Jusuf Kalla Vale | tempo.co

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

MANTAN wakil presiden Jusuf Kalla memberi tantangan kepada para kepala daerah di Sulawesi pada akhir Januari lalu. Saat itu Kalla meminta pemerintah daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah mengambil alih saham perusahaan tambang nikel dari pihak asing. Menurut Kalla, investor asing tak perlu diistimewakan karena pengusaha lokal juga bisa mengelola tambang nikel di daerah sendiri.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Belakangan, nama Grup Kalla, korporasi yang dikelola keluarganya, disebut-sebut sebagai salah satu yang berada di belakang rencana perusahaan daerah mengelola sebagian lahan PT Vale Indonesia Tbk yang akan dikembalikan kepada negara. Kepada jurnalis Tempo, Khairul Anam, Hussein Abri Yusuf, dan Raymundus Rikang, Jusuf Kalla memberikan keterangan tentang hal ini di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan pada 2 Maret lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Anda menantang tiga gubernur mengambil alih tambang asing, apakah yang dimaksud milik PT Vale Indonesia?

Lahan bekas Vale luas konsesinya 250 ribu hektare. Undang-undang tentang mineral dan batu bara mengatur luas lahan maksimum 25 ribu hektare. Selama 50 tahun di Sulawesi Selatan, Vale hanya mengelola 5.000 hektare di Sorowako saja. Jadi, karena itu, 200 ribu hektare itu harus kembali ke pemerintah dan kemudian dilelang. Prioritas pertama diberikan kepada perusahaan milik negara. Kalau tidak sanggup, diberikan ke perusahaan daerah. Kalau tidak sanggup lagi, baru swasta. Itu semua yang datang dari asing. Orang Sulawesi hanya jadi buruh. Lima puluh tahun Vale di Sulawesi Selatan, apa yang diperoleh rakyat? Tidak ada.

Hal itu yang membuat Anda mendorong pemerintah daerah?

Vale harus punya manfaat langsung ke daerah. Jangan seperti di Morowali. Semua punya Cina. Pekerja Cina, ekspor ke Cina, pajak dikurangi. Apa yang tersisa? Habis, lah, itu lingkungan dirusak semua.

Apakah perusahaan milik daerah memiliki kemampuan teknis dan keuangan untuk mengambil alih dan mengelola sisa tambang Vale?

Seperti saya katakan, kalau tidak mulai, selalu alasan itu dipakai. Bagaimana dapat pengalaman kalau tidak dikasih pengalaman?

Apakah Grup Kalla tertarik mengelola lahan bekas Vale?

Sebenarnya kami tidak butuh banyak. Banyak sekali yang suplai, orang antre ke smelter kami. Bekas Vale kemarin itu mau tender hanya 4 hektare yang mau dilepas.

Anda tidak berminat mengajak perusahaan daerah bekerja sama mengambil alih lahan bekas Vale?

Tentu otomatis karena ini wilayah dia. Beda dengan 50 tahun lalu, saat semuanya serba terpusat. Sekarang apa gunanya desentralisasi kalau semua masih serba terpusat? Ini suatu langkah perjuangan untuk meningkatkan ekonomi daerah, meningkatkan ekonomi nasional, dan bagaimana nasional mempunyai sikap untuk kerja dan memiliki. Kita di daerah harus punya kekuatan kemandirian.

Apakah Anda sudah bertemu dengan para gubernur ini?

Ndak pernah. Kecuali gubernur selatan yang sering ketemu. Malah dia meminta, Pak, tolong, ya, nanti saya dibela, bagaimana daerah kembali berwenang.

Apakah ada perusahaan milik daerah di Sulawesi yang meminta bantuan Anda untuk mendapatkan konsesi di bekas lahan Vale?

Belum sampai situ. Hanya, dulu minta izin agar diberi kesempatan mengelola, sesuai dengan undang-undang. Dulu bupati punya hak. Pemberian izin itu oleh bupati. Terlalu jauh juga dari pusat ke bupati, gubernur dilangkahi. Tapi sekarang alternatifnya kembalikan saja ke pusat. Buat apa otonomi kalau itu pun diatur.