Cawe-cawe Jokowi | tempo.co

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

MANUVER para juragan partai dalam mendukung calon presiden makin menjauhkan Pemilihan Umum 2024 dari kepentingan orang ramai. Presiden Joko Widodo memperburuknya dengan cawe-cawe dalam pembentukan koalisi partai politik untuk mendukung calon yang ia sokong.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar resmi mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 pada 13 Agustus lalu. Deklarasi itu menambah jumlah partai pengusung Prabowo menjadi lima, setelah Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Bulan Bintang. Koalisi Prabowo menguasai 254 kursi atau setara dengan 46,09 persen kursi parlemen—meninggalkan koalisi calon lain, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sekilas tidak ada yang ganjil dari gerakan partai politik mengusung kandidat dalam pemilu. Kodrat partai politik memang meraih kekuasaan. Tapi, di tangan juragan partai, politik tak lagi soal gagasan dan ide yang melibatkan publik, semata proses kawin-mawin kandidat presiden dan wakilnya.

Jokowi menyangkal ia terlibat penyusunan koalisi partai politik. Namun temuan majalah ini menyebutkan Partai Golkar dan PAN mengumumkan dukungan secara terbuka kepada Prabowo setelah ketua umum kedua partai mendapat “arahannya». Acara deklarasi dilakukan mendadak untuk menutup kemungkinan keduanya batal digandeng karena iming-iming koalisi lawan.

Sebelumnya, Golkar berancang-ancang masuk koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang sudah memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Upaya menarik Golkar ke koalisi Prabowo dianggap jitu karena PKB sempat mengancam akan keluar dari koalisi Prabowo jika Muhaimin Iskandar, ketua umumnya, tak jadi diusung sebagai calon wakil presiden.

Sebelum bergabung dengan koalisi Prabowo, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto digoyang dari pelbagai penjuru. Jaksa memeriksanya dalam perkara korupsi izin ekspor minyak sawit mentah dan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit.

Di lingkungan partai, Airlangga hendak didongkel lewat musyawarah nasional luar biasa karena dianggap gagal memimpin Golkar. Dua anggota kabinet Jokowi—Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia—siap menggantikannya. Memutuskan mendukung Prabowo Subianto, posisi Airlangga menguat. Upaya mendongkelnya perlahan surut. Kasus hukumnya pun kini tak lagi disebut-sebut.

Dukungan Jokowi kepada Prabowo ditanggapi negatif oleh PDIP. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto secara terbuka menyebut proyek lumbung pangan (food estate) yang digagas Jokowi dan dieksekusi Prabowo sebagai kejahatan lingkungan. Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi yang juga Wali Kota Solo, tidak diundang dalam pertemuan kepala daerah asal PDI Perjuangan se-Jawa Tengah.

Relasi Prabowo dengan Jokowi menjelang Pemilu 2024 tak lepas dari tukar-menukar kepentingan. Prabowo ingin mendapat manfaat elektoral dari tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi yang kini mencapai 82 persen. Adapun Jokowi mendapat sejumlah janji dari Prabowo, seperti peluang Gibran menjadi calon wakil presiden dan dibukanya opsi Jokowi memimpin Gerindra saat ia tak lagi menjabat presiden.

Politik, kata orang, memang “the art of possibility”. Karena itu, pendapat berbeda menyebutkan tak tertutup kemungkinan Jokowi akhirnya akan kembali mendukung Ganjar. Langkahnya menyokong Prabowo bisa jadi hanya manuver untuk memaksa PDIP membuka pintu lebih lebar bagi kepentingannya. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak melibatkan Jokowi saat partai itu mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden.

Baca liputannya:

Gertakan Jokowi kepada PDIP itu belakangan meraih respons positif. Puan Maharani, putri Megawati, mengatakan menimbang Gibran sebagai calon wakil presiden PDIP jika Mahkamah Konstitusi menurunkan batas bawah usia calon wakil presiden—keputusan yang secara hukum membuka kesempatan kepada Gibran masuk bursa pemilihan.

Apa pun yang terjadi, publik cuma penonton. Kita hanya diperlukan di hari pencoblosan. Politik mempertontonkan dirinya semata sebagai proses siapa mendapat apa dengan cara bagaimana. Hari-hari ini, politik telah jadi milik juragan partai dan Jokowi.