Membumikan Tafsir yang Memanusiakan Perempuan

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II selesai dua pekan lalu. Hasil KUPI adalah sejumlah sikap keagamaan dan rekomendasi. Hasil musyawarah ini menyikapi beberapa isu krusial saat ini. Tempo melaporkannya dari Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari, Bangsri, Jepara.

HANIFAH Muyasarah, aktivis Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan pengasuh Pondok Pesantren Ihya Ulumaddin, Cilacap, Jawa Tengah, masih mengingat pendampingan 10 tahun lalu kepada seorang anak berusia 16 tahun. Anak itu tersadar ketika ditemukan di pinggir rel kereta pada pagi hari karena diperkosa oleh enam laki-laki. Kehamilannya baru diketahui setelah beberapa lama dan ia hendak dipaksa menikah dengan pelaku.

Penyintas ini dalam keadaan stres dan depresi. Hanya mengurung diri, kepalanya selalu menunduk menghindari kontak mata. Ia selalu memukuli perutnya yang makin hari makin besar karena dipaksa meneruskan kehamilan yang tak ia inginkan. Ia putus sekolah dan tak ada satu kawan pun yang menemani atau sekadar diajak bicara. Ironisnya orang tua, tetangga sekitar, hingga dokter yang memeriksanya malah menyalahkan dia. “Dia menolak kehamilannya dan anaknya. Selama hamil kehilangan harapan hidup,” ujar Hanifah kepada Tempo.

Hanifah menyuarakan pengalamannya kepada para peserta pra-musyawarah dalam topik perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan di Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari, Bangsri, Jepara, Jawa Tengah, Jumat, 25 November lalu. “Dari pengalaman itu, kami selalu melakukan tes kehamilan pada korban pemerkosaan lain. Karena sangat berat, ya, apa yang dirasakan korban, apalagi sampai hamil,” ucapnya. Ia cukup lega dan senang sudah ada payung hukum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan fatwa yang lebih melindungi korban.

Ketua Musyawarah KUPI Nyai Badriyah Fayumi memberi sambutan saat Konferensi Internasional mengawali acara kongres di Auditorium II UIN Walisongo, Semarang, pada 23 November 2022. TEMPO/Dian Yuliastuti

Dalam musyawarah yang dihadiri lebih dari seratus ulama ini juga disampaikan kasus pemerkosaan hingga kehamilan dan dampaknya pada keselamatan jiwa korban. Ada anak yang diperkosa ayahnya hingga hamil, dikucilkan, dan diusir. Seorang remaja diperkosa kakaknya dan dipenjara karena mencoba menggugurkan kandungannya. Di Jakarta, seorang korban pemerkosaan mengalami depresi dan mencoba bunuh diri karena kehamilannya. Yang juga menghebohkan, kasus N yang diperkosa hingga hamil oleh kekasihnya yang seorang polisi. Dia dipaksa menggugurkan kandungannya, dicaci-maki, dan diancam dibunuh oleh keluarga pelaku. Hingga akhirnya ia bunuh diri.

Kasus tersebut hanya sebagian yang dialami para penyintas atau korban. Dalam catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, selama 2016-2020, terlaporkan 24 ribu kasus kekerasan seksual. Lebih dari 7.000 kasus (29,6 persen) adalah kasus pemerkosaan. Dari kasus yang ada, para korban mengalami kekerasan berlapis, dari diperkosa, hamil, disalahkan, dikucilkan, dikriminalisasi, mengalami depresi, mengalami trauma, hingga kehilangan hak-hak dan nyawanya.

Temuan Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia mencatat sejumlah kesulitan akses layanan rujukan dan kesehatan serta pendampingan dan pemulihan psikis bagi korban pemerkosaan. Bahkan mereka harus mengalami sejumlah kekerasan dan tekanan yang berpotensi mengakibatkan masalah baru, seperti risiko gangguan kesehatan jiwa dan kematian.

Salah satu upaya pelindungan jiwa korban pemerkosaan adalah penghentian kehamilan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Tapi nyatanya aturan ini bertabrakan dengan Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kendala di lapangan yang sangat menyulitkan korban.

Sejumlah peserta kongres dari mancanegara di lingkungan Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri, Jepara, Jawa Tengah, 25 November 2022. TEMPO/Dian Yuliastuti

Ancaman keselamatan ini kemudian menjadi salah satu bahasan di Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II yang berlangsung di Jepara, 24-26 November lalu. Hasil musyawarah yang didasarkan pada dalil dalam Al-Quran, hadis, serta fatwa ulama dan ahli tersebut mewajibkan pelindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan di usia berapa pun kehamilan, baik dengan cara melanjutkan atau menghentikan kehamilan, sesuai dengan pertimbangan darurat medis dan/atau psikiatris.

Marzuki Wakhid, bersama Nyai Hindun Anisah dari Musyawarah Agama, menyatakan pada dasarnya para peserta musyawarah setuju melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan. Pilihan melanjutkan atau menghentikan kehamilan itu hanya alternatif. Secara fikih juga masih ada perbedaan pendapat, tapi ayat rujukan keselamatan cukup banyak.

“Yang menjadi rujukan adalah keselamatan jiwa perempuan. Berlaku kaidah kemaslahatan yang lebih jelas dibanding kemaslahatan yang belum jelas atau pasti,” tuturnya. Ia mencontohkan banyak perempuan korban pemerkosaan dan hamil melukai diri, mengalami depresi dan trauma, bahkan ingin bunuh diri. Lebih penting untuk menyelamatkan mereka yang masih hidup ketimbang janin yang belum diketahui hidupnya nanti.

Ia juga mengatakan kondisi kehamilan normal tanpa kedaruratan medis bisa merujuk pada kaidah fikih yang berlaku. Tapi kondisi kehamilan akibat pemerkosaan tentu berbeda. “Perempuan sudah menjadi korban, lalu dia sendiri dikorbankan. Kalau agama masih menyalahkan atau tidak berpihak, kan, aneh. Di sinilah peran kita melindungi korban,” ujarnya.

Selain ihwal perlindungan jiwa perempuan dari kehamilan akibat pemerkosaan, para ulama dalam kongres ini juga memberikan sikap tegas dalam kasus pemaksaan perkawinan dan pelukaan genitalia perempuan (sunat perempuan). Para ulama mengharamkan tindakan pelukaan genitalia perempuan tanpa alasan medis.