Kursi Menteri untuk Loyalis

Zulkifli dilantik menjadi Menteri Perdagangan oleh Presiden Jokowi pada Rabu, 15 Juni lalu. Ia menggantikan Muhammad Lutfi, yang menduduki posisi tersebut sejak 23 Desember 2020. Jokowi mengklaim telah menimbang rekam jejak, pengalaman, dan kecakapan manajerial para anggota kabinet. Presiden menilai Wakil Ketua MPR itu memenuhi kriteria Menteri Perdagangan yang harus terjun ke lapangan untuk mengurusi kebutuhan bahan pokok masyarakat.

Meski tak mengungkap alasannya, Jokowi ditengarai mencopot Lutfi karena kisruh stok dan harga minyak goreng. Harga minyak sayur di berbagai daerah masih di atas Rp 14 ribu per liter—harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah—meski Kementerian sudah menggelontorkan subsidi dan memerintahkan perusahaan sawit memenuhi kewajiban pasokan minyak dalam negeri.

Narasumber yang mengetahui rencana reshuffle kabinet Jokowi mengatakan Presiden juga memperhatikan aspirasi pengusaha minyak goreng akibat kisruh tersebut. Kesimpulannya, Istana menganggap hubungan pengusaha dengan Lutfi telah telanjur panas dan tak bisa diselamatkan. Karena itu, menurut sumber tersebut, tak ada jalan selain mengganti Lutfi.

Adapun Zulkifli Hasan mengaku tak tahu alasan Presiden menunjuk dia sebagai Menteri Perdagangan. “Itu hak Presiden,” tuturnya seusai acara pelantikan di Istana Negara. Zulkifli kini memimpin lembaga yang mengelola bujet Rp 2,3 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022 serta berwenang mengeluarkan sejumlah izin ekspor dan impor itu.

Sejumlah narasumber yang mengetahui rencana perombakan kabinet mengatakan bongkar-pasang menteri kali ini juga bertujuan memperkuat Koalisi Indonesia Maju—gabungan partai politik pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Menurut mereka, Presiden Jokowi ingin meraup dukungan partai politik sebanyak-banyaknya agar pemerintahan berjalan solid.

Adapun PAN yang menyatakan bergabung sebagai partai pendukung pemerintah sejak Agustus 2021 perlu diberi posisi di kabinet. Istana pun menganggap PAN telah membuktikan kesetiaannya kepada Presiden. Pada Februari lalu, Zulkifli Hasan ikut menggaungkan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dan penundaan Pemilihan Umum 2024.

Ketua DPP PAN Bima Arya membantah kabar tersebut. Bima mengatakan partainya telah lama menjalin komunikasi intens dengan Presiden. “Terlalu sederhana kalau dikaitkan langsung dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden,” katanya. (Baca: Bagaimana Lobi-lobi Menarik PAN ke Koalisi Jokowi)

Bergabungnya PAN memperkuat barisan koalisi pendukung pemerintah. Tujuh dari sembilan fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat kini merupakan anggota Koalisi Indonesia Maju. Koalisi ini menguasai 471 kursi di DPR. Sementara itu, kekuatan oposisi tinggal 104 kursi, yang terdiri atas Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.

Dua narasumber yang mengetahui penggantian menteri mengatakan Presiden Jokowi mencermati hasil survei mengenai sentimen publik terhadap isu reshuffle. Jokowi disebut-sebut memakai sigi Charta Politika sebagai pembenaran untuk mencopot menterinya. Survei Charta yang dirilis pada Senin, 13 Juni lalu, mencatat 38,8 persen responden tak puas atas kinerja para menteri dan 63,1 persen setuju jika Jokowi merombak kabinet lagi.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengklaim tak mengetahui hasil sigi lembaganya dipakai Presiden sebagai alat untuk melegitimasi perombakan kabinet. Ia menilai momentum antara pengumuman survei dan reshuffle kabinet Jokowi kebetulan saja berdekatan. “Presiden pasti sudah berhitung jauh-jauh hari,” tutur Yunarto.

Presiden Jokowi juga mengevaluasi kinerja para menterinya. Sejumlah narasumber yang mengetahui proses reshuffle mengatakan pencopotan dua menteri kali ini lantaran mereka dianggap tak cekatan menyelesaikan masalah di lapangan. Di antaranya karut-marut harga minyak goreng curah dan konflik agraria.

(dari kiri) Wamendagri John Wempi Watipo, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Wamen ATR Raja Juli Antoni, dan Wamenaker Afriansyah Noor di Istana Negara, Jakarta, 15 Juni 2022. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebutkan Presiden Jokowi membongkar kabinetnya lantaran butuh penyegaran. Presiden ingin sejumlah persoalan, seperti pangan dan inflasi, segera diatasi. “Prioritas pada urusan minyak curah, pangan, dan energi,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Posisi Menteri Perdagangan awalnya disebut-sebut akan diberikan kepada Partai NasDem. Dua petinggi NasDem membenarkan informasi tersebut. Sebagai gantinya, NasDem merelakan posisi Menteri Pertanian yang kini diisi kader NasDem, Syahrul Yasin Limpo. Sehari sebelum perombakan kabinet, Syahrul santer dikabarkan bakal dicopot Jokowi.

Narasumber yang sama bercerita, kalangan internal NasDem membicarakan kemungkinan Enggartiasto Lukita menjadi Menteri Perdagangan bila skenario pencopotan Syahrul terjadi. Enggartiasto, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan NasDem, memimpin Kementerian Perdagangan pada 2016-2019. Hingga Sabtu, 18 Juni lalu, Enggar tak menjawab pertanyaan yang dikirim Tempo.

Sekretaris Jenderal NasDem Johnny Gerard Plate mengatakan perombakan kabinet sudah selesai sehingga tak perlu membahas skenario kader NasDem yang akan mengisi kursi Menteri Perdagangan. “Tidak semua kebenaran perlu diwartakan,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika ini.

Di hadapan sejumlah pemimpin redaksi media massa yang diundang ke Hotel Sultan, Kamis, 16 Juni lalu, Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengaku sempat berpikir Menteri Pertanian bakal diganti saat bertemu dengan Jokowi di Istana Negara, dua hari sebelumnya. “Semua orang menganggap kawan kita ini akan di-reshuffle,” kata Surya sambil menunjuk Syahrul. Johnny Plate mengizinkan Tempo mengutip isi pertemuan Surya dengan para pemimpin redaksi.

Menurut Surya, dalam pertemuan dengan Jokowi, tak ada pembicaraan mengenai penggantian menteri. Presiden menanyakan kemampuan Kementerian Pertanian untuk mengekspor beras ke Cina. Jokowi memerintahkan Syahrul mengirim 200 ribu ton beras ke Negeri Tirai Bambu. “Coba dulu 100 ribu ton,” ujar Surya menirukan pesan Jokowi. Dimintai konfirmasi mengenai instruksi Presiden, Syahrul menyebutkan akan berusaha menuntaskan tugas tersebut.

Selain merombak pos Menteri Perdagangan, Presiden Jokowi mencopot Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. Posisi Sofyan diisi Hadi Tjahjanto, Panglima Tentara Nasional Indonesia 2017-2021. Hadi dikenal sebagai orang dekat Jokowi. Sewaktu Jokowi menjadi Wali Kota Surakarta, Hadi menjabat Komandan Pangkalan Udara Adi Soemarmo, Jawa Tengah.

Purnawirawan marsekal TNI Angkatan Udara itu pun pernah bertugas sebagai Sekretaris Militer Presiden pada 2015-2016. Setelah pensiun dari dinas militer, Hadi tetap beredar di lingkaran satu Jokowi dengan menjadi komandan lapangan ajang balap MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Sofyan Djalil mengetahui bakal dicopot sebagai menteri saat berjumpa dengan Presiden di Istana pada Selasa sore, 14 Juni lalu. Mula-mula Sofyan berterima kasih kepada Jokowi karena dipercaya menjadi menteri. Ia kemudian meminta maaf jika ada kekurangan selama menjadi pembantu presiden. “Tidak masalah, Pak Sofyan. Good job,” kata Sofyan menceritakan ulang pesan Presiden.

Menurut Sofyan, dalam pertemuan itu Jokowi tak membeberkan alasan pencopotan. Ia mengaku langsung menanyai Jokowi ihwal nama Menteri Agraria yang baru. Presiden mengatakan Hadi Tjahjanto akan ditunjuk menjadi pengganti Sofyan.

Sesaat sebelumnya, Jokowi memanggil Hadi ke Istana Negara. Mantan Panglima TNI itu juga dipertemukan dengan Wakil Menteri Agraria yang baru, Raja Juli Antoni. Politikus Partai Solidaritas Indonesia itu menggantikan koleganya di partai, Surya Tjandra, yang menduduki jabatan tersebut sejak Oktober 2019.

Presiden Joko Widodo menerima para ketua umum partai politik koalisi pemerintah sebelum acara pelantikan Menteri dan Wakil Menteri masa jabatan 2019-2024, di Istana Kepresidenan Jakarta, 15 Juni 2022. BPMI Setpres/Muchlis Jr

Antoni mengungkapkan Presiden Jokowi memberi penugasan khusus kepada Hadi dan dia saat bertemu di Istana. Sebagaimana diceritakan Antoni, Presiden memerintahkan Hadi serta jajarannya mengebut pemberian sertifikasi tanah. “Kami juga diminta fokus pada proyek Ibu Kota Nusantara agar jangan sampai terjadi konflik tanah di kawasan itu,” tutur Antoni.

Pengadaan lahan untuk pembangunan ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bermasalah sejak awal. Di lokasi ibu kota negara, berdasarkan hasil analisis Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ada 73 ribu hektare tambang batu bara dan 61 ribu hektare penguasaan minyak dan gas. Luasan itu belum termasuk tanah yang diklaim oleh masyarakat adat di Penajam Paser Utara.

Seusai pelantikan menteri dan wakil menteri, Jokowi menyebutkan alasan memilih Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria. Menurut Presiden, Hadi punya keterampilan menguasai teritorial lantaran pernah menjadi tentara. Ia menilai Hadi juga sangat detail saat bekerja di lapangan. “Pak Hadi harus menyelesaikan sengketa lahan, pembagian sertifikat, dan urusan lahan Ibu Kota Nusantara,” kata Jokowi.

Perombakan kabinet semula akan melibatkan kader PDI Perjuangan. Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Arif Wibowo mengungkapkan kinerja menteri dari partai banteng baik-baik saja. Maka Arif meyakini jatah kursi menteri untuk partainya tak berkurang. “Menteri kami baik-baik saja. Yang ada, bahkan bisa tambah,” ucap Arif pada Selasa, 14 Juni lalu.

Tiga politikus PDI Perjuangan bercerita, partainya mendapatkan tawaran mengisi posisi Menteri Pertanian serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Narasumber ini menyebutkan kursi Menteri Pertanian akan dipercayakan kepada Bambang Wuryanto, kini Ketua Komisi Hukum DPR. Adapun Olly Dondokambey, yang menjabat Gubernur Sulawesi Utara, diproyeksikan menjadi Menteri Koperasi.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah kabar bahwa partainya akan memperoleh tambahan kursi menteri dalam reshuffle kabinet Jokowi. “Itu informasi yang salah,” ujar Hasto di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat, 17 Juni lalu.

AGUNG SEDAYU, HUSSEIN ABRI DONGORAN, BUDIARTI UTAMI PUTRI, MUTIA YUANTISYA, JULNIS FIRMANSYAH