Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Sakitnya Trump berdampak pada proses pemilihan umum presiden.
Pejabat tinggi Badan Jaminan Kesehatan Filipina dituntut dalam kasus dugaan korupsi.
Perdana Menteri Jepang Suga Yoshihide berencana bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam lawatan pertamanya.
Amerika Serikat
Trump Terinfeksi Corona
SAKITNYA Presiden Amerika Serikat Donald Trump berdampak pada proses pemilihan umum presiden yang tinggal sebulan lagi. Trump dan ibu negara Melania Trump dinyatakan terinfeksi Covid-19 dan harus diisolasi selama setidaknya sepuluh hari. Ronna McDaniel, Ketua Komite Nasional Partai Republik; Mike Lee, senator Republikan; dan Hope Hicks, penasihat politik Trump, juga dinyatakan positif corona.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Untuk menenangkan publik, dokter kepresidenan Sean Conley mengeluarkan memo. “Yakinlah, saya berharap Presiden terus menjalankan tugasnya tanpa gangguan sambil memulihkan diri, dan saya akan terus mengabari Anda tentang perkembangan lebih lanjut,” tulisnya seperti dikutip CNN, Jumat, 2 Oktober lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hal ini menjadi bencana politik bagi kampanye Trump. Dia tak lagi bisa berkampanye di sejumlah negara bagian penting untuk merebut suara dari pesaingnya, Joe Biden, kandidat presiden dari Partai Demokrat. Biden dan istrinya, Jill Biden, diketahui negatif Covid-19 setelah dites pada Jumat, 2 Oktober lalu, sehingga masih dapat berkeliling Amerika untuk berkampanye. Bila Trump tak dapat menjalankan tugas kepresidenan, konstitusi menggariskan bahwa ia dapat meminta Wakil Presiden Mike Pence menjadi penjabat presiden.
Filipina
Korupsi di Badan Jaminan Kesehatan
WAKIL Menteri Kehakiman Filipina Adrian Ferdinand S. Sugay mengatakan Departemen Kehakiman akan mengajukan tuntutan pidana terhadap para pejabat tinggi Badan Jaminan Kesehatan Filipina atau PhilHealth atas dugaan korupsi di lembaga tersebut. “Kantor saya sedang menyelesaikan laporan tentang mekanisme penggantian pejabatnya,” kata Sugay dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 1 Oktober lalu, seperti dikutip ABS-CBN News.
Tuntutan itu diajukan setelah Satuan Tugas PhilHealth yang dipimpin Departemen Kehakiman menyelesaikan penyelidikan dan menyerahkan temuannya kepada Presiden Rodrigo Duterte. Dalam laporan, mereka merekomendasikan pengajuan tuntutan pidana dan administrasi terhadap bekas Presiden PhilHealth, Ricardo Morales, serta para pemimpin lembaga tersebut. Morales mengundurkan diri dari PhilHealth pada Agustus lalu karena alasan kesehatan.
Para pejabat itu diduga telah menyelewengkan dana melalui mekanisme pembayaran di muka untuk rumah sakit. Satuan Tugas menemukan bukti bahwa mereka melanggar Undang-Undang Anti-Korupsi dan Suap. Hasil investigasi Senat secara terpisah juga menemukan PhilHealth telah menggunakan sebagian dari 14 miliar peso atau hampir Rp 4,3 triliun dana Covid-19 ke institusi kesehatan yang tidak melayani pasien Covid-19.
Jepang
Suga ke Indonesia
Perdana Menteri Jepang terpilih Yoshihide Suga, diperkenalkan oleh Parlemen Jepang, di Tokyo, Jepang, 16 September 2020. Reuters/LKim Kyung Hoon
PERDANA Menteri Jepang Suga Yoshihide berencana bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc dan Presiden Indonesia Joko Widodo di negara masing-masing pada pertengahan Oktober dalam lawatan pertamanya setelah terpilih sebagai pemimpin negeri itu. Menurut Japan Times, Suga akan mengambil keputusan akhir setelah menimbang situasi pandemi Covid-19 di negaranya dan dua negara tujuan, yang dinilainya relatif stabil dibanding negara lain.
Kunjungan ke negara anggota ASEAN tersebut merupakan upaya Negeri Matahari Terbit untuk mempererat hubungan dengan sejumlah negara di kawasan ini di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Perairan Asia Tenggara juga diliputi ketegangan yang dipicu sengketa di Laut Cina Selatan.
Kepala Sekretaris Kabinet Kato Katsunobu menyatakan pertemuan tatap muka para pemimpin memainkan peran penting dalam diplomasi. “Lingkungan diplomatik di sekitar Jepang menjadi lebih sulit diramalkan dan dikendalikan, mengingat meningkatnya partikularisme nasional dan ketegangan Amerika-Cina,” tuturnya dalam konferensi pers pada Rabu, 30 September lalu. “Kami ingin secara strategis dan mantap mempromosikan visi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka melalui kerja sama dengan mitra-mitra yang punya pandangan serupa.”
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo