Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Barisan Nasional mendesak pemilihan umum Malaysia digelar lebih awal dari jadwal tahun 2023.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir.
Junta militer Myanmar mempersenjatai kelompok milisi untuk melawan pasukan anti-junta.
Malaysia
UMNO Desak Percepatan Pemilihan Umum
ORGANISASI Nasional Melayu Bersatu (UMNO) mendesak pemilihan umum Malaysia digelar lebih awal dari jadwal 2023, tak peduli mereka menang atau kalah dalam pemilihan umum Negara Bagian Johor pada 12 Maret nanti. "Kami ingin pemilihan umum lebih awal. Bukan karena rakus akan kekuasaan, bukan karena ingin mengganggu, tapi karena kami ingin mengembalikan stabilitas," kata Mohamad Hasan, Wakil Presiden UMNO, dalam konferensi pers di Johor pada Selasa, 1 Maret lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Desakan ini berkaitan dengan gonjang-ganjing di tubuh UMNO, partai politik yang berkuasa di negeri itu. Menurut FMT, partai itu kini sedang terbelah. Ada kubu Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia dan Wakil Presiden UMNO, yang menginginkan pemilihan pemimpin partai digelar sesegera mungkin. Ada juga Kubu Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO, yang menginginkan pemilihan pemimpin dilakukan setelah pemilihan umum. Kubu lain menilai pemilihan umum pada pertengahan tahun ini adalah saat yang tepat bagi partai tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kubu Ismail ingin pemilihan pemimpin partai diadakan lebih awal dengan harapan Ismail menjadi Presiden UMNO dan dapat menentukan kandidat dalam pemilihan umum. "Jika Zahid tetap menjadi presiden, mereka khawatir tidak akan dipilih sebagai kandidat," ucap seorang pemimpin UMNO kepada FMT. "Para anggota parlemen sadar bahwa mereka perlu mendukung 'kuda' yang tepat karena UMNO diperkirakan akan menang besar pada pemilihan umum mendatang dan mereka tak ingin ketinggalan."
Filipina
Duterte Membangun Pembangkit Nuklir
Presiden Filipina Rodrigo Duterte di Metro Manila, 26 Juli 2021. REUTERS/Lisa Marie David
PRESIDEN Filipina Rodrigo Duterte telah meneken keputusan presiden untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir pada akhir Februari lalu, demikian dilaporkan Philstar.com pada Kamis, 3 Maret lalu. Pembangkit tersebut akan dibangun sesuai dengan standar Badan Energi Atom Internasional. "Pemerintah berkomitmen untuk memasukkan pembangkit nuklir ke dalam bauran energi," demikian bunyi keputusan itu. Pemerintah juga akan memastikan penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai.
Keputusan itu keluar atas rekomendasi Komisi Antar-Lembaga untuk Program Energi Nuklir, yang telah melakukan studi kelayakan terhadap pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Bataan. Pembangkit senilai US$ 2,2 miliar ini selesai dibangun pada 1985 tapi mangkrak setahun kemudian.
Duterte mengatakan keputusan ini diambil setelah menimbang aspek ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. "Teknologi nuklir membantu meminimalkan kemungkinan perimbangan antara emisi (karbon) dan lingkungan," ucapnya. Tapi organisasi lingkungan seperti Greenpeace Filipina mengkritiknya karena pembangkit itu akan membebani ekonomi konsumen dan menghadapkan masyarakat pada risiko kesehatan, kontaminasi, dan bencana.
Myanmar
Junta Persenjatai Milisi Anti-Pembangkang
Tentara Myanmar di Yangon, Myanmar, 15 Februari 2021. REUTERS/Stringer
MYANMAR Now, media independen Myanmar, pada Kamis, 3 Maret lalu, melaporkan mendapat bocoran dokumen yang menunjukkan bahwa junta militer Myanmar telah mempersenjatai kelompok-kelompok milisi untuk melawan pasukan anti-junta. Ini mengkonfirmasi apa yang selama ini dituduhkan oleh kelompok perlawanan.
Dokumen itu berisi pertemuan antara pemimpin junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing dan para menteri di Naypyitaw pada Ahad, 13 Februari lalu. Dalam pertemuan itu, Myat Kyaw, Menteri Utama Wilayah Sagaing, melaporkan pembentukan milisi rakyat atau Pyu Saw Htee yang didukung militer di daerahnya. "Tujuh puluh tujuh milisi rakyat telah dibentuk di desa-desa dan dilengkapi dengan 2.080 pucuk senjata api untuk mendukung pasukan tentara dan polisi," tuturnya. Milisi ini diperlukan, kata dia, karena rezim belum juga bisa menguasai daerah itu sepenuhnya.
Masyarakat menuduh milisi rakyat telah meneror penduduk desa dengan mencuri, merampas, atau menghancurkan harta mereka. Milisi juga menawan sejumlah penduduk desa. Untuk melawan mereka, kelompok perlawanan lokal mulai menyerang pusat-pusat pelatihan milisi.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
