Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
BERTEMU dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Selasa malam, 24 Oktober lalu, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Utje Gustaaf Patty menerima sejumlah pesan. Utje diminta mengajak kelompok relawan lain untuk mengikuti keputusan Bara JP. Sesaat sebelumnya, Utje melapor kepada Jokowi bahwa organisasinya mendukung Prabowo-Gibran.
“Kami menerjemahkan pesan Presiden agar relawan lain ikut diajak memenangkan Gibran,” kata Utje menceritakan isi pertemuan dengan Jokowi kepada Tempo pada Jumat, 27 Oktober lalu. Diskusi di Istana digelar satu hari sebelum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepada Utje, Presiden juga meminta relawan menarik dukungan dari anak muda, terutama pemilih pemula. Presiden pun menitipkan pesan agar Bara JP ikut memenangkan Partai Solidaritas Indonesia. Partai itu kini dipimpin oleh anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep. Presiden berharap PSI bisa menempatkan legislator di Dewan Perwakilan Rakyat.
Pernah mengejek Prabowo Subianto dalam Pemilihan Umum 2019, PSI kini berada di Koalisi Indonesia Maju. Koalisi yang beranggotakan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima ini mengusung Prabowo-Gibran. Adapun partai asal Jokowi dan Gibran, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Menanggapi pesan Jokowi, Utje menyatakan Bara JP akan berupaya keras memenangkan Prabowo-Gibran dan PSI. Pengurus pusat dan daerah juga bakal membantu PSI mendulang suara di berbagai daerah. Sejumlah anggota Bara JP pun telah terdaftar sebagai calon legislator di PSI. Utje pun mendampingi Kaesang ke sejumlah daerah, seperti Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Bara JP salah satu kelompok relawan yang mendukung Jokowi sejak Pemilihan Umum 2014. Sebelum Bara JP, ada Projo yang mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo-Gibran. Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Presiden Projo, Panel Barus, mengatakan pasangan itu didukung oleh Presiden. “Kan, sudah direstui oleh Presiden untuk maju,” ujar Panel pada Jumat, 27 Oktober lalu.
Tak hanya mengajak relawannya, Presiden juga mendorong partai pendukung Prabowo-Gibran untuk memenangkan pasangan itu. Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Mahfuz Sidik, bercerita, dalam pertemuan dengan Jokowi di Istana Negara pada Senin malam, 23 Oktober lalu, Presiden berbicara mengenai nilai tambah Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo.
Dalam pertemuan yang juga diikuti oleh Ketua Umum Gelora Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, dan Bendahara Umum Achmad Riyadi itu, Jokowi menyebutkan anaknya bisa menarik suara pemilih pemula dan milenial serta menutupi kelemahan elektoral Prabowo. Misalnya Wali Kota Solo itu bisa menarik suara pemilih di Jawa Tengah.
Di provinsi itu, elektabilitas Prabowo tertinggal jauh dari calon presiden PDIP, Ganjar Pranowo. Survei Indikator Politik Indonesia pada 25 Agustus-3 September lalu menunjukkan tingkat keterpilihan Prabowo di Jawa Tengah hanya 20 persen. Sedangkan Ganjar, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode, memiliki elektabilitas 67,9 persen dan Anies Baswedan 7 persen.
Pengurus Gelora sempat menanyakan isu dinasti politik yang menerpa Gibran. Namun, kata Mahfuz, Jokowi tersenyum dan meminta tetamunya tak berfokus pada isu tersebut. Menurut Mahfuz, pengurus Gelora yang hadir berkesimpulan bahwa Jokowi secara politik mendukung Prabowo-Gibran. “Beliau menyerahkan pengelolaannya di tim pemenangan,” ucapnya.
Sejumlah petinggi Koalisi Indonesia Maju bercerita, Presiden juga sempat memberi masukan kepada Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, yaitu agar pasangan tersebut mengangkat isu ekonomi yang mudah dipahami masyarakat. Hingga Sabtu, 28 Oktober lalu, Rosan tak membalas pertanyaan yang diajukan Tempo ke nomor telepon selulernya.
Adapun Mahfuz Sidik mengaku pernah mendengar pesan dari Jokowi itu. “Menurut Presiden, kalau perlu tim pemenangan menyajikan angka-angka agar mudah diingat masyarakat,” ujar Mahfuz.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
•••
AWALNYA Presiden Joko Widodo meminta Gibran Rakabuming Raka tak didorong menjadi calon wakil presiden. Pada akhir Mei lalu, Jokowi menyatakan putranya belum cukup umur untuk maju dalam pemilihan presiden 2024. Undang-Undang Pemilihan Umum mensyaratkan calon presiden-wakil presiden berusia minimal 40 tahun. Saat itu Gibran baru berusia 35 tahun. Presiden pun menilai gagasan menjadikan Gibran calon wakil presiden tak logis.
Sebelum mendukung Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto, Jokowi menyiapkan berbagai skenario politik. Salah satunya memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode. Dalam pertemuan di Istana pada Selasa, 24 Oktober lalu, Ketua Umum Bara JP Utje Gustaaf Patty sempat menyinggung gagasan yang gagal terlaksana itu.
Bakal calon presiden Prabowo Subianto (kiri) bersama bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menyapa pendukung mereka saat menuju gedung Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, 25 Oktober 2023. Tempo/Hilman Fathurrahman W
Kepada Jokowi, Utje menyatakan rencana itu kini berganti dengan terbukanya jalan bagi Gibran menduduki kursi wakil presiden. “Presiden bilang, diambil hikmahnya saja,” tutur Utje. Sebelumnya, Bara JP aktif mengkampanyekan tiga periode Jokowi. Utje sempat berkoordinasi dengan asisten pribadi Jokowi, Anggit Nugroho, untuk mengkampanyekan rencana tersebut.
Pada awal April tahun lalu, Anggit membantah bila disebut ikut memobilisasi relawan untuk mengkampanyekan tiga periode Jokowi. “Saya tidak intensif berkomunikasi dengan sukarelawan Jokowi sejak Pemilu 2019 selesai,” katanya saat itu kepada Tempo.
Salah satu yang mengusulkan nama Gibran sebagai cawapres adalah Prabowo Subianto. Dua politikus Partai Gerindra dan orang dekat Jokowi bercerita, Menteri Pertahanan itu beberapa kali merayu Presiden agar merestui Gibran menjadi pendampingnya. Salah satunya ketika Prabowo datang ke rumah Jokowi di Solo pada 22 April lalu atau saat Lebaran.
Pun Gibran mengaku Prabowo beberapa kali memintanya menjadi calon wakil presiden. Sedangkan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani tak membantah ataupun membenarkan informasi tersebut. “Itu sudah cerita masa lalu,” ucapnya pada Kamis, 26 Oktober lalu.
Menurut sejumlah petinggi Koalisi Indonesia Maju, seusai pertemuan di Solo itu Menteri Sekretaris Negara Pratikno meminta partai-partai pendukung Prabowo mulai menggaungkan nama Gibran sebagai cawapres. Pratikno menyangkal informasi tersebut. “Tidak,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Empat politikus partai beringin yang ditemui Tempo justru membenarkan informasi tersebut. Mereka bercerita, pada 2 Agustus lalu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengumpulkan tokoh senior partai di restoran Plataran, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Airlangga menyampaikan bahwa Jokowi mempersiapkan Gibran sebagai calon wakil presiden.
Airlangga pun membahas kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah pada 2021-2022. Kejaksaan telah memeriksa Menteri Koordinator Perekonomian itu dalam perkara ini. Narasumber yang sama mengatakan para tokoh senior Golkar setuju jika Golkar mendukung Gibran. Namun mereka meminta Airlangga tetap berusaha menjadi cawapres.
Hingga Sabtu, 28 Oktober lalu, Airlangga tak merespons panggilan telepon dan pesan yang dilayangkan Tempo. Wakil Ketua Umum Golkar Melchias Markus Mekeng mengatakan tak mengetahui proses partainya mencalonkan Gibran. “Saya tidak terlalu ngikutin,” ucapnya.
Nama Gibran juga diajukan oleh kelompok relawan Jokowi, Projo, pada pertengahan tahun ini. Dalam sebuah pertemuan dengan Jokowi di Istana Negara, Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Presiden Projo, Panel Barus, menyatakan Gibran bisa melanjutkan program kerja pemerintah. “Presiden menjawab singkat, ‘Oh gitu, ya’,” kata Panel menirukan ucapan Jokowi.
Usul itu disampaikan setelah Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu tentang syarat usia calon presiden-wakil presiden. Saat itu MK belum mulai menyidangkan uji materi tersebut.
Sejumlah politikus Koalisi Indonesia Maju dan tiga pejabat pemerintah yang mengetahui proses pencalonan Gibran menuturkan, mulai September lalu Presiden kian aktif membukakan jalan untuk putranya itu. Menurut mereka, istri Jokowi, Iriana Widodo, mendorong suaminya agar Gibran bisa menjadi cawapres Prabowo.
Narasumber yang sama mengatakan permintaan sang istri akhirnya membuat Jokowi berkomunikasi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga adik iparnya, Anwar Usman. Pada Senin, 19 Oktober lalu, MK menyetujui kepala daerah yang terpilih melalui pemilihan umum bisa menjadi calon presiden atau wakil presiden meski belum berusia 40 tahun.
Penelusuran Tempo menunjukkan bahwa Anwar aktif melobi sejumlah hakim konstitusi agar mengabulkan gugatan penurunan batas usia capres-cawapres yang diajukan sejumlah partai dan kepala daerah. Anwar Usman tak merespons panggilan telepon dan pesan pendek yang dilayangkan Tempo.
Sebelumnya, Anwar menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi tak bisa diintervensi oleh siapa pun. Anwar juga menyinggung MK berbeda dengan pengadilan pidana dan perdata yang mengadili sebuah fakta atau sebuah kasus. “Yang diadili itu norma, pengujian undang-undang,” ucapnya, Senin, 23 Oktober lalu.
Sedangkan Jokowi di sejumlah kesempatan membantah jika disebut cawe-cawe dalam putusan Mahkamah Konstitusi. “Enggak pernah campur aduk seperti itu,” katanya.
Pada Kamis, 26 Oktober lalu, Iriana tak berkomentar apa pun saat dimintai tanggapan ihwal pencalonan Gibran. Ia hanya tersenyum dan mengacungkan jempolnya. Sedangkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno tak berkomentar membenarkan ataupun membantah informasi tersebut. “Saya yakin itu keputusan Mas Gibran,” tuturnya, Jumat, 27 Oktober lalu.
•••
SEBELUM Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya, Joko Widodo terlihat sangat berhati-hati menyikapi pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Ia tak mau terlibat langsung dalam berbagai acara deklarasi pencalonan Prabowo Subianto ataupun Gibran.
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengusulkan kepada Presiden agar organisasinya bisa mendeklarasikan Gibran sebagai calon wakil presiden dalam Rapat Kerja Nasional Projo di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 14 Oktober lalu. Rencananya deklarasi Gibran diadakan bersamaan dengan pernyataan dukungan Projo untuk Prabowo Subianto.
Gibran Rakabuming Raka saat hadir dalam pembukaan Rakernas 6 Projo di Indonesia Arena, Jakarta, 14 Oktober 2023. Tempo/ Hilman Fathurrahman W
Usul itu disampaikan Budi sehari sebelum acara digelar. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika itu, Jokowi belum menyetujui usul tersebut karena Mahkamah Konstitusi belum merilis putusannya. Karena itulah Jokowi dan Gibran tak datang bersamaan ke lokasi acara. “Gibran datang duluan, itu permintaan Presiden,” kata Budi pada Rabu, 25 Oktober lalu.
Ketika Gibran berada di lokasi acara, Jokowi sebenarnya telah tiba di kawasan Senayan. Menghindari berada di lokasi yang sama dengan Gibran, iring-iringan mobil Presiden sempat berputar-putar sekitar 14 menit. Setelah Gibran meninggalkan Indonesia Arena, barulah Jokowi tiba di sana.
Sebelum Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya pada Senin, 16 Oktober lalu, Jokowi memulai kunjungannya ke Cina dan Arab Saudi. Tiga pejabat pemerintah yang mengetahui aktivitas Jokowi di luar negeri menyebutkan Presiden tetap memantau perkembangan politik di Tanah Air mengenai putusan yang menyangkut nasib anaknya.
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat menjadi ketua majelis hakim sidang putusan atas gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait dengan usia minimal calon presiden-wakil presiden di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 16 Oktober 2023. Tempo/Subekti.
Ketika Mahkamah Konstitusi membacakan deretan putusan uji materi tentang usia calon presiden-wakil presiden, menurut sejumlah petinggi Koalisi Indonesia Maju, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menghubungi Prabowo Subianto dan memintanya mendeklarasikan Gibran sebagai calon wakil presiden. Namun Prabowo menolak karena saat itu muncul reaksi keras terhadap pencalonan Gibran.
Pun di Cina, Jokowi menerima laporan tentang sentimen publik terhadap dia dan Gibran. Laporan itu disebut-sebut berasal dari Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hasilnya, sentimen publik sangat negatif dan ada gerakan dari para pendengung atau buzzer yang mendukung salah satu kandidat calon wakil presiden Prabowo Subianto.
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Sandi Nugroho melalui stafnya menyatakan belum mendapatkan informasi tersebut. “Bila ada update, akan disampaikan,” ucapnya, Jumat, 27 Oktober lalu.
Jokowi tak hanya menerima laporan dari Kapolri. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengaku juga memantau sentimen publik setelah putusan Mahkamah Konstitusi terbit. Dua pejabat bercerita, Budi diminta secara khusus memantau sentimen negatif dan berita bohong yang menyangkut Gibran.
Budi menampik informasi tersebut. “Pokoknya Kominfo netral. Kami memantau semua pasangan calon,” ujar Budi, yang sudah mendeklarasikan diri mendukung Prabowo-Gibran.
Presiden Joko Widodo dan ibu negara Iriana berdialog pada pembukaan KTT ke-43 ASEAN 2023 di Jakarta, 5 September 2023. Media Center KTT ASEAN 2023/Prasetia Fauzani
Tak menyangka reaksi masyarakat begitu keras terhadap dinasti politik Jokowi, Presiden disebut-sebut meminta Pratikno menyetop rencana deklarasi Prabowo-Gibran. Pratikno membantah jika disebut ikut campur dalam deklarasi putra Presiden. “Tidak,” katanya melalui pesan WhatsApp.
Menurut seorang pejabat yang mengetahui aktivitas Presiden, Jokowi akhirnya menyetujui putranya mendampingi Prabowo Subianto ketika berada di Arab Saudi. Pun pada akhirnya Jokowi tak melarang Gibran maju sebagai calon wakil presiden. “Orang tua tugasnya mendoakan dan merestui,” ujarnya pada Ahad, 22 Oktober lalu.
•••
MENGUMPULKAN para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju di rumahnya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Ahad malam, 22 Oktober lalu, Prabowo Subianto tak mau berbasa-basi. Ia langsung memberitahukan keputusannya menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakilnya.
Dalam pertemuan itu, para tamu tak diperbolehkan membawa telepon seluler. Prabowo lalu bertanya jika ada ketua umum yang punya sikap berbeda terhadap keputusannya itu. Para ketua umum pun langsung menyatakan persetujuan mereka. Prabowo lalu menutup pembicaraan yang hanya berlangsung tak sampai dua menit itu. Sisa pertemuan diisi dengan perbincangan santai.
Bakal calon presiden Prabowo Subianto bersama Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta (kiri), Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat mengumumkan calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju di rumahnya di Jalan Kertanegara, Jakarta, 22 Oktober 2023. Tempo/M Taufan Rengganis
Hasil rapat itu langsung diumumkan oleh Prabowo. Menurut Prabowo, koalisinya telah berembuk secara konsensus dan sepakat mengusung Prabowo-Gibran dalam Koalisi Indonesia Maju. “Tidak perlu ada yang ditanyakan lagi. Ini keputusan, afirmasi bulat dan konsensus,” katanya.
Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik menuturkan, sebelum pertemuan itu, Prabowo telah berkomunikasi dengan para ketua umum partai pendukungnya. “Gibran merupakan titik temu dari semua partai,” ujar Mahfuz pada Kamis, 26 Oktober lalu.
Setelah Prabowo mengumumkan nama Gibran sebagai calon wakilnya, para sekretaris jenderal Koalisi Indonesia Maju menggelar rapat di Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Oktober lalu. Dua peserta pertemuan bercerita, rapat itu membahas rencana pendaftaran Prabowo-Gibran ke Komisi Pemilihan Umum.
Narasumber yang sama mengatakan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turut berkomunikasi dengan para peserta rapat. Pratikno disebut-sebut meminta ada acara di Indonesia Arena sebelum Prabowo-Gibran mendaftar ke KPU. Sedangkan Bahlil menyarankan pasangan itu menggelar kirab budaya di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, yang tak jauh dari gedung KPU.
Panggilan telepon dari Pratikno dan Bahlil disebut-sebut atas perintah Presiden Joko Widodo. Istana juga menyarankan Prabowo-Gibran mendaftar ke KPU antara pukul 10 dan 12 siang. Rapat di Sriwijaya itu juga membahas rencana menghadirkan kader PDI Perjuangan Solo yang akan ikut ke KPU. Namun usul itu ditolak karena dianggap terlalu berkonfrontasi dengan PDIP.
Pratikno membantah informasi itu. “Tidak,” katanya, Jumat, 27 Oktober lalu. Adapun Bahlil mengaku mengusulkan kirab budaya. Tapi dia membantah bila usul itu disebut berdasarkan perintah Presiden Jokowi. “Itu ide tim kreatif. Bukan dari siapa-siapa,” ucapnya, Sabtu, 28 Oktober lalu.
Saat deklarasi di Indonesia Arena, menurut sejumlah petinggi Koalisi Indonesia Maju, pendukung Gibran datang lebih dulu dibanding kader partai. Mereka duduk di barisan depan dan kencang meneriakkan nama Wali Kota Solo itu saat di atas panggung. Prabowo-Gibran lalu datang ke acara kirab budaya dan terakhir ke KPU untuk mendaftar sebagai calon presiden dan wakil presiden.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Francisca Christy Rosana dan Egi Adyatama berkontribusi dalam penulisan artikel ini. Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Kasih Ayah Sepanjang Pilpres"