Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
MAHKAMAH Konstitusi Thailand membebaskan Pita Limjaroenrat, politikus tenar yang dilarang mencalonkan diri menjadi perdana menteri, dari tuduhan pelanggaran Undang-Undang Pemilihan Umum. MK juga mengizinkan tokoh partai reformis Partai Gerakan Maju (Move Forward) itu diangkat kembali sebagai anggota parlemen pada 24 Januari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pada Juli 2023, MK memberhentikan sementara Pita dari parlemen setelah menerima aduan dari Komisi Pemilihan Umum bahwa Pita tidak melaporkan sahamnya di iTV dalam laporan harta kekayaannya saat mendaftar menjadi calon anggota legislatif. Pita tidak melaporkannya karena kanal televisi itu sudah berhenti bersiaran pada 2007. Dia mewarisi saham tersebut dari ayahnya yang meninggal.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
MK memutuskan dengan delapan suara berbanding satu bahwa Pita tidak melanggar peraturan yang melarang anggota parlemen memiliki saham di perusahaan media. Hakim menilai iTV tidak memiliki konsesi penyiaran dan tak boleh dianggap sebagai organisasi media massa. “ITV tidak beroperasi sebagai perusahaan media pada hari partai tersebut mengajukan nama tergugat untuk mengikuti pemilu,” kata hakim Punya Udchachon saat membacakan putusan pengadilan seperti dikutip Al Jazeera. “Memegang saham itu tidak melanggar hukum.”
Kasus tersebut politis karena muncul setelah Partai Gerakan Maju memenangi pemilu dan mengajukan Pita sebagai calon perdana menteri. Sejumlah senator konservatif menghadang pencalonan itu. Koalisi partai Pita bubar setelah dia terkena kasus ini. Koalisi partai-partai konservatif akhirnya menguasai parlemen dan memilih Srettha Thavisin sebagai perdana menteri.
Namun Pita belum bisa merayakan kemenangannya. Minggu depan MK akan memutus kasus lain, yakni mengenai apakah kebijakan reformis partainya inkonstitusional dan merupakan upaya menggulingkan pemerintahan dengan raja sebagai kepala negara. Ini berkaitan dengan kampanye partai itu yang mendorong penghapusan pasal lèse-majesté, pasal karet dalam hukum pidana yang menghukum orang yang dianggap mencemarkan nama keluarga kerajaan Thailand. Pasal ini sering digunakan untuk membungkam oposisi dan pengkritik pemerintah.
Filipina
Jaksa Cabut Gugatan terhadap Duterte
Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Reuters/Lisa Marie David
FRANCE Castro, Wakil Pemimpin Minoritas Dewan Perwakilan Rakyat dan perempuan anggota parlemen dari partai Aliansi Peduli Guru (ACT), kecewa atas keputusan Kantor Kejaksaan Kota Quezon yang mencabut gugatan pidananya terhadap mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. “Saya kecewa atas laporan kasus ancaman serius yang saya ajukan terhadap mantan presiden Rodrigo Duterte karena kasus tersebut gagal mengenali ketakutan yang ditimbulkan oleh (ancaman pembunuhan) terhadap saya dan keluarga saya,” tutur Castro dalam pernyataannya yang dikutip Philstar.com, 20 Januari 2024. “Itu sama saja dengan menolak keadilan bagi saya.”
Kasus ini bermula ketika Castro mempertanyakan alokasi dana intelijen sebesar 650 juta peso atau hampir Rp 182 miliar untuk Kantor Wakil Presiden dan Departemen Pendidikan. Dalam Gikan sa Masa, Para sa Masa, acara televisi Duterte, bekas presiden itu membela putrinya, Wakil Presiden Sara Duterte, dan mengancam Castro. “Dengan menggunakan dana intelijen kamu itu, adalah kamu, France, kamu komunis yang saya ingin bunuh,” ujar Duterte dalam acara pada Oktober 2023 itu. Acara itu kemudian dihentikan sementara.
Wakil Jaksa Kota Quezon Leilia R. Llanes mengatakan dalam keputusannya bahwa dia menolak gugatan Castro karena kurangnya bukti. Jaksa “mendapati hal yang sangat tidak biasa, atau bahkan menggelikan, jika seseorang mengumumkan ancaman pembunuhan di depan umum... terutama mengingat bahwa orang tersebut, seperti (Duterte), sudah berusia lanjut dan tidak lagi kebal dari tuntutan pidana”.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Pita Limjaroenrat Bebas dari Tuduhan Pelanggaran Pemilu", dan "Jaksa Cabut Gugatan Terhadap Duterte"
Foto 
