Tawaran Kursi Menteri untuk Mencegah Hak Angket Kecurangan Pemilu

KETIKA perolehan suaranya masih kembang-kempis, Partai Persatuan Pembangunan menggelar rapat pada Jumat malam, 1 Maret 2024. Selama hampir dua jam, sejumlah pengurus partai itu meriung di rumah pelaksana tugas Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan. Diselingi makan malam dengan menu soto serta rebusan seperti singkong dan kacang, mereka berdiskusi tentang penggunaan hak angket kecurangan Pemilu atau Pemilihan Umum 2024.

Elite partai berlambang Ka’bah yang hadir dalam pertemuan itu di antaranya Sekretaris Jenderal Arwani Thomafi; Wakil Ketua Umum Ermalena dan Amir Uskara; Sekretaris Fraksi PPP di Dewan Perwakilan Rakyat, Achmad Baidowi; serta Ketua Badan Pemenangan Pemilu Sandiaga Uno. Sandiaga menuturkan, dalam pertemuan itu Mardiono berpesan agar fraksi PPP di DPR berhati-hati menyikapi hak angket kecurangan pemilu. 

“Yang berhak bicara itu hanya ketua umum dan DPP. Berarti, itu diharmonisasi, jadi ada kesamaan narasi,” ujar Sandiaga kepada Tempo di rumahnya, Kamis, 7 Maret 2024. Mardiono tak merespons panggilan telepon dan pesan yang dikirim ke nomor WhatsApp-nya. Seorang peserta rapat di rumah Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan itu serta seorang politikus PPP membenarkan cerita Sandiaga.

Menurut Sandiaga, sikap hati-hati itu diambil karena penghitungan suara masih berjalan. Meskipun ia mengklaim perolehan suara sudah aman, sejumlah politikus PPP menyebut angkanya masih bisa berubah. Perolehan suara partai yang didirikan pada 5 Januari 1973 itu timbul-tenggelam di garis ambang batas parlemen 4 persen. Jika terpeleset, untuk pertama kalinya partai yang mengklaim sebagai rumah besar umat Islam itu gagal menempatkan wakilnya di DPR.

Pengalaman pahit nyaris tak punya kursi di Senayan dirasakan PPP dalam pemilu lima tahun lalu. Kala itu PPP mendulang 4,52 persen suara, merosot dibanding perolehan pada Pemilu 2014 yang sebesar 6,53 persen. Tiga politikus PPP bercerita, partai itu khawatir perolehan suaranya bakal diutak-atik jika ngotot mengusung hak angket.



Selain ada masalah suara, tiga politikus PPP bercerita, pengurus pusat ogah ngoyo menggulirkan atau mendukung hak angket lantaran belum memutuskan langkah politik setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil pemilu pada Rabu, 20 Maret 2024. Meskipun begitu, hasil pemilihan presiden sudah terlihat saat semua hasil hitung cepat lembaga survei dan real count KPU menunjukkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memenangi pilpres 2024.

Sedangkan calon yang didukung PPP, Ganjar Pranowo-Mahfud Md., keok di urutan terakhir. Kepada Tempo pada Rabu, 21 Februari 2024, Ketua Majelis Pertimbangan PPP M. Romahurmuziy mengatakan Muhamad Mardiono meminta pertimbangan soal pilihan sikap setelah kekalahan Ganjar-Mahfud, yaitu menjadi oposisi atau bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Di balik sikap PPP yang tak menggerakkan usulan hak angket, diam-diam sudah ada lobi-lobi politik antara petinggi partai itu dan kubu Prabowo-Gibran. Bahkan, menurut tiga politikus PPP, sudah ada gula-gula satu kursi menteri seandainya partai yang didirikan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Idham Chalid, itu bergabung dengan koalisi Prabowo.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disebut-sebut telah bertemu dengan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Sandiaga Uno di sela-sela rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. Sandiaga tak membantah bila disebut ada pembicaraan itu. “Saya enggak bisa berkomentar karena itu percakapan pribadi saya dengan beliau,” ucap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut.

Sandiaga menyatakan dia sudah lama mengenal Prabowo dan punya hubungan yang dekat. Sandiaga menjadi calon wakil presiden Prabowo dalam pemilihan presiden 2019. Pun Sandiaga yang sebelum hijrah ke PPP pada pertengahan 2023 adalah kader Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menampik jika partainya disebut menawarkan kursi menteri kepada PPP. “Ketemu PPP saja belum, bagaimana menawari kursi?” ujarnya melalui pesan suara WhatsApp pada Jumat, 8 Maret 2024. Wakil Ketua DPR ini menambahkan, partainya masih menunggu pengumuman hasil pemilu oleh KPU. Setelah itu Gerindra akan membuka komunikasi dengan partai di luar koalisi Prabowo-Gibran.

Ketika rapat paripurna DPR digelar pada Selasa, 5 Maret 2024, PPP tak mengikuti jejak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera yang melambungkan usulan hak angket. Sekretaris Fraksi PPP di DPR, Achmad Baidowi, mengatakan partai dan legislator partainya masih mengawal penghitungan suara sehingga tak bergegas mengusung hak angket.

Wakil Ketua Komisi Perhubungan DPR Syaifullah Tamliha juga mengaku masih mengawal penghitungan suara di daerah pemilihannya, Kalimantan Selatan I. “Belum ada perintah partai atau fraksi untuk menandatangani usulan hak angket,” ucap Syaifullah. Ketika perolehan suara PPP mulai menurun di bawah 4 persen, pengurus pusat partai memang memerintahkan calon legislator menjaga perolehan suara agar tak dicolong partai lain.

Toh, PPP tak menjadi penentu dalam persetujuan penggunaan hak interpelasi. Hanya memiliki 19 kursi DPR, partai itu tak bisa membuat rencana hak angket kandas. Jika kursi PPP digabung dengan kursi koalisi penyokong Prabowo-Gibran di DPR, penolak hak angket bisa jadi tetap gigit jari karena jumlahnya tak sampai separuh dari 575 kursi DPR atau hanya 280 kursi. Sedangkan koalisi pendukung Anies dan Ganjar di DPR punya 295 kursi.

Masalahnya, Partai NasDem yang getol menggagas hak angket juga tutup mulut dalam rapat paripurna DPR. Padahal, hanya beberapa hari setelah hari pencoblosan, sejumlah petinggi NasDem menyatakan akan mengajukan hak angket begitu DPR kembali bekerja. Tanpa NasDem, usulan hak angket bakal gembos karena jumlah kursi koalisi Prabowo-Gibran meningkat jadi 320.

Ketua umum Partai Nasdem, Surya Paloh memberikan keterangan kepada pers setelah melakukan pertemuan tertutup, di Wisma Nusantara, Jakarta, 23 Februari 2024. Tempo/Imam Sukamto

Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi NasDem, Taufik Basari, mengatakan sikap diam itu bukan berarti partainya tak akan mengajukan hak angket. “Toh, sudah ada yang mengingatkan melalui interupsi, dan sudah bisa mewakili kami,” tuturnya, Kamis, 7 Maret 2024. Ia mengklaim partainya sedang mempersiapkan narasi serta bahan-bahan temuan kecurangan pemilu untuk mengajukan hak angket. “Termasuk mengumpulkan tanda tangan para anggota fraksi.” 

Tiga petinggi NasDem bercerita, mereka masih menunggu instruksi Ketua Umum Surya Paloh. Dalam rapat antara Surya dan pengurus serta anggota DPR dari NasDem yang digelar pada Rabu, 6 Maret 2024, Surya tak mengeluarkan instruksi mengegolkan rencana hak angket. Mereka pun membisikkan informasi bahwa kalangan internal NasDem tak solid mengusung hak angket karena ada yang ingin bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran.

Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim menampik jika partainya disebut tak lantang lagi menyuarakan hak angket kecurangan pemilu. “Bang Surya sudah oke dan kami menyiapkan hal-hal teknis,” katanya. Menurut Taslim, partainya mempersiapkan hak angket sambil menunggu hasil rekapitulasi KPU.