Sebab Tambang Nikel Ilegal Marak

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Menteri ESDM Arifin Tasrif menilai tingginya harga nikel mendorong masyarakat menambang tanpa izin.
Kegiatan penambangan nikel ilegal di Konawe Utara sulit disetop oleh aparat penegak hukum.
Kementerian ESDM mengklaim PT Antam telah mengantongi RKAB di Konawe Utara.

MELIMPAHNYA cadangan nikel Konawe Utara di Sulawesi Tenggara mendorong banyak perusahaan berebut menambangnya. Bukannya dengan cara legal, puluhan perusahaan tambang nikel mengeruknya di Konawe Utara tanpa izin alias ilegal.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Di Blok Mandiodo, misalnya, sedikitnya selusin perusahaan menambang nikel tanpa dokumen sah. Pemilik konsesi blok ini adalah PT Aneka Tambang Tbk atau Antam, perusahaan negara, yang mengantongi izin eksplorasi sejak 2003. Tumpang-tindih penambangan nikel ini makin parah akibat lemahnya penegakan hukum.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Penertiban oleh aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI bak menggantang asap. Para penambang nikel ilegal bercampur baur antara penambang perorangan dan penambang perusahaan.

Beking aparat, perusahaan milik politikus, dan pejabat negara membuat penambangan nikel yang menghancurkan hutan, sungai, dan laut Sulawesi Tenggara, ini seolah-olah tak tersentuh hukum. Nikel ilegal tersebut masuk ke mata rantai produksi nikel sehingga komoditasnya menjadi sah setelah dimurnikan di smelter.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, gairah penambangan nikel ini muncul akibat harga komoditas tersebut naik di pasar dunia. Permintaan yang naik dari industri baterai seiring dengan pemakaian sumber energi terbarukan membuat nikel menjadi komoditas yang populer.

Bagaimana membangun ekosistem energi terbarukan sebagai mitigasi iklim mencegah pemanasan global tanpa merusak lingkungan penyebab krisis iklim? Menteri Arifin menjawab pertanyaan Tempo secara tertulis pada Selasa, 10 Januari lalu.

Mengapa penambangan nikel ilegal marak di Konawe Utara?
Karena besarnya potensi nikel. Ini menimbulkan keinginan masyarakat mengoptimalkan sumber daya alam itu untuk meningkatkan kesejahteraan. Tingginya harga nikel juga mendorong masyarakat meraup keuntungan secara instan dengan menambang tanpa proses perizinan.

Bagaimana pemerintah mengawasi penambangan nikel ilegal ini?
Di wilayah PT Aneka Tambang, pengawasan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010, yakni pengawasan secara rutin baik secara aspek teknis, aspek pengusahaan, aspek administratif melalui dokumen rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB), maupun laporan triwulan. Kami juga menurunkan tim pengawasan ke lapangan melalui inspektur tambang. Kementerian ESDM berkoordinasi dengan PT Aneka Tambang untuk mengawasi penambangan tanpa izin.

Jadi Anda tahu ada penambangan nikel ilegal di wilayah konsesi Antam?
Kami mengetahuinya melalui laporan PT Aneka Tambang Konawe Utara kepada kepolisian.

Apa yang Anda lakukan untuk mencegahnya?
Sebetulnya penambangan tanpa izin di luar wilayah izin usaha pertambangan bisa diformalkan melalui izin pertambangan rakyat. Jika kegiatannya di dalam wilayah izin usaha pertambangan bisa diubah menjadi kegiatan ekonomi lain lewat program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ataupun mekanisme kerja sama dengan pemegang izin. Kementerian juga sedang menyiapkan pembentukan unit penegakan hukum untuk menanggulangi pelanggaran hukum di sektor ESDM, termasuk penambangan tanpa izin.

Apakah PT Antam sudah punya RKAB?
RKAB diberikan kepada setiap pemegang izin usaha pertambangan setiap tahun. Untuk 2022, PT Aneka Tambang telah menyampaikan dan mendapat persetujuan.

Berapa?
Dua izin usaha pertambangan di Konawe Utara. Luasnya masing-masing 6.213 hektare dan 16.920 hektare.

Apakah PT Antam melakukan kegiatan sesuai dengan RKAB?
Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh badan usaha pertambangan, termasuk PT Aneka Tambang, wajib mengacu pada RKAB yang telah disetujui pemerintah.

Apa sanksinya kalau penambangan PT Antam tidak sesuai dengan RKAB?
Pada saat pengawasan, inspektur tambang bisa menghentikan sementara sebagian atau semua kegiatan sampai terpenuhinya kewajiban administrasi, dalam hal ini mendapat persetujuan revisi RKAB.

Kami menemukan banyak kegiatan penambangan di area Antam yang tidak sesuai dengan RKAB.
Kami membina dan mengawasi secara rutin semua pemegang izin usaha pertambangan, termasuk PT Aneka Tambang. Apabila ada ketidaksesuaian antara kegiatan pertambangan dan dokumen RKAB, kami akan tindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.