Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membutuhkan waktu lama untuk mengatasi kebakaran 10 hektare (Ha) lahan mineral di Desa Tongging, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Hingga Sabtu kemarin, 31 Agustus 2024, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan tim gabungan masih berusaha memadamkan kebakaran lahan yang terjadi sejak 29 Juli lalu itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Tim mengandalkan tabung air di pundak mereka masing-masing,” kata Muhari, dilansir dari Antara, Ahad, 1 September 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Merujuk laporan tim di lapangan, lokasi kebakaran berada di medan perbukitan yang sulit diakses dan minim tampungan air. Sebagian besar lahan yang terbakar berupa semak belukar yang sedang kering.
Menurut Muhari, tim berhasil menahan penyebaran api sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi kebakaran. Penyebab kebakaran itu masih didalami oleh regulator setempat. “Bila ditemukan adanya unsur kesengajaan, pelaku dapat diberi sanksi pidana maupun denda,” tuturnya.
Tim BNPB juga mengingatkan masyarakat, khususnya di Kabupaten Karo, untuk tidak membakar sampah di lahan yang kering selama musim kemarau. Warga lokal juga tak perlu ragu untuk segera melapor kepada petugas gabungan jika melihat tanda-tanda kebakaran lahan.
Pada pekan ketiga bulan lalu, persisnya pada 21 Agustus 2024, BNPB juga melaporkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas 18,19 Ha di Jawa Timur. Muhari saat itu menyebut api melahap lahan di dua wilayah, yaitu Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo.
“Sebanyak 12 Ha lahan terbakar di Bondowoso dan 6,19 Ha lainnya di Situbondo," kata Muhari melalui keterangan tertulis, Kamis, 22 Agustus.
Mirip seperti kasus di Kabupaten Karo, penegak hukum juga masih mencari penyebab kebakaran tersebut. Dia menyebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di kedua kabupaten sudah berkomunikasi dengan berbagai unsur, mulai dari polisi hutan, Perusahaan Umum (Perum) Perhutani, serta pihak lainnya untuk kebutuhan pemadaman api.
Muhari memastikan operasi pengendalian karhutla di enam provinsi prioritas masih dilanjutkan hingga November 2024. Langkah itu kian urgen mengingat titik api terus bermunculan selama masa kemarau.
Irsyan Hasyim berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
