Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
BANGUNAN Omah Londo di Jalan Untung Suropati, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, terlihat ramai pada Kamis siang, 9 Mei 2024. Belasan orang berkumpul di rumah yang kerap digunakan sebagai tempat pameran batik Lasem itu. Kini rumah itu menjadi salah satu markas pemenangan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebuah mobil Toyota Avanza silver terparkir di halaman rumah. Di kaca belakangnya tertempel stiker bertulisan huruf kapital “Tim Media Sosial Kapolda Jateng”. Sejumlah foto dan karikatur Ahmad Luthfi berseragam polisi pun melekat di mobil berpelat nomor B-1194-EFS itu.
Sebuah mobil bak terbuka lalu memasuki halaman rumah. Bertulisan “Polsek Lasem”, mobil itu membawa batang-batang bambu. Orang-orang di dalam rumah keluar dan mengangkut bambu. Setelah muatan diturunkan, mobil itu meninggalkan Omah Londo. Orang-orang di dalam memasang bendera merah-putih pada ujung bambu dan menegakkannya di kiri-kanan halaman.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sejumlah kendaraan terparkir di rumah pemenangan Ahmad Luthfi, di Jalan Untung Suropati, Rembang, Jawa Tengah, 9 Mei 2024. Tempo/Jamal Al Nashr
Ditemui Tempo di sela-sela aktivitas, mereka yang berada di sekitar rumah mengaku tergabung dalam “Komunitas Sedulure Bapak Ahmad Luthfi”. Anggota relawan, Suparno Gusno, mengatakan mereka mendukung Luthfi sebagai calon Gubernur Jawa Tengah. “Anggota kami 50 orang. Ada yang pedagang kaki lima, tukang ojek, masyarakat kecil,” katanya.
Suparno menyatakan para relawan menyewa rumah di pinggir pantai utara Jawa itu hingga Desember mendatang atau sebulan setelah pilkada digelar pada 27 November 2024. Namun Tempo mendapatkan informasi bahwa Kepala Kepolisian Resor Rembang Ajun Komisaris Besar Suryadi punya andil dalam penyewaan rumah tersebut.
Suryadi pun ditengarai telah melaporkan penyewaan rumah untuk markas pemenangan itu kepada Ahmad Luthfi. Dimintai tanggapan melalui sambungan telepon pada Kamis, 9 Mei 2024, Suryadi mengaku hanya melaporkan situasi di sekitar Kabupaten Rembang. Ia pun membantah jika disebut membantu penyewaan griya itu.
Menurut Suryadi, harga sewa rumah berluas lebih dari seribu meter persegi itu mencapai miliaran rupiah. “Rumah itu murni disewa relawan,” ucap Suryadi.
Tanda-tanda Ahmad Luthfi bakal maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah terlihat di berbagai daerah di provinsi itu. Sekitar 50 meter dari Omah Londo, baliho bergambar wajah Luthfi terpacak di depan kantor Kepolisian Sektor Lasem. Potret Luthfi memenuhi hampir setengah baliho bertulisan “Polda Jateng Hadir” itu.
Baliho serupa terpasang di banyak tempat di Jawa Tengah. Di Jalan Merdeka Timur, Kabupaten Boyolali, papan dengan foto Luthfi mengenakan seragam polisi terpasang di depan Boulevard Soekarno. Sedangkan papan reklame Luthfi mengucapkan selamat Idul Fitri terpampang di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Sukoharjo, dan Jalan Bhayangkara, Kota Solo.
Siapa pemasang baliho-baliho itu? Seorang perwira menengah di Jawa Tengah mengaku diperintahkan atasannya mencetak dan memasang baliho berfoto Luthfi di tempat-tempat strategis menjelang Lebaran. Misalnya perempatan jalan, jalan utama, jalan provinsi, dan jalan di dekat pusat-pusat belanja.
Polisi itu juga mendapat instruksi mencetak stiker wajah Luthfi dan membagi-bagikannya kepada warga serta tokoh masyarakat. Dua pejabat pemerintah, salah satunya kepala daerah di Jawa Tengah, menyebutkan Luthfi mendekati tokoh-tokoh agama melalui sejumlah utusannya. Mereka meminta para tokoh agama mendukung Luthfi sebagai calon Gubernur Jawa Tengah.
Senyampang dengan maraknya baliho Luthfi, sejumlah lembaga survei menampilkan nama lulusan Sekolah Perwira Militer Sukarela tahun 1989 itu. Hasil survei Kanigoro Network yang dirilis pada akhir Maret 2024 menyebutkan elektabilitas Luthfi 25,1 persen, melampaui tingkat keterpilihan mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. Menurut survei tersebut, elektabilitas Hendrar 23,8 persen.
Ditemui di Polres Boyolali pada Rabu, 8 Mei 2024, Ahmad Luthfi enggan memberikan tanggapan soal rencananya maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah. “Tidak, tidak,” kata bekas Kepala Kepolisian Resor Kota Solo itu.
•••
MENGAPUNGNYA nama Ahmad Luthfi dalam pemilihan kepala daerah Jawa Tengah ditengarai melibatkan Presiden Joko Widodo. Kepada sejumlah orang dekatnya, Luthfi mengaku mendapat instruksi dari Jokowi untuk bersiap menjadi calon gubernur. Para narasumber yang mendengar informasi tersebut dari Luthfi bercerita, pembicaraan itu berlangsung di Solo pada sekitar Maret 2024 atau sebelum Lebaran.
Jokowi awalnya bertanya kepada Luthfi apakah tertarik memimpin Jawa Tengah. Presiden lantas meminta Luthfi mulai membuka komunikasi dengan tokoh-tokoh politik untuk mendapatkan tiket dalam pilkada 2024. Jokowi pun meminta Luthfi menaikkan elektabilitas dengan menampilkan diri di tengah masyarakat.
Narasumber yang sama mengatakan Jokowi mengingatkan Luthfi soal beratnya pilkada Jawa Tengah. Sejak 1998, calon yang didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selalu memenangi pilkada di Jawa Tengah. Kini ada dua kandidat kuat calon gubernur dari PDIP, yaitu Ketua PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto dan bekas Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi.
Presiden Joko Widodo disambut Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi, di Semarang, Jawa Tengah, Januari 2024. BPMI Setpres/Muchlis Jr
Empat kolega Luthfi bercerita bahwa Jokowi akan membantu dia agar mengantongi rekomendasi dari partai politik. Jokowi ditengarai telah meminta suksesornya yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mendukung Luthfi. Jokowi pun menyarankan kepada Prabowo agar Ketua Gerindra Jawa Tengah Sudaryono dijadikan calon wakil gubernur.
Sudaryono berniat maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah. Dua orang dekatnya menyampaikan bahwa orang kepercayaan Prabowo itu telah berkeliling Jawa Tengah selama tiga bulan untuk mengerek elektabilitas. Survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia, dalam laporan yang dirilis pada 28 April 2024, menunjukkan Sudaryono memiliki elektabilitas 19,1 persen.
Kepada Tempo, Sudaryono menyatakan sudah mendapat perintah langsung dari Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur. “Gerindra memprioritaskan kader internal,” ujar Sudaryono melalui pesan suara, Jumat, 10 Mei 2024.
Namun Sudaryono belum pasti menjadi calon gubernur. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Prabowo telah meminta Sudaryono membantu di tingkat pusat. “Tapi bukan sebagai menteri,” kata Dasco, Jumat, 10 Mei 2024. Namun Dasco membantah informasi bahwa permintaan itu muncul lantaran Gerindra tak mau bersaing dengan Jokowi di Jawa Tengah. “Tidak benar.”
Tak berhenti di Gerindra, Ahmad Luthfi juga mendekati partai lain, seperti PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Golkar. Tiga narasumber yang mengetahui manuver itu mengatakan Luthfi telah memanggil Ketua PDIP Kota Semarang Hendrar Prihadi ke rumah dinasnya tiga hari sebelum Lebaran. Luthfi memberikan tawaran agar Hendrar mau menjadi calon wakil gubernur.
Tim Luthfi bahkan menjamin bantuan logistik jika keduanya berduet. Hendi—panggilan Hendrar—membenarkan adanya pertemuan itu. Ia pun tak membantah jika disebut diajak berkoalisi. Namun Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah itu tak memberikan jawaban. “Saya kader PDIP, keputusan ada di tangan Ketua Umum,” ucapnya melalui pesan pendek, Jumat, 10 Mei 2024.
Pun kepada Ketua PKB Jawa Tengah Muhammad Yusuf Chudlori, Luthfi memberikan tawaran serupa. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku mendapat informasi dari Yusuf soal ajakan Luthfi itu pada Jumat, 3 Mei 2024. Muhaimin berpesan agar Yusuf tetap maju sebagai calon gubernur dan tak menerima tawaran itu.
“Saya bilang ke Gus Yusuf, kalau hanya cawagub tidak usah. Kasih orang lain saja,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu kepada Tempo di rumah dinasnya, Senin, 6 Mei 2024. Adapun Yusuf mengatakan partainya akan mengusung calon gubernur dari kalangan internal. PKB hanya perlu berkoalisi dengan satu partai lagi untuk maju dalam pilkada.
Mendekati Golkar, Luthfi mengajak Bupati Kendal Dico Ganinduto berduet. Dico telah mendapat restu dari partainya untuk menjadi calon Gubernur Jawa Tengah. “Saya ditugasi Ketua Umum Golkar untuk berkomunikasi dengan banyak pihak, termasuk dengan Pak Kapolda,” tuturnya, Jumat, 10 Mei 2024.
Dukungan Presiden untuk Luthfi tak lepas dari kedekatan mereka. Saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo pada 2011, Luthfi menjabat Wakil Kapolresta Surakarta. Dua koleganya menuturkan, Luthfi kerap menemani Jokowi makan siang. Pada 2020, Luthfi pun menjabat Kepala Polda Jawa Tengah.
Penunjukan Luthfi menimbulkan kasak-kusuk di lingkup internal Kepolisian RI. Sebab, Luthfi bukan lulusan Akademi Kepolisian. Umumnya kepala kepolisian daerah dijabat oleh lulusan Akpol. Ia pun tercatat sebagai Kapolda Jawa Tengah terlama.
Dalam pemilihan presiden 2024, Luthfi diduga membantu pemenangan anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Penelusuran Tempo menunjukkan Luthfi ditengarai memerintahkan anak buahnya membuat testimoni dari para guru besar di kampus-kampus di Jawa Tengah untuk melawan kritik terhadap dinasti politik Jokowi.
Luthfi akan purnatugas pada akhir 2024. Tiga koleganya menyebutkan Istana menyiapkan tambahan bintang di pundak Luthfi sebelum pilkada 2024 digelar. Luthfi tak merespons pesan pendek dan panggilan telepon Tempo hingga Jumat, 10 Mei 2024. Ia juga tak menjawab surat permintaan wawancara yang dikirim Tempo.
Presiden Jokowi menyebutkan niat Luthfi maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah merupakan keinginan pribadi. “Tolong ditanyakan kepada yang bersangkutan. Jangan sedikit-sedikit urusan pilkada ditanya ke saya,” kata Jokowi di Karawang, Jawa Barat, Selasa, 7 Mei 2024.
•••
MENEMUI Presiden Joko Widodo pada 18 Maret 2024 di Istana Bogor, Jawa Barat, Ketua Tim Asisten Pribadi Iriana, Sendi Fardiansyah, menyampaikan niatnya maju sebagai calon Wali Kota Bogor. Sendi membawa beberapa lembar hasil survei yang ia gelar secara mandiri. Survei itu menunjukkan elektabilitas Sendi berada di urutan ketiga dalam simulasi nama calon terbuka.
Sigi itu menunjukkan Sendi masih tertinggal dari Dedie Abdu Rachim—calon Wali Kota Bogor inkumben—dan Ketua Partai Keadilan Sejahtera Bogor Atang Trisnanto. “Presiden mengatakan hasil survei saya masih kurang,” ujar Sendi saat ditemui Tempo di Kota Bogor, Kamis, 9 Mei 2024. Menurut Sendi, Jokowi menyarankan dia lebih sering blusukan.
Selain itu, Jokowi berpesan agar Sendi rutin memantau hasil survei sampai Agustus 2024 atau sebelum pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Presiden pun mempersilakan Sendi maju dalam pilkada 2024 jika elektabilitasnya meningkat signifikan.
Ketua Tim Asisten Pribadi Iriana Jokowi, Sendi Fardiansyah, di Bogor, Jawa Barat, 31 Maret 2024. Dok. Pribadi
Sebelum menghadap Jokowi, Sendi meminta restu kepada ibu negara. Iriana menyarankan Sendi berdiskusi dengan suaminya. Setelah mendapat lampu hijau dari keluarga Istana, Sendi bermanuver meningkatkan elektabilitas. Akhir Maret 2024, ia memasang baliho bergambar wajahnya di jalan-jalan utama Kota Bogor, termasuk jalan yang dilalui Jokowi.
Pada Ahad, 5 Mei 2024, Sendi mendaftar sebagai calon kepala daerah lewat Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, dan Partai Demokrat. Dengan Gerindra, ia mengaku telah bertemu dengan Prabowo Subianto pada Agustus 2023 untuk meminta dukungan. “Pak Prabowo meminta saya mencermati hasil survei.”
Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Bogor Pepen Firdaus bercerita, partainya belum memutuskan melabuhkan dukungan kepada Sendi. Gerindra akan memprioritaskan kader internal sebagai calon wali kota. “Di lingkup internal Gerindra, ada dua orang yang mendaftar sebagai calon Wali Kota Bogor,” tutur Pepen saat dihubungi pada Kamis, 9 Mei 2024.
Ketua DPC PDIP Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata juga menyatakan partainya belum memutuskan nama calon yang akan maju dalam pemilihan. Ia menunggu rekomendasi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk urusan calon kepala daerah. Nantinya PDIP akan menggelar seleksi untuk para calon kepala daerah.
Seorang petinggi PDIP menyebutkan partainya sulit memberi rekomendasi kepada orang-orang dekat Jokowi. Sebabnya, Jokowi dianggap berkhianat karena mendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden 2024. Sedangkan PDIP mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Rusaknya hubungan itu diperkirakan membuat orang dekat keluarga Solo sulit mendapat rekomendasi dari PDIP.
Sendi mengaku berniat menjadi Wali Kota Bogor sejak 2020. Ia mendiskusikan rencananya itu dengan bekas asisten pribadi Jokowi, Anggit Nugroho. Mulai tahun lalu, Sendi meminta dukungan sejumlah tokoh politik lewat istri-istri menteri yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASE yang dibentuk Iriana Jokowi.
Lewat Yanti Airlangga, istri Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Sendi mengaku dipertemukan dengan Ketua Umum Golkar itu. Sendi meminta dukungan partai beringin. Menurut Sendi, Airlangga menyampaikan dukungannya kepada Iriana di Solo, Jawa Tengah, pada Juli 2023. Airlangga tak merespons pesan dan panggilan telepon Tempo hingga Jumat, 10 Mei 2024.
Bekerja sekitar sembilan tahun dengan Iriana, Sendi dianggap sebagai orang dekat keluarga Solo. Pada 2012, ketika Jokowi memimpin Ibu Kota, Sendi yang bertugas di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membantu membersihkan kantor Gubernur DKI Jakarta dari aktivitas penyadapan. Setelah dilantik menjadi presiden, Jokowi meminta BSSN mengirim Sendi sebagai asisten Iriana.
Selain Sendi, orang dekat Jokowi yang masuk bursa calon kepala daerah adalah Devid Agus Yunanto. Tiga orang dekatnya mengatakan Devid didorong menjadi calon Bupati Boyolali. Di sana baliho Devid pun bertebaran. Utje Gustaaf Patty, Ketua Umum Bara JP, kelompok relawan pendukung Jokowi, mengatakan baliho dan spanduk itu dipasang oleh relawan.
“Kami sempat mengusulkan Mas Devid untuk maju di Boyolali,” kata Utje saat ditemui di Jakarta Selatan, Selasa, 7 Mei 2024. Namun tiga narasumber yang dekat dengan keluarga Solo menyatakan Istana menyarankan Devid tak maju di Boyolali, yang dikuasai oleh PDIP. Partai banteng menguasai 38 dari total 45 kursi dewan perwakilan rakyat daerah di kabupaten itu.
Nama Devid belakangan meredup. Dua orang dekatnya mengatakan Devid telah mendapat tugas baru sebagai asisten pribadi presiden menggantikan Anggit Nugroho. Devid membantah bila disebut berniat maju sebagai calon kepala daerah. “Saya tak pernah mencalonkan diri dan tak pernah mendeklarasikan maju sebagai calon Bupati Boyolali,” ucapnya melalui pesan pendek.
•••
CALON kepala daerah yang juga mendapat dukungan penuh Presiden Joko Widodo adalah Khofifah Indar Parawansa. Dua orang dekat bekas Gubernur Jawa Timur itu menuturkan, Jokowi sudah meminta Khofifah berlaga dalam pemilihan kepala daerah 2024. Pesan itu juga disampaikan lewat Pratikno, Menteri Sekretaris Negara. Pratikno tak merespons panggilan telepon dan pesan yang dilayangkan Tempo.
Khofifah juga mendapat sokongan dari partai-partai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dalam pemilihan presiden 2024, Khofifah mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo-Gibran. “Komunikasi di lingkup internal Koalisi Indonesia Maju sangat solid untuk Jawa Timur,” kata Sekretaris Badan Pemilihan Umum Demokrat Jawa Timur Dedi Irwansa, Kamis, 9 Mei 2024.
Orang dekat Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan bekas presiden itu ikut mendukung Khofifah. Dalam pertemuan di Malang, Jawa Timur, sebelum kampanye Prabowo-Gibran pada 1 Februari 2024, Yudhoyono bertemu dengan Khofifah. Yudhoyono menyatakan Istana dan partai koalisi bersepakat mendukung bekas Menteri Sosial itu.
Pun Gerindra berancang-ancang mendukung Khofifah. “Sudah ada perintah dari Dewan Pengurus Pusat Gerindra,” tutur Ketua Gerindra Jawa Timur Anwar Sadad. Sedangkan Khofifah enggan berkomentar saat dihubungi melalui pesan pendek pada Jumat, 10 Mei 2024.
Nun di Sumatera Utara, menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, berancang-ancang maju sebagai calon gubernur. Wali Kota Medan itu telah mendekati sejumlah partai untuk mendapatkan tiket maju sebagai calon gubernur. Setelah tak lagi menjadi kader PDIP, Bobby harus mencari partai yang mau mengusungnya menjadi calon gubernur.
Presiden Joko Widodo bersama Bobby Nasution mengecek penataan Kota Medan, Sumatera Utara, Februari 2023. BPMI Setpres/Laily Rachev
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mendengar kabar bahwa Bobby telah berkomunikasi dengan pengurus partai di Sumatera Utara. “Tapi Bobby belum mendaftar kepala daerah lewat PKB,” kata Muhaimin kepada Tempo, Senin, 6 Mei 2024.
Bobby pun telah melobi pengurus Golkar. Namun timbul penolakan dari kalangan internal partai karena Golkar berencana mengusung mantan wakil gubernur Musa Rajekshah sebagai calon gubernur. Di tengah penolakan itu, pada April 2024, Jokowi lima hari berada di Medan. Seorang kerabat Bobby mengatakan salah satu agenda Jokowi adalah menyelesaikan persoalan menantunya.
Orang dekat Bobby, Ade Jona Prasetyo, enggan berkomentar soal agenda Jokowi di Medan. “Saya tidak mencampuri urusan keluarga sejauh itu,” ucapnya saat dihubungi pada Jumat, 10 Mei 2024.
Belakangan, Bobby disebut-sebut mendekati Gerindra melalui Ade Jona, yang juga politikus partai itu. Istana pun disebut-sebut mendukung Bobby maju lewat Gerindra. Ade Jona enggan menanggapi ihwal perannya dalam pencalonan Bobby Nasution. “Saya dekat dengan Gerindra dan Bobby, jadi mungkin orang beranggapan saya adalah jembatannya,” ujar Ade.
•••
CAWE-CAWE Presiden Joko Widodo dalam pemilihan kepala daerah 2024 bukan hanya soal dukungan terhadap calon tertentu. Istana juga diduga berupaya mengubah waktu pelaksanaan pilkada dua bulan lebih cepat atau pada September 2024. Dengan begitu, pilkada 2024 digelar saat Jokowi masih menjabat presiden.
Istana lewat Kementerian Dalam Negeri sempat mengusulkan perubahan itu melalui revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dua anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat bercerita, upaya itu dilancarkan saat Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat tertutup dengan para politikus Senayan di sebuah hotel di Jakarta Pusat pada pertengahan September 2023.
Dalam rapat itu, pejabat Kementerian Dalam Negeri menyampaikan salah satu klausul dalam revisi UU pilkada adalah percepatan waktu pencoblosan dari November menjadi September 2024. Alasannya, jika pilkada berlangsung pada November, akan terjadi kekosongan kepala daerah definitif di 545 daerah di Indonesia pada 1 Januari 2025.
Pembahasan itu berlanjut dalam rapat kerja di DPR pada 20 September 2023. Dilaksanakan secara terbuka, rapat yang berjalan hingga tengah malam itu merembukkan sejumlah konsekuensi jika waktu pelaksanaan pilkada dipercepat. Penolakan pun muncul dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
Seorang petinggi PKS menyebutkan penolakan didasarkan pada peluang Jokowi cawe-cawe jika pelaksanaan pilkada dipercepat. Apalagi ada dua anggota keluarga Jokowi, yaitu Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming Raka—kala itu belum menjadi calon wakil presiden—yang berkesempatan maju menjadi calon kepala daerah.
Politikus PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan fraksinya menolak revisi undang-undang pilkada karena pembahasannya terburu-buru. PKS pun menilai perlu ada jeda lebih panjang dari Pemilu 2024 ke pilkada agar kontestasi berjalan jujur dan adil. “Jangan sampai percepatan itu menurunkan kualitas kerja Komisi Pemilihan Umum,” kata Mardani pada Selasa, 7 Mei 2024.
Pembahasan percepatan pelaksanaan pilkada 2024 meredup setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang memastikan pilkada digelar pada 27 November 2024. Presiden Jokowi membantah jika Istana disebut berupaya mempercepat pelaksanaan pilkada. “Tidak ada yang namanya percepatan atau memajukan pilkada,” ujar Jokowi di Karawang, Selasa, 7 Mei 2024.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Erwan Hermawan, Raymundus Rikang, Egi Adyatama, Hussein Abri Dongoran, Daniel A. Fajri, Jamal A. Nashr dari Semarang, Septia Ryantie dari Solo, Hanaa Septiana dari Surabaya, M.A. Murdato dari Bogor, dan Mei Leandha dari Medan berkontribusi dalam penulisan artikel ini. Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Tiket Murah Orang Presiden".