Persiapan Minim Pemerintah Daerah Menghadapi Virus Corona

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Sejumlah daerah kekurangan alat untuk menghadapi wabah Covid-19.
DKI Jakarta dan Surakarta meliburkan sekolah dan membatalkan kegiatan yang melibatkan banyak orang.
Balai di daerah yang ditunjuk untuk mengetes Covid-19 masih menunggu kiriman primer dari Kementerian Kesehatan.

SAMBIL menyimak siaran berita televisi tentang perkembangan penyebaran Covid-19, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Harrison menelepon seorang anggota stafnya. Ia menanyakan kiriman alat pelindung diri untuk para petugas kesehatan yang menangani pasien diduga terjangkit Covid-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona baru. “Belum datang juga hari ini?” Harrison bertanya kepada lawan bicaranya, Jumat, 13 Maret lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Harrison lalu menuliskan beberapa angka di selembar kertas. Ia rupanya sedang menghitung jumlah alat pelindung diri yang tersedia di provinsi itu. Tanpa alat pelindung diri menyerupai pakaian astronaut tersebut, para petugas kesehatan rawan tertular Covid-19 dari pasien yang mereka tangani. Harrison kemudian menghela napas berat. “RSUD Soedarso (Pontianak) sudah mulai menggunakan jas hujan,” ujarnya. Ia menambahkan, di Ketapang dan Sintang, alat pelindung diri hanya cukup untuk tiga hari ke depan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Rumah Sakit Umum Daerah Soedarso adalah satu-satunya rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di Pontianak. Ada tiga rumah sakit lain yang menjadi rujukan untuk Provinsi Kalimantan Barat, yakni RSUD Abdul Aziz, Singkawang; RSUD Ade M. Djoen, Sintang; dan RSUD Agoesdjam, Ketapang. Tiga rumah sakit pertama sudah memiliki dua-empat ruang isolasi. Adapun RSUD Agoesdjam, yang baru ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan oleh pemerintah, sedang mempersiapkan ruangan. Mereka telah menangani 13 pasien. Satu orang dinyatakan positif pada Sabtu, 14 Maret lalu. Sepuluh pasien dinyatakan negatif Covid-19, sedangkan dua lainnya masih menunggu hasil laboratorium dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan di Jakarta.

Pemerintah pusat menambah jumlah rumah sakit rujukan lantaran banyak warga negara Cina yang bekerja di Kalimantan Barat. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat pada 2017 mencatat ada 468 warga negara Cina yang bekerja di perusahaan pertambangan PT Well Harvest Winning Alumina Refinery di Ketapang. Masyarakat setempat khawatir para pendatang itu membawa virus. Isu tersebut sempat viral di media sosial.

Pemerintah provinsi juga ketar-ketir karena wilayah mereka berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Sudah ada tiga orang positif menderita Covid-19 di Sarawak. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji memerintahkan orang yang datang dari Sarawak mengisolasi diri selama 30 hari.

Selain kekurangan alat pelindung diri, kata Harrison, mereka sedang krisis bahan khusus untuk mengirimkan spesimen (virus transport media). Spesimen dari pasien harus dikirimkan ke Balitbangkes. Mereka sebelumnya membeli bahan tersebut secara mandiri sebanyak 50 buah. Tapi sampai Jumat, 13 Maret lalu, tinggal tersisa lima buah. Dinas Kesehatan juga khawatir karena Kalimantan Barat hanya memiliki satu ventilator, yang ditempatkan di RSUD Soedarso. Dinas Kesehatan belum berani menggunakan dana tak terduga milik provinsi untuk membeli peralatan karena prosedur penggunaan duitnya harus didahului penetapan kejadian luar biasa (KLB). “Ketetapan KLB baru akan keluar setelah ada kasus,” tutur Harrison.

Berbeda dengan Kalimantan Barat yang belum berani mengeluarkan dana tak terduga, dua provinsi yang sudah terjangkit Covid-19, yakni Jawa Barat dan DKI Jakarta, telah bersiap menggelontorkan dana. Jawa Barat akan merogoh kocek dari dana tak terduga Rp 15 miliar. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, duit itu akan dipakai untuk belanja kebutuhan peralatan kesehatan, seperti perlengkapan ruang isolasi, ventilator, dan alat pelindung diri bagi petugas kesehatan untuk rumah sakit yang tak ditunjuk menjadi rujukan oleh Kementerian Kesehatan. Termasuk untuk rumah sakit di Kota Tasikmalaya, yang foto petugasnya pekan lalu viral di media sosial karena menggunakan jas hujan saat mengantarkan pasien yang diduga terjangkit Covid-19.

Gubernur yang akrab disapa Emil itu memutuskan menyiagakan 27 rumah sakit lantaran Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, sekitar 49 juta jiwa. Jika virus sampai menyebar, ia khawatir delapan rumah sakit yang ditunjuk Kementerian tak mampu menampung pasien. Jumlah dana yang disiapkan tersebut jauh di bawah kebutuhan, yang perkiraan awalnya sekitar Rp 50 miliar. Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat Achmad Ru'yat, salah satu sumber anggaran untuk menambal kebutuhan adalah pengalihan dana yang semula untuk penyertaan modal Bank BJB.

Adapun DKI Jakarta menyiapkan dana Rp 54 miliar untuk menghadapi wabah ini, termasuk membeli alat pelindung diri. Pemerintah DKI juga memperketat izin kegiatan yang melibatkan banyak orang sampai April nanti. “Ada 30 kegiatan yang sedang dikaji,” ujar Ketua Tim Review Perizinan Pemerintah Provinsi DKI Benny Agus Chandra, Kamis, 12 Maret lalu.

Pemerintah DKI Jakarta sudah membatalkan tiga konser yang sedianya diselenggarakan pada Maret ini, yakni festival musik Head in the Clouds yang diselenggarakan manajemen artis asal Amerika Serikat, 88rising; pertunjukan grup musik asal Jepang, Babymetal; dan konser band asal Inggris, Foals. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga memutuskan menutup semua tempat wisata milik pemerintah DKI—di antaranya Ancol, Taman Margasatwa Ragunan, dan Monumen Nasional—selama dua pekan sejak Sabtu, 14 Maret lalu.

Petugas unit gawat darurat Melasari, menunjukkan ruang isolasi untuk pasien virus corona di RSUD Dr Slamet, Garut, Jawa Barat, 3 Maret 2020. ANTARA/Adeng Bustomi

Menurut juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, keputusan memperketat izin keramaian diserahkan kepada daerah. Namun untuk urusan alat kesehatan, seperti alat pelindung diri, akan dibantu Kementerian Kesehatan. Kementerian sudah mengepul stok alat pelindung diri di instalasi farmasi provinsi. Kalau rumah sakit kekurangan, kata Yuri, mereka tinggal minta ke instalasi yang ada di daerahnya. Namun Kementerian tak membagikan alat pelindung diri secara merata untuk semua daerah. “Beban antardaerah tak sama. Kalimantan Barat itu pasiennya hanya satu,” ujarnya.

Kementerian Kesehatan juga sejak dua pekan lalu menunjuk sepuluh laboratorium di daerah untuk memeriksa spesimen pasien yang diduga terjangkit Covid-19. Menurut Yuri, ada empat Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit serta enam Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit yang disiagakan. Empat balai besar tersebut berada di DKI Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarbaru (Kalimantan Selatan). Sedangkan enam balai lain berada di Batam, Medan, Palembang, Makassar, Manado, dan Ambon.

Kepala Balai Besar Jakarta Naning Nugrahini mengatakan sampai saat ini Balitbangkes belum mengirimkan primer, yakni bahan dasar untuk menentukan positif atau negatif Covid-19. Tanpa primer tersebut, mereka tak bisa menguji. “Ada beberapa rumah sakit dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang mengirimkan spesimennya kepada kami, tapi kami tak bisa mengetes,” katanya. Balai Besar Jakarta akhirnya mengirimkan spesimen tersebut ke Balitbangkes.

Naning mendengar kabar bahwa Balitbangkes sedang membeli primer tersebut dan baru akan tersedia dua-tiga minggu lagi. Ia tak yakin semua balai akan mendapatkan jatah primer itu. “Tapi mungkin karena orderannya tak banyak, tak semua akan dapat,” ujarnya.

Kepala Balai Besar Yogyakarta Irene mengatakan, sampai Jumat, 13 Maret lalu, tes hanya dilakukan di Balitbangkes. Petugas di balainya hanya berperan mengirimkan spesimen yang diambil dari rumah sakit ke Jakarta.

Menurut Yuri, Balitbangkes sampai sekarang belum bisa membagikan primer lantaran masih melatih para petugas balai daerah di Jakarta. Jika pelatihannya selesai, mereka akan membawa pulang primer tersebut. “Balitbangkes juga perlu memverifikasi ulang alat yang ada di balai masih berfungsi dengan baik atau tidak,” katanya.