Bagaimana Difabel Mengawal Lahirnya Peraturan Daerah Jakarta

Menurut peraturan tersebut, konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan pemerintah daerah kepada penyandang disabilitas. Pasal 103 menyebutkan penyandang disabilitas di Jakarta berhak mendapatkan potongan untuk harga transportasi publik, tarif air minum, harga sewa perumahan, tiket sarana pariwisata, dan biaya parkir. “Konsesi adalah salah satu bentuk perlindungan sosial kepada penyandang disabilitas lantaran mereka pasti perlu mengeluarkan biaya ekstra karena keterbatasannya,” kata Dhede.

Dhede bersyukur, setelah rancangan peraturan itu disahkan, pemerintah DKI antara lain meluncurkan Transjakarta Cares, mobil khusus dan gratis bagi penyandang disabilitas untuk menuju halte Transjakarta. Pengguna bisa memesan layanan itu bila hendak bepergian dengan bus Transjakarta.

Dhede mencatat masih ada sejumlah tantangan dalam layanan Transjakarta Cares, seperti hanya bisa memesan maksimal satu hari sebelum berkegiatan dan jumlah armadanya yang terbatas. “Tapi perda ini, menurut saya, yang terbaik dan saya mengapresiasi pemerintah provinsi ataupun anggota DPRD DKI Jakarta karena cukup terbuka selama proses pembahasannya,” ujarnya.

Dhede menilai peraturan sejenis di beberapa daerah lain tidak serinci peraturan ini. Pasal-pasalnya, kata dia, seolah-olah hanya menjiplak Undang-Undang Penyandang Disabilitas. “Saya sampai membandingkan Perda DKI dengan perda disabilitas daerah lain. Astaga, Perda DKI sangat detail dan bagus, jadi implementatif. Kalau daerah lain kurang detail,” ucapnya.

Mobil layanan Transjakarta Cares untuk pengguna disabilitas di Cawang, Jakarta, 4 Oktober 2024. TEMPO/Ilham Balindra

Deputi Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Fajri Nursyamsi menilai aturan Perda DKI ini cukup melindungi penyandang disabilitas, terutama dalam hal penganggaran. “Aturan ini memenuhi konteks nomenklatur penganggaran dan ketentuan lebih detail, seperti soal audit dan insentif,” katanya.

Fajri berpandangan bahwa rancangan peraturan Gubernur Jakarta tentang penyandang disabilitas, yang sekarang masih dalam tahap pembahasan, perlu segera disahkan. Alasannya, peraturan gubernurlah yang akan secara spesifik membagi tugas ke dinas-dinas untuk menangani urusan masyarakat penyandang disabilitas. Selama ini urusan itu hanya ditangani dinas sosial. “Padahal urusan penyandang disabilitas itu banyak ragamnya, dari soal akses pendidikan, transportasi, hingga kesehatan,” ujarnya.

Fajri mendorong pemerintah daerah lain membuat peraturan serupa dengan memasukkan beragam unsur yang dibutuhkan penyandang disabilitas. “Penting untuk mengenali warga penyandang disabilitas serta tantangan mereka di daerah masing-masing,” tuturnya.

Fajri juga menyarankan pemerintah Jakarta bekerja sama dengan pemerintah di daerah-daerah penyangga dalam menangani penyandang disabilitas. Dengan begitu, penyandang disabilitas di Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi juga akan mendapatkan layanan seperti Transjakarta Cares.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan Nirwono Yoga mengingatkan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan yang setara dengan masyarakat pada umumnya. “Tugas pemerintahlah untuk memfasilitasi mereka agar bisa beraktivitas secara mandiri,” katanya.

Nirwono berharap, walaupun beberapa daerah lain tidak memiliki peraturan soal penyandang disabilitas, mereka tetap berkomitmen mewujudkan kota yang ramah penyandang disabilitas. “Mimpi saya, semoga semua pemerintah daerah bisa mewujudkan kota yang ramah penyandang disabilitas,” ucapnya.