Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SEDARI pagi Melchias Markus Mekeng menunggu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Ahad, 13 Agustus lalu. Di tengah penantiannya, Wakil Ketua Umum Golkar tersebut mendengar kabar dari koleganya bahwa hari itu partai beringin akan mendeklarasikan bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto.
Mekeng tak percaya. Sehari sebelumnya, Airlangga menelepon dari Bali dan hanya mengajak dia berjumpa dengan pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya serta Partai Kebangkitan Bangsa. Di bandara, sejumlah elite Golkar hadir, yaitu Sekretaris Jenderal Lodewijk F. Paulus, Bendahara Umum Dito Ganinduto, dan Ketua Umum Kesatuan Perempuan Golkar Airin Rachmi Diany.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selepas pesawat Airlangga mendarat, Mekeng menanyakan kesahihan kabar deklarasi itu kepada bosnya. Airlangga membenarkan tanpa membeberkan alasan tiba-tiba menyokong Prabowo. “Saya pamit enggak ikut deklarasi,” kata Mekeng kepada Tempo di Menara Imperium, Jakarta Selatan, pada Selasa, 15 Agustus lalu.
Mekeng ogah hadir karena ia menjadi juru runding Golkar dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kedua partai berancang-ancang berkoalisi dalam pemilihan presiden 2024. PDIP mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. “Saya nanti dianggap tak berkomitmen,” ucap anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat ini.
Di partai banteng, Mekeng berkomunikasi dengan Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey. Mereka sudah membahas peta kekuatan partai untuk memenangi pemilihan presiden mendatang. Sejumlah politikus Golkar dan PDIP yang ditemui Tempo sepanjang pekan lalu menyebutkan kedua partai bahkan tinggal meneken dokumen kerja sama.
Setelah Golkar berbelok arah, Mekeng mengirim pesan permintaan maaf kepada Olly. “Bro, sorry sudah ada keputusan ke Prabowo dan saya enggak punya kuasa,” ujarnya. Dimintai konfirmasi pada Jumat, 18 Agustus lalu, Olly menyebutkan komunikasi dengan Golkar terus berlanjut meski partai beringin sudah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo.
Olly menduga Golkar lebih nyaman ikut koalisi besar. Tambahan dukungan dari Golkar dan Partai Amanat Nasional membuat Prabowo disokong koalisi yang mengantongi 57,96 juta suara pada Pemilihan Umum 2019 atau 265 kursi DPR. Menurut Olly, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpeluang bertemu dengan Airlangga bila Golkar belum bergabung ke koalisi Prabowo.
Pada hari Airlangga Hartarto melawat ke Bali, Megawati juga berada di Pulau Dewata. Olly mengaku sempat meyakinkan Megawati agar mau berjumpa dengan Airlangga di Bali untuk memfinalkan koalisi. “Saya mengusulkan bertemu kalau kesepakatan kerja samanya sudah oke,” kata Gubernur Sulawesi Utara ini lewat pesan WhatsApp.
Baca: Kenapa Jokowi Semakin Condong Mendukung Prabowo Subianto?
Airlangga dan Ketua Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Airlangga mengatakan Golkar menyokong bekas Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu karena ia bisa memajukan perekonomian Indonesia. “Bapak Prabowo Subianto sangat tepat,” tuturnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sepuluh petinggi partai pendukung pemerintah yang mengetahui cerita di balik deklarasi mengatakan dukungan Golkar dan PAN tak lepas dari peran Presiden Joko Widodo. Orang dekat Prabowo di Gerindra bercerita, Menteri Pertahanan itu menemui Airlangga dan Zulkifli secara terpisah sebelum deklarasi. Prabowo menyebutkan koalisi terbentuk karena arahan Jokowi.
Pada pekan pertama Agustus atau seminggu sebelum deklarasi, Airlangga menemui Prabowo. Adik Prabowo yang menjadi pengusaha, Hashim Djojohadikusumo, bercerita bahwa pertemuan itu berlangsung cair dan Golkar mengutarakan rencana mengusung Prabowo. “Mereka mau mendukung atas seizin dan restu Pak Jokowi,” ujar bos Arsari Group itu.
Peran Jokowi juga terungkap saat Airlangga mengumpulkan sejumlah tokoh senior Golkar di Restoran Plataran, Menteng, pada 2 Agustus lalu. Politikus Golkar yang mengetahui isi persamuhan itu bercerita, Airlangga menyebutkan keputusan berkoalisi dengan Prabowo merupakan amanat Presiden.
Ditanyai tentang peran Presiden, pada Rabu, 16 Agustus lalu, Airlangga menyanggah kabar bahwa Jokowi memerintahkan Golkar merapat ke Prabowo. “Partai punya otoritas sendiri,” ucapnya di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan. Anak Hartarto Sastrosoenarto, Menteri Perindustrian zaman Orde Baru, itu mengklaim lobi dengan Prabowo sudah berjalan selama setahun.
Di PAN, keputusan partai itu mendukung Prabowo hanya diketahui segelintir pengurus. Sekitar sepekan sebelum deklarasi, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan orang-orang dekatnya dan menyatakan akan mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo. Narasumber yang mengetahui pertemuan tersebut bercerita, Zulkifli menyatakan deklarasi itu instruksi langsung Jokowi.
Kepastian PAN bergabung ke koalisi Prabowo kian terang pada Jumat malam, 11 Agustus lalu. Seorang staf pribadi Prabowo mengantarkan surat yang ditulis tangan kepada Zulkifli. Isinya menyatakan bahwa Prabowo serius berkoalisi dengan PAN. Orang dekat Prabowo mengatakan bahwa menantu mantan presiden Soeharto itu punya tradisi menulis warkat untuk calon mitra koalisi.
Menghadapi Pemilu 2019, misalnya, Prabowo bersurat kepada Susilo Bambang Yudhoyono, saat itu Ketua Umum Partai Demokrat. Layang itu berisi penjelasan Prabowo mengenai kerja sama dengan PAN dan Partai Keadilan Sejahtera serta kriteria calon wakil presiden. Surat itu memicu polemik dan membuat politikus Demokrat, Andi Arief, menyebut Prabowo sebagai “jenderal kardus”.
Setelah menerima surat Prabowo, Zulkifli mengumpulkan petinggi PAN di rumah pribadinya pada Sabtu, 12 Agustus lalu. Elite PAN yang hadir antara lain Wakil Ketua Umum Asman Abnur dan Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno. Zulkifli memerintahkan Asman berkomunikasi dengan koalisi penyokong Prabowo dan menyiapkan deklarasi.
Baca: Di Balik Rencana Koalisi Prabowo dan PSI
Melalui telepon pada Sabtu, 19 Agustus lalu, Zulkifli mengatakan surat yang dikirim Gerindra berisi draf deklarasi untuk Prabowo. Dokumen itu kemudian diteken empat ketua umum partai penyokong Prabowo di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. “Saya kira tak ada surat pribadi,” kata Menteri Perdagangan ini.
Adapun Eddy Soeparno membenarkan kabar bahwa Asman Abnur menjadi narahubung PAN dengan partai lain di koalisi Prabowo. Ia juga mengatakan partainya tak tiba-tiba mendukung Prabowo. Pengurus partai beberapa kali menggelar rapat di kantor PAN ataupun rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. “Deklarasi dibuat sedemikian rupa agar ada efek kejut,” ujar Eddy.
•••
SELAIN menuruti instruksi Presiden Joko Widodo, merapatnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional ke koalisi Prabowo Subianto disebut-sebut untuk mendukung Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Lima petinggi partai pendukung pemerintah yang mengetahui skenario itu bercerita, para ketua umum di koalisi Prabowo menganggap Gibran, putra Jokowi, sebagai titik temu.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam peringatan Hari Veteran Nasional di UNS, Solo, Jawa Tengah, 10 Agustus 2023. Antara/Mohammad Ayudha
Menurut lima politikus itu, Golkar, PAN, dan Partai Kebangkitan Bangsa memiliki jagoan masing-masing untuk berduet dengan Prabowo. PAN menjagokan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Sedangkan PKB menyorongkan Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Adapun Golkar menginginkan Airlangga Hartarto menjadi calon wakil presiden.
Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor, yang berkoalisi dengan Prabowo, membenarkan jika nama Gibran disebut menguat di lingkup internal partai pendukung sebagai calon wakil presiden. Ia menilai partai-partai tak menentang jika Wali Kota Surakarta itu dipilih sebagai calon RI-2. “Kami bisa menerima karena rekam jejaknya bagus,” ucap Afriansyah.
Pun Prabowo, menurut orang dekatnya, ngebet menjadikan putra sulung Pak Lurah—julukan yang merujuk pada Jokowi—itu sebagai pendampingnya. Saat Gibran datang ke rumah Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Juni 2022, sahibulbait menyarankan tamunya itu tak menutup peluang berlaga dalam Pemilu 2024.
Peluang Gibran menjadi calon wakil presiden terbuka jika Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda, dan dua kader Gerindra. Mereka meminta syarat usia calon presiden dan wakil presiden diturunkan dari 40 menjadi 35 tahun atau pernah menjadi pejabat negara. Usia Gibran saat ini 35 tahun.
Baca: Untuk Apa Aktivis 1998 Mendukung Prabowo Subianto?
Dua narasumber di lingkaran Istana bercerita, skenario koalisi Prabowo adalah mengusung Gibran jika Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu. Ketua MK yang juga ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menyatakan tak mampu memprediksi jadwal pengucapan putusan. “Kita lihat saja perkembangan sidang,” tuturnya.
Presiden Jokowi mengatakan deklarasi Golkar dan PAN merupakan urusan partai politik. Jokowi juga meminta publik tak menduga-duga putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materi Undang-Undang Pemilu yang mengatur batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden serta tak mengaitkannya dengan Gibran.
Hakim konstitusi Anwar Usman memimpin sidang pengujian materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait pembatasan usia minimal 40 tahun untuk Capres dan Cawapres, di Gedung MK, Jakarta, 8 Agustus 2023. Antara/Indrianto Eko Suwarso
Sedangkan Gibran membantah bila disebut akan menjadi calon wakil presiden di koalisi Prabowo. “Itu berita yang tidak benar,” kata Gibran melalui pesan pendek kepada Tempo, Jumat, 18 Agustus lalu.
Bukan hanya koalisi Prabowo, Ketua PDI Perjuangan Puan Maharani pun menyatakan partainya mempertimbangkan Gibran menjadi kandidat dalam pemilihan presiden. “Kalau disetujui di MK ada calon di bawah 40 tahun, ya bisa saja Mas Gibran yang maju,” ujar Ketua DPR ini di kawasan Istana Merdeka, Kamis, 17 Agustus lalu.
Menanggapi pernyataan Puan, Gibran meminta PDI Perjuangan memilih calon lain. “Saya bukan siapa-siapa, takutnya nanti Pak Ganjar kalah gara-gara saya, kan repot,” ucapnya.
Baca: Persaingan Menjadi Cawapres Prabowo
Selain faktor Gibran, Golkar dan PAN merapat ke koalisi Prabowo lantaran ada tawaran kursi kabinet. Empat politikus yang mengetahui pembahasan koalisi bercerita, Ketua Umum PKB, PAN, dan Golkar akan didapuk menjadi menteri koordinator bila koalisi bisa memenangkan Prabowo pada Pemilu 2024.
Menurut mereka, jatah menteri teknis akan dibagi berdasarkan perolehan suara partai. Golkar, misalnya, yang meraup 17,2 juta suara pada Pemilu 2019, akan memperoleh kursi menteri lebih banyak ketimbang PKB dan PAN. Gula-gula kabinet itu juga ditawarkan kepada Partai Bulan Bintang, partai nonparlemen yang juga mendukung Prabowo.
Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor tertawa ketika ditanyai tentang proposal kabinet untuk PBB. Ia menyebutkan partainya belum mendengar tawaran dari Prabowo secara resmi. Namun ia menilai wajar bila Prabowo mengajak orang yang sudah dikenal untuk masuk kabinet. “Chemistry-nya harus nyambung,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini, Jumat, 18 Agustus lalu.
Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku tak mengetahui Prabowo menawarkan jabatan menteri kepada sejumlah partai yang telah mendukung. Wakil Ketua DPR itu juga mengklaim Gerindra dan partai pendukung Prabowo lain belum membahas peluang Gibran menjadi calon wakil presiden. “Belum dibahas di koalisi,” ujar Dasco.
•••
DEKLARASI dukungan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional kepada Prabowo Subianto membuat PDI Perjuangan masygul. Dua partai itu sebenarnya lebih dulu menjajaki peluang berkoalisi dengan partai banteng. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan bergabungnya Golkar dan PAN ke kubu Prabowo membuat partainya dan calon presiden Ganjar Pranowo dikepung.
Baca: Ugal-ugalan Proyek Lumbung Pangan
Seperti menyerang Prabowo, Hasto kemudian mempersoalkan program lumbung pangan pada era Presiden Joko Widodo. Ia menilai program food estate itu sebagai kejahatan lingkungan dan ada konflik kepentingan karena dikelola orang partai. Belakangan, Ketua PDI Perjuangan Puan Maharani menilai pernyataan Hasto terlalu jauh.
Salah satu yang disebut Hasto adalah PT Agro Industri Nasional atau Agrinas. Penelusuran Tempo pada 2021 menemukan Agrinas terafiliasi dengan orang-orang dekat Prabowo. Akta perseroan pada 2020 mencatat pemegang saham mayoritas adalah Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan. Pengurus perusahaan ini adalah sejumlah elite Gerindra.
Merespons kritik Hasto, Presiden Jokowi membela program food estate dan anak buahnya. Bekas Wali Kota Surakarta itu mengatakan program lumbung pangan dikerjakan sejumlah kementerian, bukan hanya Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo. “Membangun food estate tak semudah yang kita bayangkan,” kata Presiden.
Di lingkup internal PDIP, Jokowi dianggap makin condong mendukung Prabowo. Tiga narasumber, seorang di antaranya kolega Ganjar Pranowo, bercerita, tim pemenangan Ganjar sudah siap dengan skenario bahwa Jokowi tak gamblang mendukung Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP.
Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mengatakan PDIP berharap Presiden tak cawe-cawe dalam Pemilu 2024. PDIP ingin Jokowi meninggalkan legasi praktik demokrasi yang baik. “Salah satunya dengan tak menggunakan instrumen kekuasaan untuk memenangkan salah satu calon,” ujar anggota Komisi Perdagangan DPR ini.
Kepada dua orang dekatnya, Jokowi memastikan tak akan mengumumkan secara terbuka calon presiden yang ia dukung. Presiden menyatakan bahwa Ganjar tak pernah memanfaatkan kedekatan dan dukungan Jokowi untuk mengatrol elektabilitas.
Di PDIP, kalangan internal partai terus mengevaluasi performa Ganjar. Orang dekat Ganjar dan seorang politikus partai merah mengatakan petinggi PDIP mencermati elektabilitas Ganjar yang masih kalah oleh Prabowo. Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 18 Agustus lalu menunjukkan elektabilitas Ganjar 39,6 persen dan Prabowo 47 persen dalam simulasi dua nama.
Menurut narasumber yang sama, performa Ganjar dan arah dukungan Jokowi kepada Prabowo membuat PDIP membuka peluang bekerja sama dengan poros koalisi lain. Salah satunya dengan Partai NasDem. Bersama Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Baca: Mungkinkah PDIP dan Demokrat Berkoalisi di Pemilu 2024?
Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim membuka peluang partainya berkoalisi dengan PDIP. “NasDem siap mengorbankan kepentingannya,” tutur Hermawi kepada Tempo, Jumat, 18 Agustus lalu.
Sedangkan politikus PDIP, Deddy Sitorus, memastikan partainya tak menutup komunikasi dengan poros koalisi lain, termasuk koalisi Prabowo ataupun koalisi Anies Baswedan. “Apa yang tak mungkin kalau sudah membuka komunikasi dan akhirnya berkolaborasi,” ujarnya.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Hussein Abri Dongoran, Francisca Christy Rosana, dan Ima Dini Shafira berkontribusi dalam penulisan artikel ini. Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Karpet Merah Anak Lurah"
Foto 
