Bagaimana Upaya PSSI dan Pemerintah Agar FIFA Tak Menjatuhkan Sanksi

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia berkomunikasi intensif dengan Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional (FIFA).
Presiden Joko Widodo mengumumkan kepastian Indonesia tidak mendapat sanksi dari FIFA.
FIFA menggandeng pemerintah Indonesia membentuk tim bersama untuk transformasi sepak bola Indonesia.

TIDAK tidur semalaman, Maaike Ira Puspita terus memantau situasi setelah terjadinya kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, pada Sabtu malam, 1 Oktober lalu. Wakil Sekretaris Jenderal Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) itu harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi untuk dilaporkan kepada Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional (FIFA). Pihak pertama yang Maaike hubungi pada siang keesokan harinya adalah Direktur Anggota Asosiasi Regional Asia dan Oseania FIFA Sanjeevan Balasingam.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut Maaike, ia mencoba membangun komunikasi dengan Sanjeevan Balasingam agar pihak federasi dunia itu tidak hanya mengandalkan informasi dari media. Apalagi, kata dia, informasi mengenai korban jiwa yang berseliweran serba tidak pasti. “Di media waktu itu ada info sudah 180 korban meninggal. Kalau enggak salah (itu beredar) di Minggu pagi itu,” ujar Maaike ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat, 7 Oktober lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Posisi Pak Sanjeevan waktu itu ada di Zurich (Swiss). Jadi saya telepon siang karena ada perbedaan waktu lima jam,” tuturnya. Tidak hanya berkomunikasi melalui telepon, Maaike pun mengirimkan surat PSSI ke FIFA yang menyampaikan laporan terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan. Data korban dan laporan lebih detail, menurut dia, disampaikan dalam e-mail kedua seusai konferensi pers Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Ahad malam, 2 Oktober lalu.

Dalam laporan PSSI kepada FIFA, kata Maaike, jumlah korban meninggal dalam kerusuhan Kanjuruhan itu sebanyak 125 orang. “Karena FIFA mendapatkan info sudah lebih dari 200 korban yang meninggal. Makanya mereka terus bertanya benar enggak ini,” ucap Maaike. Setelah komunikasi perihal korban jiwa beres, Maaike bersama Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi memfasilitasi komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan Presiden FIFA Gianni Infantino.

Komunikasi Presiden Jokowi dengan Presiden FIFA Infantino melalui sambungan telepon internasional pada Senin, 3 Oktober lalu. Setelah itu, Presiden Jokowi langsung mengutus Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menggelar pertemuan dengan Infantino di Doha, Qatar, pada Rabu, 5 Oktober lalu. “Kalau dari kami cuma memfasilitasi komunikasi Pak Presiden ke Pak Gianni. Kalau Pak Erick ketemu Gianni itu arahan dari Pak Presiden langsung,” kata Maaike.

Adanya komunikasi yang intens dengan FIFA membuat Maaike optimistis Indonesia terlepas dari sanksi seusai tragedi Kanjuruhan. Ia pun yakin posisi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 pada 2023 tetap aman. Menurut dia, FIFA meminta PSSI berfokus pada penanganan korban dan keluarganya. “Dari FIFA, baik dari kantor regional Asia dan Oseania, divisi turnamen, maupun Presiden Infantino, tidak pernah ada satu pun kata yang menyebutkan mengenai sanksi. Belum pernah, sampai saat ini saya berbicara,” ucapnya.

Kepastian Indonesia tidak mendapat sanksi dari federasi sepak bola dunia pun telah disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi. Dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jumat, 7 Oktober lalu, Jokowi mengatakan Presiden FIFA Gianni Infantino telah mengirimkan surat kepadanya pada Rabu, 5 Oktober lalu. Surat itu menyatakan sepak bola Indonesia tidak dikenai sanksi oleh FIFA seusai tragedi di Stadion Kanjuruhan. “Berdasarkan surat tersebut, alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenai sanksi oleh FIFA,” ujar Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, dalam suratnya, Presiden FIFA menggandeng pemerintah Indonesia membentuk tim bersama untuk transformasi sepak bola Indonesia. Jokowi pun menyampaikan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses transformasi itu berjalan. Presiden menambahkan, dalam pembentukan tim transformasi itu, Infantino juga akan berkunjung ke Indonesia. “Presiden FIFA akan datang pada Oktober atau November untuk berdiskusi dengan pemerintah,” kata Jokowi.

Anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan, Nugroho Setiawan, menjelaskan, jika merujuk pada Regulasi Keselamatan dan Keamanan Stadion FIFA, penggunaan gas air mata di dalam stadion tidak dibolehkan. Pasal 19 b aturan FIFA itu menyebutkan senjata api dan gas pengendali kerumunan massa tidak boleh dibawa atau digunakan. “Karena polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan, Indonesia terancam sanksi paling lama delapan tahun,” ucap Nugroho dalam wawancara virtual, Rabu, 5 Oktober lalu.

Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi (kanan),dan Wasekjen PSSI, Maaike Ira Puspita saat memberikan keterangan terkait Tragedi Kanjuruhan di Stadion Madya, Jakarta, 2 Oktober 2022/ANTARA/Reno Esnir

Nugroho, yang memegang lisensi Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) Security Officer, mengatakan hasil investigasi tim FIFA berperan penting untuk Indonesia selamat dari sanksi. Ia berharap keputusannya berupa rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola pertandingan. Apalagi Indonesia butuh asistensi jika tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 pada 2023. “Presiden sudah betul membekukan semua pertandingan untuk memberi kesempatan tim investigasi melakukan tugasnya,” ujar Nugroho, yang pernah menjabat Kepala Departemen Infrastruktur, Keamanan, dan Keselamatan PSSI.

Menurut Nugroho, langkah cepat Presiden Jokowi itu bakal menjadi catatan khusus dari FIFA sebagai upaya melakukan perbaikan. “Adakah langkah perbaikan? Adakah langkah-langkah untuk menyempurnakan kekurangan kita selama ini? Selama usaha itu ada dan nyata, tentu saja menjadi bagian pertimbangan dari FIFA,” kata Safeguardian Committee Chairman Papua Football Academy ini.

Mengenai perbaikan protokol keamanan, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali menyatakan Polri telah menyanggupi ihwal perbaikan regulasi mengenai pengamanan pertandingan sepak bola di Indonesia untuk diselaraskan dengan Statuta FIFA ataupun Statuta PSSI. “Semua aturan, baik aturan FIFA maupun aturan PSSI, akan diintegrasikan dengan aturan-aturan yang ada di kepolisian, khususnya tentang pengamanan,” tutur Menteri Zainudin kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 7 Oktober lalu.

Kesanggupan Polri itu menjadi salah satu hasil rapat koordinasi di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berlangsung sehari sebelumnya, 6 Oktober lalu. Zainudin pun telah melaporkan kesiapan Polri itu kepada Presiden Jokowi dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jumat, 7 Oktober lalu. “Nanti akan keluar satu aturan dari pihak Polri yang mengadopsi semua hal yang menjadi aturan di FIFA ataupun PSSI,” katanya.

Wakil Komandan Korps Brigade Mobil Polri, Inspektur Jenderal Setyo Boedi Moempuni Harso, dalam rapat koordinasi di Kementerian Olahraga mengatakan Polri telah membahas bersama PSSI perihal pembuatan regulasi sebagai pegangan tindakan pengamanan pertandingan sepak bola di stadion. Setyo mengakui standar prosedur operasi (SOP) pengamanan yang selama ini dipakai Polri belum diselaraskan dengan regulasi FIFA ataupun PSSI. “Ini harus diselaraskan karena ada SOP tentang unjuk rasa dan SOP di luar stadion yang perlu penanganan khusus,” ucap Setyo.

Meski Indonesia lolos dari jerat sanksi FIFA, Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan berharap kompetisi yang dibekukan bisa secepatnya bergulir kembali. Ia mengatakan keyakinannya bahwa pemerintah dan Kepala Polri memahami ekosistem sepak bola Indonesia yang menghidupi banyak orang yang berkecimpung di dalamnya. “Bola ini tidak boleh berhenti karena ekosistemnya dan pengaruhnya banyak sekali,” ujar Iriawan saat ditemui di Hotel Atria Malang, Selasa, 4 Oktober lalu.