Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengklaim akan berkomitmen mendukung program swasembada energi yang menjadi rencana Presiden Prabowo Subianto melalui penggunaan energi bersih. PLN mengatakan ada berbagai inisiatif pendanaan hijau untuk mendukung proyek yang berkaitan dengan transisi energi di Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral, Mari Elka Pangestu, mengatakan Pemerintah Indonesia menginisiasi Global Blended Finance Alliance atau GBFA.Tujuannya, untuk merangkul berbagai negara berkembang berkolaborasi dalam pembiayaan transisi energi. "Perkiraan (pembiayaan) untuk aksi iklim saja berkisar antara US$ 1 hingga 2 triliun. Jika ditambahkan upaya SDGs ke dalamnya, jumlahnya akan mencapai sekitar US$ 6 triliun," kata Mari dalam Indonesian Pavilion Talkshow "Fostering and Enabling Innovative Climate Finance Mechanism" di COP29, Baku, Azerbaijan, dikutip lewat pernyataan resmi pada Kamis, 14 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mari berujar, negara berkembang, termasuk Indonesia, harus merancang strategi untuk menyiasati gap pendanaan tersebut. Menurut perhitungan Kementerian Keuangan, Indonesia memerlukan dana sekitar US$ 280 miliar untuk mendukung seluruh aksi iklim hingga tahun 2030. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 30 persen yang dapat ditanggung anggaran negara, sehingga sisanya harus diperoleh dari sektor swasta dan sumber pendanaan lainnya. "Pemerintahan baru akan melanjutkan komitmen pemerintahan sebelumnya. Dan ini (GBFA) adalah salah satu komitmen yang kami harap dapat dilanjutkan," ujar Mari.
Sementara itu, Direktur Keuangan PLN, Sinthya Roesly mengklaim PLN telah konsisten dalam pengelolaan dana investasi hijau untuk mendukung visi swasembada energi. Maka dari itu, PLN terus menggalang pembiayaan hijau dari lembaga publik, bilateral, multilateral, hingga swasta.
Untuk menjalankan visi tersebut, menurutnya, PLN telah merancang penyusunan Sustainable Linked Financing Framework (SLFF) dan Green Financing Framework (GFF). PLN juga telah merancang strategi pendanaan dengan mengembangkan pembangkit 75 persen berbasis energi terbarukan. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan pendanaan yang diperkirakan mencapai lebih dari US$ 100 miliar hingga 2033.
“Untuk memperoleh pembiayaan transisi energi, salah satu yang paling utama menurut perspektif PLN adalah menyiapkan proyek yang tepat. Kami punya ratusan daftar proyek mulai dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi, termasuk juga smart grid," papar Sinthya.
Sinthya juga mengatakan, PLN akan terus mencari berbagai opsi pendanaan, termasuk melalui kerja sama dengan pemberi pinjaman internasional dan memanfaatkan sumber daya lokal, guna memastikan transisi energi berjalan sesuai rencana. Sejumlah lembaga keuangan yang mendukung transisi energi PLN meliputi World Bank, Asian Development Bank (ADB), serta Just Energy Transition Partnership (JETP).
"Dalam dua tahun terakhir, kami telah mendapatkan sekitar US$ 2,9 miliar, dan saat ini kami sedang berdiskusi dengan ADB untuk pembiayaan sekitar US$ 4,8 miliar. Kami juga tengah berbicara dengan beberapa investor lain dan total potensi pendanaan yang sudah kami miliki saat ini sebesar US$ 46,9 miliar,” kata Sinthya.
Pilihan editor: Fakta-fakta Kereta Tanpa Rel IKN yang Bakal Dikembalikan ke Cina
Foto 
