Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Iran kemungkinan akan keluar dari kesepakatan nuklir 2015 jika tidak mendapatkan keuntungan ekonomi dan perbankan menjauhi Republik Islam. Keterangan tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi di Gedung Chatham, London, Kamis, 22 Februari 2018.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Atmosfir ketidakpastian di bawah tekanan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat Iran mempertimbangkan kesepakatan nuklir yang pernah diteken," kata Araqchi, seperti dikutip Al Jazeera, Jumat, 23 Februari 2018.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Seorang anak turut bersuka cita saat merayakan pengumuman tercapainya kesepakatan tentang program nuklir Iran di sebuah jalan di utara Teheran, Iran, 2 April, 2015. Setelah berjibaku selama delapan hari, akhirnya enam negara berpengaruh di dunia mencapai kesepakatan perjanjian nuklir. Dalam kesepakatan tersebut, Iran berjanji akan mengurangi produksi uranium secara bertahap. AP/Vahid Salemi
Iran serta negara superkuat, terdiri atas Inggris, Cina, Prancis, Jerman, Rusia dan Amerika Serikat, melakukan kesepakatan mengenai energi nuklir di Wina, Austria, pada 2015. Dalam pertemuan tersebut, Iran bersepakat menghentikan program nuklirnya dengan imbalan sanksi ekonomi dicabut. Selain sanksi ekonomi Iran dicabut, Teheran diizinkan melakukan perdagangan minyak dan gas ke pasar internasional.
"Aset Iran sebesar US$ 100 miliar atau sekitar Rp 1.367 triliun yang selama ini dibekukan segera cair," lapor Al Jazeera.Negosiator nuklir Iran, Abbas Araghchi. REUTERS/Raheb Homavandi
Meskipun demikian, tulis Reuters, sejumlah bank besar tidak bersedia berhubungan dengan Iran karena takut dengan sanksi yang diberikan Amerika Serikat. Sikap perbankan tersebut membuat perdagangan dan investasi Iran terhambat.
Sebelumnya pada 12 Januari 2018, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan negara-negara Eropa agar menghindari Iran terkait dengan perjanjian nuklir. Trump juga menuturkan akan menjatuhkan kembali sanksi ekonomi kepada Iran.