Penindasan Kebebasan Beragama di Korea Utara

Korea Utara

Penindasan Kebebasan Beragama Berlanjut

LAPORAN Kebebasan Beragama Internasional 2022 yang disusun Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menunjukkan bahwa kebebasan beragama di Korea Utara tidak mengalami perubahan mendasar. Sejak laporan Komisi Penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (COI) pada 2014 hingga kini, pemerintah Korea Utara masih menolak hak atas kebebasan berpikir dan beragama.

“Hak atas kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama (di Korea Utara) terus ditolak, tanpa ada sistem kepercayaan alternatif yang ditoleransi oleh pihak berwenang,” kata António Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, dalam laporan tersebut.

Laporan yang beredar sejak Ahad, 28 Mei lalu, itu mengutip laporan organisasi non-pemerintah Korea Future mengenai berbagai insiden penangkapan, penyiksaan, dan eksekusi terhadap orang-orang karena keyakinan agama mereka. Pemerintah Korea Utara terutama menyasar pemeluk Kristen dan pengikut Shamanisme. Dari 244 korban yang terdokumentasikan, 150 orang menganut Shamanisme dan 91 orang Kristen. Open Doors USA memperkirakan 50-70 ribu orang Kristen kini berada di penjara dan mengalami berbagai penyiksaan.

Kementerian Keamanan Dalam Negeri Korea Utara terlibat dalam persekusi terhadap penganut Kristen, yang biasanya dihukum penjara selama 15 tahun hingga seumur hidup dan berlaku hingga tiga generasi keluarga dekat terdakwa. Pada 2009, pemerintah bahkan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada satu keluarga pemeluk Kristen, termasuk anak dua tahun, karena memiliki Alkitab. Pemerintah juga mengeksekusi penganut Kristen, seperti menembak mati seorang perempuan dan cucunya di Provinsi Hamgyong Utara pada 2011 dan enam orang Kristen di Provinsi Hwanghae Selatan pada 2015. Open Doors USA menyatakan penindasan terhadap penganut Kristen ini didorong oleh doktrin komunisme dan keluarga Kim Jong Un, pemimpin Korea Utara, yang menganggap pemeluk Kristen sebagai “golongan politik paling berbahaya, dan persekusinya harus sangat keras dan intens”.

Dalam pidato mengenai laporan tersebut, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony J. Blinken menyatakan sejumlah negara masih menindas pemeluk agama minoritas dengan penyiksaan, pemukulan, pengawasan yang melanggar hukum, dan kamp reedukasi. Namun, Blinken menjelaskan, sejumlah kemajuan juga tampak belakangan ini di berbagai negara. Belgia, misalnya, secara resmi mengakui minoritas Buddha dan mengizinkan organisasi Buddha mengajarkan keyakinan mereka di sekolah negeri. Parlemen Brasil mengkodifikasi jaminan kebebasan beragama bagi masyarakat adat Afro-Brasil dan mengesahkan undang-undang yang mempidana tindakan diskriminatif terhadap praktik keagamaan apa pun. Kanada dan Uni Eropa juga mendirikan kantor baru untuk memerangi Islamofobia.