Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti optimistis pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN sesuai target. Ia mengatakan tidak ada perubahan timeline meski ada penyesuaian pembangunan. Artinya, pembangunan IKN tetap direncanakan dalam lima tahap hingga 2045.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Oh, tidak (akan mengubah timeline). Tetap (hingga 2045)” kata Diana ketika ditemui di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jumat, 15 November 2024. “Bismillahirrahmanirrahim pokoknya.”
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Diana menuturkan, Kementerian PU memang saat ini memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk target swasembada pangan dan swasembada energi. Hal ini sebagaimana program Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kendati begitu, ia memastikan pembangunan proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur itu berlanjut dan sudah dianggarkan.
“Lanjut, sesuai dengan yang disampaikan Pak Prabowo,” tutur eks Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut.
Sebelumnya, keberlanjutan pembangunan IKN menjadi tanda tanya lantaran Presiden Prabowo tidak membahasnya dalam pidato kenegaraan saat pelantikan dirinya di MPR pada Ahad, 20 Oktober 2024. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, kemudian menyatakan bahwa Presiden Prabowo akan melanjutkan megaproyek warisan Presiden ke-7 Joko Widodo ini.
Namun, pemerintah saat ini, akan melakukan sejumlah penyesuaian. Sebab, AHY berujar, pemerintah memiliki prioritas pembangunan lain di seluruh Indonesia. “Kita juga dihadapkan pada anggaran yang terbatas,” kata AHY di Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024. “Tentu, tidak ada kata tidak terbatas kalau bicara tentang anggaran.”
Di lain hari, AHY mengatakan Prabowo menginstruksikan agar pembangunan difokuskan pada penyelesaian pusat pemerintahan atau pusat politik.
Menurut AHY, pemerintah akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Target pembangunan ini bukan sekadar pembangunan kantor, tetapi mencakup fasilitas pendukung perumahan untuk para aparatur sipil negara (ASN).
“Targetnya, empat-lima tahun ke depan, sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru,” ujar AHY di Kementerian Pekerjaan Umum, Jumat, 8 November 2024. “Ini yang diharapkan Pak Presiden Prabowo.
Foto 
