Pandemi Turun Kasta

Ketika tim Kementerian Kesehatan baru mulai bekerja, varian Omicron mulai menyerbu dan mengakibatkan lonjakan jumlah kasus. Pada 2 Februari lalu, misalnya, tercatat 17.895 kasus positif. Menurut Budi, Presiden sempat khawatir kondisi itu bakal seperti serangan varian Delta pada pertengahan 2021.

Saat berkunjung ke Pelabuhan Ajibatan, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, pada 6 Februari lalu, Jokowi menanyakan penanganan Covid-19 kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Di tengah pidato Jokowi, Luhut pun menelepon Budi Gunadi Sadikin dan meminta penjelasan.

Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, membenarkan adanya percakapan tersebut. “Kebetulan Pak Menko sedang mendampingi Pak Presiden,” tutur Jodi. Di ujung telepon, Budi mengakui bahwa lonjakan jumlah kasus cukup tinggi. Namun tingkat keterisian ranjang rumah sakit dan angka kematian akibat Omicron tak setinggi varian Delta.

Menyusun kajian perubahan status pandemi menjadi endemi, tim bentukan Budi memperhatikan tren kasus Covid-19, jumlah kematian, angka vaksinasi, dan hasil survei serologi yang mengukur tingkat antibodi populasi terhadap virus corona. Survei itu digelar terhadap lebih dari 20 ribu sampel di 1.094 desa yang tersebar di 100 kabupaten/kota pada 21 Oktober-9 Desember 2021.

Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam kunjungan kerja di Pelabuhan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, 2 Februari 2022. Facebook.com/Luhut Binsar Pandjaitan)

Hasil survei yang diadakan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia itu menunjukkan 86,6 persen penduduk Indonesia yang sudah pernah terkena Covid-19 telah memiliki antibodi. Pun sebanyak 73,9 persen dari mereka yang belum pernah terjangkit Covid dan belum divaksin punya kekebalan serupa.

Kesimpulan lain, penduduk yang sudah terinfeksi corona dan divaksin memiliki antibodi paling tinggi. Dengan kekebalan cukup tinggi, bisa dipastikan penularan Covid-19 merata di semua wilayah. Bahkan 75 persen anak-anak juga sudah memiliki imunitas. Padahal pemerintah baru memulai vaksinasi pada 14 Desember 2021 atau lima hari setelah survei rampung. “Konsep herd immunity sudah tercapai,” Budi Gunadi Sadikin mengklaim.

Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Pandu Riono, mengatakan, dengan tingkat kekebalan yang cukup tinggi, pemerintah bisa mulai melonggarkan berbagai pembatasan. Ia menilai tingkat kekebalan itu didukung oleh capaian vaksinasi. “Kalau target vaksin booster tercapai, kita tidak perlu khawatir lagi,” kata Pandu. Namun, dia mengingatkan, pemerintah juga harus bersiap jika nanti muncul varian baru yang bisa jadi lebih ganas ketimbang galur Delta.

Pada Ahad, 27 Februari lalu, dalam rapat terbatas, Menteri Kesehatan memaparkan kajian timnya di hadapan Presiden Jokowi. Membawakan presentasi setebal 53 halaman, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan situasi terbaru penanganan Covid-19. Salah satunya tingkat keterisian ranjang rumah sakit sebesar 36 persen, jauh di bawah puncak varian Delta sebesar 77 persen.

Budi juga menjelaskan langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai endemi, yaitu laju penularan serta reproduction rate di bawah angka 1 selama enam bulan dan meningkatkan vaksinasi dosis kedua lebih dari 70 persen.

Setelah mendengar penjelasan Budi, Jokowi meminta semua jajarannya tetap berhati-hati. “Presiden menyampaikan tetap melihat kondisi dan tidak perlu terburu-buru,” ujar Budi menirukan pernyataan Jokowi. Paparan dalam rapat itu pun diperbarui untuk dibawa ke rapat terbatas pada Senin, 7 Maret lalu.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono membawakan presentasi sebanyak 27 halaman. Dokumen presentasi yang diperoleh Tempo menyebutkan jumlah kasus harian cenderung turun, tapi angka kematian meningkat. Hasil audit Kementerian Kesehatan menunjukkan kebanyakan yang meninggal adalah orang lanjut usia dengan komorbid diabetes, hipertensi, dan gagal ginjal.

Dokumen yang sama menyebutkan laju vaksinasi Covid-19 cenderung menurun. Akibatnya, jutaan vaksin memasuki masa kedaluwarsa. Pada Februari lalu, ada 12,1 juta vaksin yang expired. Bulan ini 23,3 juta vaksin terancam bernasib sama. Dua pejabat yang mengikuti rapat bercerita, Presiden gusar karena laju vaksinasi tak setinggi tahun lalu. Jokowi pun meminta vaksinasi digenjot lagi.

Juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengakui vaksinasi mengalami perlambatan. Sebabnya, sasaran vaksinasi tak sebanyak seperti awal pelaksanaan dan masih ada penduduk yang menolak disuntik vaksin. “Tapi kami coba tingkatkan kembali,” ujarnya.

Ihwal vaksin yang telah kedaluwarsa, Siti Nadia mengatakan Badan Pengawas Obat dan Makanan meninjau ulang masa expired dan berkonsultasi dengan produsen vaksin. Belakangan, masa kedaluwarsa itu diperpanjang dua-tiga bulan ke depan. Menurut Nadia, sebagian besar vaksin yang sudah kedaluwarsa itu telah digunakan hingga tersisa 200 ribu dosis.

Dua pejabat yang menghadiri rapat terbatas bercerita, pertemuan tersebut juga membahas uji coba bebas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang berkunjung ke Bali mulai hari itu, 7 Maret lalu. Usul itu telah disetujui Presiden. Jokowi pun mendukung pencabutan syarat tes antigen dan reaksi berantai polimerase (PCR) untuk mereka yang telah divaksin lengkap.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan seusai rapat mengatakan pelonggaran syarat perjalanan diberlakukan dalam rangka menuju aktivitas normal. Nanti semua kompetisi olahraga juga bisa ditonton langsung. “Kita harus siap menuju proses transisi secara bertahap,” ucapnya.

Wisatawan mancanegara tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, tanpa perlu mengikuti proses karantina, 7 Maret 2022. ANTARA /Nyoman Hendra Wibowo

Luhut berujar, bila uji coba bebas karantina itu berhasil, pemerintah akan memberlakukan aturan yang sama bagi semua pelaku perjalanan luar negeri pada 1 April 2022. “Atau lebih cepat,” katanya. (Baca: Cara Satgas Covid-19 Membebaskan Pejabat dari Kewajiban Karantina)

Empat pejabat yang mengetahui skenario pelonggaran bercerita, pencabutan berbagai pembatasan itu dilakukan salah satunya lantaran Indonesia akan menyelenggarakan sejumlah acara internasional. Misalnya MotoGP yang digelar di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, pada 18-20 Maret nanti dan Konferensi Tingkat Tinggi G20 Bali pada Oktober mendatang.

Ketua Satuan Tugas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Zubairi Djoerban meminta pemerintah tak terburu-buru menerapkan status normal. Ia mengingatkan angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia dalam satu pekan terakhir menempati peringkat keempat tertinggi di seluruh dunia dengan total 2.010 orang meninggal.

“Angka kasus positif kita turun, tapi tidak terlalu tajam. Sedangkan vaksinasi terhadap orang lanjut usia belum cukup banyak,” ujar Zubairi, Rabu, 9 Maret lalu.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui adanya perdebatan soal angka kematian yang masih tinggi. Ia mengklaim tak semua kematian disebabkan oleh Covid, melainkan karena penyakit seperti kanker. “Yang meninggal karena Covid itu 50 persen,” tuturnya.

Pemerintah, kata Budi, belum memutuskan kapan penurunan status pandemi Covid-19 menjadi endemi. Tak hanya mempertimbangkan faktor kesehatan, pemerintah juga mempertimbangkan berbagai aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi. “Nanti Presiden yang mengumumkan kalau sudah endemi,” ucap Budi.

•••

SKENARIO mengakhiri pandemi Covid-19 juga disusun oleh Kementerian Koordinator Perekonomian. Anggota staf khusus Menteri Koordinator Perekonomian, Raden Pardede, bercerita, tim Kementerian membuat skenario itu pada Mei 2020. Kala itu berbagai kalangan memprediksi pandemi selesai pada akhir 2020.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) berbincang dengan pedagang saat meninjau operasi pasar di Pasar Alang Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan, 5 Maret 2022. ANTARA/Feny Selly

“Kami menyiapkan segala policy jika pandemi menjadi endemi,” ujar Raden kepada Tempo, Sabtu, 12 Maret lalu. Namun perkiraan itu meleset. Wabah Covid-19 justru mengganas akibat serbuan varian Delta pada pertengahan tahun lalu. Seiring dengan angka kasus Covid-19 melandai, tim yang sama kembali menyusun skenario soal dampak ekonomi.

Menurut Raden, tim di kementeriannya menghitung kembali dana pemulihan ekonomi nasional. Pada 2021, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 658,6 triliun untuk pemulihan ekonomi. Sedangkan tahun ini sebesar Rp 455,62 triliun. Raden menuturkan, jika pandemi Covid-19 menjadi endemi, perlu ada penyesuaian terhadap dana tersebut.

Ia mencontohkan, dana untuk bidang kesehatan yang dianggarkan Rp 122,5 triliun tahun ini akan dikurangi perlahan-lahan. Begitu juga dengan bantuan sosial, keringanan kebijakan ekonomi seperti pajak, serta subsidi untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. “Semua dilakukan secara gradual sebagai persiapan menuju kondisi normal,” kata Raden.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, jika pandemi Covid-19 turun kasta menjadi endemi, beban kesehatan akan kembali kepada masyarakat. Ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Wabah Penyakit Menular. Tapi pemerintah tetap menanggung biaya kesehatan mereka yang menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Tim Kementerian Koordinator Perekonomian juga menghitung pertumbuhan market, investasi, dan ekonomi jika pandemi berakhir. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5 persen. Angka itu meningkat dibanding pada 2020, yaitu minus 2,07 persen, dan tahun lalu sebesar 3,69 persen. “Kami berharap normalisasi terwujud tahun ini,” tutur Raden.

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini mengatakan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto setuju dengan kajian ekonomi itu jika endemi telah diberlakukan. Kementerian juga meminta masukan dari kalangan pengusaha mengenai persiapan menurunkan status pandemi Covid-19.

Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi mengaku pernah diminta masukan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian serta Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. “Kami tentu senang karena endemi tidak dibatasi macam-macam,” ujarnya pada Jumat, 11 Maret lalu.

Sofjan mencontohkan, nanti tak ada lagi aturan mengenai jumlah tenaga kerja yang masuk. Begitu pula jam kerja akan kembali normal. Ia pun mengklaim pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dapat direkrut kembali.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsjad Rasjid juga menyatakan penetapan status endemi membawa angin segar bagi pemulihan ekonomi. Namun ia mengingatkan pandemi Covid-19 telah mengubah fungsi perkantoran dan pola kerja. “Penyesuaian terhadap tatanan kerja ini perlu diantisipasi,” kata Arsjad secara tertulis.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan, sebelum pemerintah merencanakan perubahan status pandemi menjadi endemi, banyak perusahaan sudah beroperasi secara normal. Masalahnya, sejumlah perusahaan justru melonggarkan protokol kesehatan. Misalnya tidak melakukan pelacakan atau tracing ketika ada pegawai yang positif.

Petugas PMI menyemprotkan cairan disinfektan di SMPN 97 Jakarta, guna mengantisipasi penyebaran COVID-19, 4 Februari 2022. TEMPO/Muhammad Hidayat

Said meminta pemerintah memastikan para pengusaha membayar upah tenaga kerja secara penuh jika endemi diberlakukan. “Jangan sampai endemi diberlakukan tapi buruh dibayar dengan upah seperti masa pandemi,” ujarnya.

Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Chairul Fadhly Harahap mengatakan lembaganya menunggu peta jalan transisi pandemi menjadi endemi dari Kementerian Kesehatan. Setelah itu, Kementerian Ketenagakerjaan akan menyesuaikan sejumlah regulasi dengan peta jalan tersebut. “Khususnya soal perlindungan dan kesehatan di lingkungan kerja,” ucap Chairul.

Di sektor pendidikan, masa transisi dan rencana perubahan status pandemi Covid-19 menjadi endemi menimbulkan kecemasan bagi sebagian pengelola sekolah dan orang tua. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Yogyakarta Sri Suyatmi mengatakan masih ada keluarga siswa yang mengalami trauma akibat anaknya meninggal karena Covid-19.

Ia mencontohkan, ada seorang murid yang enam anggota keluarganya meninggal saat terjadi serbuan varian Delta. Pada Februari lalu, tercatat 16 siswa positif Covid-19. “Ketakutan dan trauma mereka tak bisa diabaikan,” kata Sri, Jumat, 11 Maret lalu.

SMA Negeri 8 Yogyakarta memberlakukan pembelajaran jarak jauh mulai 8 hingga 14 Maret 2022. Jumlah kasus Covid-19 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melonjak dan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM naik ke level 4. Sri berharap pemerintah memastikan wabah Covid-19 terkendali sebelum menurunkan status pandemi menjadi endemi.

Kepala SMA Negeri 2 Bantul Ngadiya justru berharap status pandemi Covid-19 segera berganti menjadi endemi. Sebabnya, sebagian siswa kesulitan belajar secara mandiri di rumah. Ngadiya berharap ada strategi agar pembelajaran tatap muka bisa diberlakukan di sekolahnya dengan penetapan endemi. “Supaya pembelajaran berlangsung normal lagi,” ujarnya.

AGUNG SEDAYU, BUDIARTI UTAMI PUTRI, RAYMUNDUS RIKANG, SHINTA MAHARANI (YOGYAKARTA)