Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

arsip

Sekoci untuk Gubernur

Koalisi Indonesia Bersatu disebut-sebut terbentuk untuk memenuhi keinginan Presiden Jokowi mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Pemilu 2024.

4 Juni 2022 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

  • Presiden Jokowi ditengarai mendukung pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu.

  • Jokowi dikabarkan memanggil Ganjar Pranowo dan memintanya menaikkan elektabilitas.

  • Presiden menugasi tim sebelas untuk mendampingi Ganjar Pranowo.

BERTEMU dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi seusai rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, 16 Mei lalu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kabar terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi itu terdiri atas Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kepada Tempo pada Rabu, 18 Mei lalu, Airlangga membenarkan kabar tentang pertemuannya dengan Presiden. “Beliau bilang, ‘alhamdulillah’,” ujarnya. Koalisi Indonesia Bersatu dideklarasikan di Rumah Heritage Jakarta pada Kamis, 12 Mei lalu. Ketika itu, Jokowi sedang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-Amerika di Washington, DC, Amerika Serikat.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut tiga politikus Golkar yang mengetahui isi pertemuan itu, Jokowi senang atas pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi itu pun bisa menjadi alternatif untuk mengajukan calon penggantinya. Sumber yang sama menyebutkan Airlangga diminta menambah satu partai agar koalisi lebih solid untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Umum 2024.

Bendahara Umum Partai Golkar Dito Ganinduto mengatakan pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu bertujuan untuk memenangi pemilihan presiden 2024. Saat ini, kata dia, koalisi sudah memenuhi syarat pencalonan presiden berdasarkan Undang-Undang Pemilu, yaitu memiliki 20 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada Pemilu 2019, Golkar mendapatkan 85 kursi DPR, PAN 44 kursi, dan PPP 19 kursi. Jika digabung, perolehan kursi koalisi ini adalah 148 dari 575 kursi di DPR, setara dengan 25,7 persen kursi di Senayan. “Kami sudah punya tiket,” ucap Dito.

Ketua Umum DPP partai Golkar Airlangga Hartato (ketiga kiri) bersulang bersama dengan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (ketiga kanan), dan Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa (kedua kiri), saat bertemu di Jakarta, 12 Mei 2022. TEMPO/Muhammad Syauqi Amrullah

Enam petinggi Golkar serta dua politikus PAN dan PPP mengatakan koalisi itu dipersiapkan untuk mengusung calon presiden pilihan Jokowi. Ditemui terpisah, enam narasumber itu kompak menyebut nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Anggota Komisi Pertahanan DPR dari PDI Perjuangan, Effendi Muara Sakti Simbolon, juga mendengar informasi tersebut. “Itu sudah pasti untuk Ganjar,” ujarnya ketika dihubungi, Jumat, 3 Juni lalu. Effendi mengatakan partainya menduga Jokowi berniat mendukung Ganjar sebagai calon presiden.

Menurut dia, sinyal itu terlihat saat Jokowi berpidato dalam Rapat Kerja Nasional Pro Jokowi atau Projo di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu, 21 Mei lalu. Presiden meminta relawan pendukungnya tak buru-buru mendukung calon tertentu. Jokowi menyebutkan mungkin calon yang didukung ada dalam acara itu. Relawan yang hadir lantas meneriakkan nama Ganjar, yang juga hadir di situ.

Sejumlah politikus Golkar yang ditemui Tempo mengatakan pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu juga didukung oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Sebabnya, Luhut ikut mendukung Ganjar untuk menggantikan Jokowi. (Baca: Manuver Kubu Puan Menekan Ganjar Pranowo)

Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, membantah bosnya menjagokan Ganjar sebagai calon presiden. Namun, kata Jodi, Luhut menilai Ganjar bisa bekerja sama dengan baik dalam penanganan pandemi Covid-19 dan mampu merangkul berbagai kalangan. “Pak Luhut sering memuji Pak Ganjar karena kepemimpinannya bagus,” ucap Jodi.

Pada Sabtu, 4 Juni lalu, tiga ketua umum partai di Koalisi Indonesia Bersatu menandatangani kesepakatan bersama. Ketiganya menyatakan calon presiden yang diusung pada Pemilu 2024 bisa berasal dari dalam ataupun luar koalisi. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan calon presiden yang dipilih bisa saja Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, atau nama lain.

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang diundang dalam pertemuan itu, mengatakan bisa saja nanti organisasinya berkolaborasi dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Menunggu instruksi langsung dari Jokowi, Projo akan menggelar musyawarah rakyat yang menampung aspirasi dari bawah.

•••

PERTANYAAN soal calon presiden yang menjadi jagoan Jokowi dalam Pemilihan Umum 2024 diajukan oleh Bendahara Umum Pro Jokowi, Panel Barus. Kepada Presiden Joko Widodo pada 23 Desember 2021 ia bersama perwakilan sejumlah organisasi relawan pendukung Jokowi menemui Presiden di Istana Bogor.

Seorang peserta pertemuan mengatakan Jokowi bercerita tentang pengalamannya dalam Pemilu 2014. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebutkan partai tertarik meliriknya karena ia memiliki elektabilitas hampir 40 persen setahun sebelum pencoblosan. Saat ini keterpilihan para calon presiden potensial, termasuk Ganjar Pranowo, masih sekitar 20 persen dalam berbagai survei.

Panel Barus lalu bertanya soal calon pengganti Jokowi. “Pak Jokowi meminta kami sabar karena situasi berubah-ubah,” tuturnya. Ketua Umum Relawan Penggerak Jakarta Baru, Pitono Adhi, yang ikut dalam perteuan itu, bercerita bahwa Jokowi membuka kesempatan bagi semua tokoh. “Yang mau maju, silakan,” kata Pitono menirukan pesan Jokowi.

Seorang petinggi kelompok relawan mengatakan Istana secara diam-diam telah menitipkan pesan untuk mulai menggalang dukungan buat Ganjar Pranowo. Seusai Rapat Kerja Nasional Projo di Magelang, Istana juga mendorong kelompok relawan lain menggelar acara serupa di daerah lain, seperti Jawa Timur.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) di Magelang, Jawa Tengah, 12 Maret 2021. https://jatengprov.go.id/

Dua orang yang mengetahui dukungan Istana bercerita, Jokowi telah memanggil Ganjar Pranowo pada Oktober 2021. Dalam pertemuan itu, Jokowi disebut-sebut meminta Ganjar meningkatkan elektabilitas hingga 30 persen. Ketika itu, hasil sigi sejumlah lembaga survei menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo 18-21 persen.

Sumber yang sama menyebutkan Jokowi juga menyarankan Ganjar Pranowo lebih aktif di media sosial dan menguatkan elektabilitas di 10 provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi. Di antaranya Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten.

Jokowi, menurut sejumlah narasumber, juga memerintahkan tim sebelas—kelompok pendukungnya dalam dua kali pemilu—mendampingi Ganjar. Tim sebelas dipimpin oleh Andi Widjajanto, mantan Sekretaris Kabinet, yang kini menjabat Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantah bahwa Jokowi ikut campur dalam pembentukan koalisi dan mempersiapkan Ganjar Pranowo menjadi calon presiden 2024. Menurut dia, calon presiden merupakan urusan partai. “Pemerintah tidak ikut campur,” ujarnya, Kamis, 2 Juni lalu.

Adapun Ganjar Pranowo menolak berkomentar soal dukungan Jokowi dan Koalisi Indonesia Bersatu untuk dia. “Saya tak mau diadu-adu,” katanya, Sabtu, 4 Juni lalu. Sedangkan Andi Widjajanto tak merespons pertanyaan yang diajukan oleh Tempo.

AGUNG SEDAYU, BUDIARTI UTAMI PUTRI, RAYMUNDUS RIKANG
Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus