provinsi Papua total sudah Rp 2 triliun.

Perihal transportasi, bagaimana pembagian bus dari Kementerian Perhubungan ke empat kluster penyelenggaraan PON?

Semua bus bantuan sudah tiba di kluster Merauke, Timika, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura. Tidak ada masalah.

Bagaimana pembagiannya?

Semua bus digunakan khusus untuk para atlet, ofisial, dan dewan juri.

Benarkah panitia merekrut orang asli Papua sebagai sopir bus-bus tersebut?

Orang asli Papua yang sudah direkrut mencapai 80 persen, 20 persennya non-Papua. Total sekitar 400 bus.

Di luar atlet dan ofisial, apakah panitia menyiapkan penginapan untuk para suporter yang dibawa setiap kontingen?

Tentu di setiap kluster ada hotel dan nonhotel, seperti asrama mahasiswa, wisma anggota TNI-Polri, kontrakan masyarakat, dan kos-kosan. Itu semua kami siapkan. Kami menyiapkan lebih daripada kurang, toh?

Bagaimana dengan kesiapan venue di setiap kluster?

Di Mimika ada 12 venue untuk 12 cabang olahraga. Di Kota Jayapura ada 22 cabang olahraga yang akan dipertandingkan, di Kabupaten Jayapura 21 cabang olahraga, dan Merauke ada 6 cabang olahraga.

Benarkah belum semua venue siap digunakan?

Semua sudah selesai. Tentu kalau kita mau bilang semua seratus persen lengkap, komplet, yang bisa menilai hanya technical delegate-nya. Kami menyiapkan sesuai dengan komponen yang diminta dalam satu venue. Secara fisik memang venue-venue sudah tidak ada masalah. Mungkin ada penyelesaian atau pembersihan yang sedang dikerjakan sampai hari ini. Tapi secara keseluruhan sudah siap.

Berbagai pihak menolak penggunaan mahkota burung cenderawasih sebagai suvenir PON Papua. Bagaimana PB PON menyikapi hal ini?

Memang itu sudah diperingatkan oleh lembaga-lembaga pencinta lingkungan. Kami tidak akan memberikan suvenir berupa mahkota cenderawasih kepada para duta olahraga ataupun para tamu, bahkan presiden. Itu komitmen kami. Kami cuma memberikan mahkota dari burung-burung lain yang tidak dilindungi. Sebenarnya kami tidak pernah menyalahkan siapa pun yang menerima mahkota cenderawasih saat datang ke Papua, misalnya para pejabat. Kesalahan ada pada kami. Kami yang menerima tamu, harusnya kami tidak boleh memberikannya. Tamu kan menerima apa pun yang diberikan tuan rumah sebagai penghargaan. Panitia dilarang memberikan suvenir cenderawasih. Tapi kami tidak bisa melarang masyarakat kalau mereka mau jual kepada para tamu.

Apa upaya PB PON untuk mencegahnya?

Kami sudah sosialisasikan ke semua media bahwa PON XX Papua sudah pasti tidak akan menggunakan burung cenderawasih. Tapi ketika masyarakat menjualnya, lalu ada yang membeli, kami tidak bisa melarang. Itu hak rakyat. Itu persoalan hidup, persoalan makan. Kami sudah lama mengimbau semua pejabat atau siapa pun yang datang ke Papua tidak boleh diberikan mahkota cenderawasih. Burung cenderawasih makin langka.

YUNUS WONDA | Tempat dan tanggal lahir: Mulia, Papua, 31 Mei 1976 | Pendidikan: S-3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar (2017) | Karier: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (2014-2019), Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Papua (2019-2024), Ketua Harian Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua (sejak 2020) | Organisasi: Penasihat Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Papua.