Sembunyi Tangan Orang Bapak

Menurut Utje, Anggit meminta Warsun mengawasi kegiatan deklarasi satu komando dan kebulatan tekad di berbagai daerah. Tujuannya agar acara itu sekadar memproklamasikan ikrar setia mendukung Presiden Jokowi hingga 2024 serta tak melebar ke agenda penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Bara JP menjadi salah satu kelompok relawan yang mendukung Jokowi sejak Pemilu 2014. Sejak Februari lalu, organisasi itu giat mengkampanyekan Jokowi 3 periode.

Suasana kampanye Jokowi 3 periode di Desa Mekar Jaya, yang dibagikan salah satu relawan pendukung Koalisi Bersama Rakyat Indonesia (Kobar), Tangerang, Banten, 24 Maret 2022. Kobar

Adapun Warsun mengklaim tak pernah berkomunikasi dengan Anggit untuk mengatur kegiatan deklarasi kesetiaan kepada Jokowi di berbagai daerah. “Saya orang lapangan yang punya mobilitas ke mana saja,” ucapnya.

Anggit adalah Jokowi’s man sejak kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menduduki kursi Wali Kota Solo. Sebelumnya, ia menjadi jurnalis yang ikut mendirikan koran Joglosemar di Solo dan sering diajak kongko di rumah Jokowi sejak masih menjadi pengusaha furnitur. Anggit pun ikut boyongan ke Jakarta saat Jokowi terpilih sebagai Gubernur DKI.

Sejumlah pentolan relawan Jokowi yang ditemui Tempo mengatakan kasak-kusuk keterlibatan Anggit dalam wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi santer terdengar. Mereka menyebutkan Anggit berperan mengorganisasi relawan dalam berbagai deklarasi kesetiaan. Sejak Pemilu 2014, Anggit menjalani peran mengawal relawan Jokowi.

Anggit membantah jika disebut memobilisasi relawan pendukung Jokowi. Mengaku berteman dengan sejumlah pentolan Bara JP, ia menyatakan tak mengenal Warsun. “Saya tidak intensif berkomunikasi dengan sukarelawan Jokowi sejak Pemilu 2019 selesai,” kata Anggit lewat pesan WhatsApp pada Jumat, 1 April lalu.

Ia menyebutkan koordinasi kegiatan relawan Jokowi kini dipegang Kantor Staf Presiden. Anggit mengaku kini hanya bertugas melayani Presiden. “Mendokumentasikan hasil kerja Jokowi selama dua periode,” ujarnya.

Sebagai asisten pribadi, ia juga menyiapkan tempat yang akan dikunjungi Jokowi. Pekerjaan itu dipikul bersama Sekretariat Presiden yang dipimpin Heru Budi Hartono, Wali Kota Jakarta Utara ketika Jokowi menjabat Gubernur DKI.

Saat Jokowi memimpin Ibu Kota, Anggit juga bertugas sebagai anggota tim pendahulu yang mengecek kampung-kampung yang akan didatangi bosnya. Ia menyambangi permukiman bermasalah berdasarkan data yang dikumpulkan dan diolah Eko Sulistyo, Ketua Komisi Pemilihan Umum Surakarta 2003-2008. Eko kini menjabat Komisaris PT PLN (Persero).

Nama Eko pun disebut-sebut menggalang dukungan dari kelompok masyarakat sipil untuk penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Seorang politikus yang mengetahui lobi-lobi itu menjelaskan bahwa Eko mendekati aktivis yang memperjuangkan Reformasi 1998.

Eko malang melintang di dunia aktivis. Ia membidani lahirnya beberapa organisasi masyarakat sipil di Surakarta, seperti Gita Pertiwi Ecologial Studies Project dan Solidaritas Perempuan untuk Hak Asasi Manusia. Saat pemilihan presiden 2014, Eko didapuk menjadi salah satu koordinator lapangan tim sukarelawan Jokowi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan saat menjadi pembicara Silaturahmi Nasional Desa (Silatnas) 2022 APDESI, di Jakarta, 29 Maret 2022. maritim.go.id

Seperti Anggit, Eko mengaku cukup lama tak berkontak dengan sukarelawan Jokowi. Namun ia terbuka jika ada pengurus kelompok sukarelawan yang meminta saran mengenai masa depan kepemimpinan Jokowi. Eko menilai manuver para relawan yang memproklamasikan janji setia kepada Jokowi bukan persoalan.

Bekas Deputi Bidang Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden itu membantah jika disebut mendekati aktivis dari kelompok masyarakat sipil. “Kami sering minum kopi dan ngobrol. Itu hal yang biasa,” kata Eko pada Jumat, 1 April lalu.

Baca: Seruan Megawati Melawan Penundaan Pemilu

•••

MENDUKUNG Joko Widodo sejak Pemilihan Umum 2014, Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP termasuk paling awal mendukung perpanjangan masa jabatan Jokowi hingga tiga periode. Utje Gustaaf Patty menghendaki Jokowi bisa lebih lama menjabat dengan dalih program seperti Ibu Kota Nusantara dan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja bisa berantakan jika terjadi pergantian kepala negara.

“Konstitusi bukan harga mati yang tak bisa diubah karena sudah pernah empat kali diamendemen,” tuturnya.

Bara JP berkolaborasi dengan kelompok sukarelawan lain di daerah untuk memaklumatkan loyalitas kepada Presiden Jokowi. Acara pernyataan sikap itu sudah digelar antara lain di Pekanbaru, Banyumas, Blora, dan Surabaya. Mereka mengapungkan jargon “Madep Mantep 2024 Bersama Jokowi”, “Satu Komando 2024 Ikut Pak Jokowi”, dan “2024 Setia Bersama Jokowi”.

Pada 24 Maret lalu, Bara JP bersama kelompok RI Satu Jokowi dan Galang Kemajuan Jokowi mendeklarasikan 3 periode Jokowi di Desa Mekar Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Menamakan diri Koalisi Bersama Rakyat atau Kobar, mereka memacak spanduk bertulisan, “Rakyat Mendapat Harapan Melihat Jokowi Fokus Kerja: Jokowi Harus Jadi Presiden Lagi”.

Presiden Joko Widodo menghadiri Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Tahun 2022 di Istora Senayan, Jakarta, 29 Maret 2022.

Kobar juga menggalang dukungan masyarakat di Gelanggang Olahraga Rumbai, Pekanbaru, pada 25 Maret lalu. Acara itu heboh karena peserta dijanjikan bisa membeli minyak goreng berharga murah. Namun, ketika tiba di lokasi, mereka diminta ikut mendeklarasikan penambahan masa jabatan Jokowi. “Polisi bilang acara itu untuk Pak Joko,” kata Ernita, pedagang di depan stadion.

Deklator Kobar, Sahat Martin Philip Sinurat, mengatakan acara deklarasi di Pekanbaru diselenggarakan oleh delapan organisasi sukarelawan. Di antaranya Kobar dan Bara JP. Ia menyebutkan panitia tak pernah menjanjikan pembagian minyak goreng murah kepada peserta. “Peserta yang diundang sudah terdaftar dan semua berangkat ke sana untuk silaturahmi mendukung Pak Jokowi,” kata Sahat.

Ia juga menjelaskan soal acara deklarasi di Tangerang. Menurut Sahat, kegiatan itu diselenggarakan oleh Kobar dan RI Satu Jokowi. Kobar juga merupakan organisasi yang berdiri sendiri dan bukan gabungan kelompok relawan pendukungan Jokowi lainnya. Kobar dideklarasikan di Jakarta pada 18 Februari 2022 di Jakarta.

Adapun Utje Gustaaf Patty menyatakan satu deklarasi tiga periode Jokowi membutuhkan biaya sekitar Rp 50 juta. Ia bercerita, dana itu didapat dari hasil patungan atau sumbangan pengusaha nasional dan daerah. “Banyak pengusaha daerah mendukung Pak Jokowi sejak lama,” ujarnya. Terkadang pengusaha menyiapkan makanan dan minuman atau kaus.

Ia meyakini Presiden Jokowi juga memantau gerakan relawan yang menginginkan penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden. Utje pun percaya deklarasi kesetiaan kepada Jokowi akan berujung pada dukungan perpanjangan masa jabatan presiden atau penambahan satu periode.

“Kalau konstitusi diubah menjadi tiga periode atau pemilu ditunda, Pak Jokowi pasti juga akan taat konstitusi,” ucapnya. “Otomatis relawan pun akan mendukung Jokowi untuk tiga periode.”

•••

DUKUNGAN perpanjangan masa jabatan presiden juga diteriakkan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kubu Surta Wijaya. Mereka menggelar acara Silaturahmi Nasional di Senayan, Jakarta, pada Selasa, 29 Maret lalu. Dalam acara itu, para kepala desa sempat memekikkan Jokowi menjabat tiga periode.

Kepala desa dari Aceh Tenggara, Muslim, menyampaikan permintaan khusus kepada Luhut Pandjaitan saat berdialog di tengah acara. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu hadir karena didapuk menjadi Ketua Dewan Pembina Dewan Pengurus Pusat Apdesi.

Eko Sulistyo. Dok. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

“Tolong ini sebagai permintaan kami kepada Bapak. Saya yakin Bapak bisa mengabulkannya dan Pak Presiden bisa mengabulkannya. Jokowi tiga periode setuju?” tutur Muslim. Ribuan kepala desa yang hadir kompak meneriakkan kata “setuju”. Jokowi dan Luhut hanya tersenyum mendengar permintaan tersebut.

Kasak-kusuk lantas merebak bahwa deklarasi itu merupakan arahan Luhut. Apalagi para pengurus Apdesi kubu Surta Wijaya beberapa kali bertemu dengan Luhut di rumahnya dan kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman. 

Baca: Manuver Luhut Mengegolkan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Namun Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Apdesi Muhammad Asri Anas membantah tudingan tersebut. Ia bercerita, pertemuan di kantor Kementerian Kemaritiman membahas redistribusi lahan perkebunan sawit kepada masyarakat desa. “Tak ada arahan sama sekali,” ujarnya.

Ketua Apdesi Surta Wijaya juga mengakui rapat dengan Luhut beberapa hari sebelum acara puncak di Senayan. Ia datang bersama sejumlah pengurus inti Apdesi dan meminta kesediaan Luhut datang. Kehadiran dan keterlibatan Luhut dalam kepengurusan Apdesi diklaim karena banyak desa yang terletak di pesisir dan punya problem di sektor maritim.

Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, tak membalas pertanyaan yang dikirimkan ke nomor telepon pribadinya hingga Sabtu, 2 April lalu. Kepada sejumlah media, Jodi menjelaskan bahwa Luhut tak memerintahkan para kepala desa yang bergabung di Apdesi untuk menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden.

Manuver Apdesi kubu Surta Wijaya disanggah pengurus kubu Arifin Abdul Majid. Apdesi versi Arifin mengklaim sebagai organisasi yang sah karena terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga ini pecah dalam rapat kerja nasional di Yogyakarta pada 2014 karena konflik kepemimpinan.

Ubaidillah Amin di Yogyakarta, Februari 2020. diy.kemenag.go.id

Arifin menyebutkan Apdesi tak pernah berpolitik. “Anggota kami tak berwenang menyampaikan aspirasi perpanjangan masa jabatan presiden,” tuturnya.

Operasi menggalang dukungan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden juga menyasar para ulama. Seorang politikus pendukung pemerintah dan pejabat yang mengetahui manuver Luhut menyebutkan purnawirawan jenderal itu beberapa kali menemui para ulama di Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk menjelaskan perpanjangan masa jabatan presiden.

Pada 12 Maret lalu, misalnya, Luhut menjamu sejumlah kiai di Hotel JW Marriott, Surabaya. Ia didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indah Parawansa. Anggota staf khusus Menteri Agama era Fachrul Razi, Ubaidillah Amin, yang hadir dalam pertemuan itu, bercerita bahwa para ulama sempat meminta penjelasan tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Kata Pak Luhut itu dibahas nanti saja karena pemerintah ingin fokus pemulihan ekonomi,” ujar Amin. Dua narasumber yang mengetahui penggalangan ulama untuk perpanjangan masa jabatan presiden mengungkapkan Amin berkomunikasi dengan para ulama atas perintah Luhut. Namun hal itu dibantah Amin. “Tidak ada arahan beliau,” katanya.

Amin mengaku mengenal Luhut sebelum pemilihan presiden 2014. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Aqil Siroj, yang menghubungkannya dengan Luhut. Amin kini lebih sering berinteraksi dengan anggota tim inti Luhut, seperti Jodi Mahardi dan Septian Hario Seto.

Sejak berkarib dengan Luhut, Amin menjembatani komunikasi para kiai dengan Luhut. Menurut Amin, ulama di daerah sering mendengar kasak-kusuk kebijakan pemerintah, tapi tak punya jaringan untuk bertanya langsung kepada pemerintah pusat. “Saya yang bertugas untuk mendapatkan tabayun ke Jakarta,” tutur Komisaris Independen PT Pelindo Terminal Petikemas ini.

Amin sudah bersafari ke sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Pengasuh Pesantren Lirboyo di Kediri, Jawa Timur, Oing Abdul Muid, mengatakan Amin kerap sowan ke pondoknya. Di kalangan santri, Amin dikenal sebagai penghubung komunikasi antara pesantren dan Luhut.

Pun Amin disebut kerap membantu kebutuhan Pesantren Lirboyo. Terakhir ia menggelar program vaksinasi Covid-19 untuk santri Lirboyo. Muid belum mengetahui apakah Amin sudah membicarakan agenda penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dengan para kiai sepuh di Lirboyo. “Dia memang suka berkunjung ke kiai-kiai,” kata Muid.

Menurut Amin, para kiai kerap menanyakan agenda penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mendengar pertanyaan itu, Amin justru menanyakan balik sikap para kiai. Amin mengklaim ulama tak terlalu mempersoalkan masa jabatan presiden karena merasakan dampak pembangunan yang dikerjakan Presiden Jokowi.

Amin pun mengaku sering mendengar cerita ulama dan santri di Jawa Timur yang berziarah ke makam para wali. Ritual itu biasanya ditempuh dalam waktu sepuluh hari. Namun ulama dan santri menyatakan “tol Jokowi” alias Jalan Tol Trans Jawa memangkas waktu perjalanan menjadi separuhnya. “Bagi para kiai, yang penting ekonomi baik-baik saja,” ujarnya.

Melalui akun Instagram-nya pada 12 Maret lalu, Luhut mengatakan bahwa para kiai mengapresiasi keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah Jokowi. “Saya berjanji kepada para kiai untuk menyampaikan pesan agar mereka bisa merasakan manfaat kemajuan bangsa lebih lama lagi,” tulis Luhut di akun resmi Instagram @luhut.pandjaitan.

Di tengah maraknya wacana penundaan pemilu, deklarasi kesetiaan, dan Jokowi 3 periode, Presiden Jokowi menyatakan sudah mendengar suara-suara tersebut. “Yang namanya keinginan masyarakat, teriakan-teriakan seperti itu sudah sering saya dengar. Konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi,” kata Jokowi pada Rabu, 30 Maret lalu.

FAJAR PEBRIANTO (JAKARTA), SHINTA MAHARANI (YOGYAKARTA), AHMAD FIKRI (BANDUNG), GERIN RIO (PEKANBARU), DIANANTA SUMEDI (BANJARMASIN), HARI TRI WARSONO (KEDIRI)

----------
Catatan redaksi: Artikel ini mengalami perubahan pada Rabu, 6 April 2022, pukul 01.06. Perubahan dengan memasukkan keterangan dari deklarator Kobar, Sahat Martin Philip Sinurat.