Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Wawancara juru bicara Kementerian Kesehatan dalam menangani kasus KIPI.
Pemerintah mengatakan bertanggung jawab.
Apakah benar ada kompensasi kasus KIPI?
PARA penerima vaksin Covid-19 yang mengalami kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI) menilai pemerintah lamban menangani efek samping vaksinasi. Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menyangkalnya. Ia mengatakan dalam jawaban tertulis kepada Tempo pada Sabtu, 25 September lalu, bahwa pemerintah sudah berupaya keras menangani KIPI dan membuat protokol penanganan kejadian pasca-vaksinasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Soal penilaian pemerintah tak serius menangani KIPI, bagaimana?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kami bertanggung jawab jika ada efek samping atau kejadian pasca-imunisasi yang dialami penerima vaksin Covid-19. Ini bukan pertama kali kami melaksanakan vaksinasi. Kami juga sudah menerbitkan regulasi menangani KIPI.
Apakah ada kompensasi bagi mereka yang menderita KIPI?
Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan ditanggung BPJS Kesehatan. Tapi pemerintah tetap menanggung biaya pengobatan pasien KIPI yang bukan peserta JKN.
Tapi penderita KIPI menggugat pemerintah karena tak ada kompensasi. Juga penanganan KIPI yang tak transparan....
Pemerintah pasti mempertanggungjawabkan temuan KIPI.
Makin banyak kasus KIPI. Apa rencana pemerintah?
Kami akan terus menyampaikan informasi mengenai KIPI kepada masyarakat. Kami mengimbau masyarakat melaporkan KIPI ke puskesmas terdekat atau Komda (Komisi Daerah) KIPI.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
