Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Malaysia dan Indonesia, motor Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit (CPOPC), akan mengirim misi bersama ke Brussels pada 30-31 Mei 2023 untuk membahas berbagai masalah terkait minyak sawit.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Misi ini untuk engagement dengan Uni Eropa,” kata Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Fadillah Yusof dalam konferensi pers, seusai pertemuan tingkat menteri Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit (CPOPC) ke-11 di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu petang, 17 Mei 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Misi bersama ini dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi negara-negara produsen minyak sawit akibat kebijakan negara-negara importer dari Uni Eropa. Pada akhir tahun lalu, blok negara-negara Eropa ini mengeluarkan Peraturan Bebas-Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang dinilai oleh negara-negara produsen minyak sawit akan merugikan industri minyak sawit.
Selain itu, aturan tersebut dinilai menyingkirkan small holders atau pengusaha atau petani sawit kecil dari rantai suplai. Industri minyak sawit Indonesia dan Malaysia juga dituding telah menyebabkan deforestasi. Selain itu, industri minyak sawit juga dinilai tidak memberikan banyak manfaat ke para pengusaha atau petani kecil.
Menurut Fadillah Yusof, di Brussels nanti, misi bersama tersebut akan menjelaskan inisiatif apa saja yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia, terutama yang terkait dengan isu lingkungan, juga membahas aktivitas yang berkelanjutan yang bisa dilakukan bersama. Malaysia dan Indonesia, kata Fadillah, butuh kejelasan, tak hanya soal aturan, tapi juga pedoman praktis.
“Mereka (Uni Eropa) bilang small holders tidak merasakan hasilnya, jadi kami perlu pedoman jelas. Juga ada isu traceability (ketertelusuran akan sumbernya), kami butuh pedoman jelas. Bagaimana kami mengaudit, formula yang mereka lakukan.”
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto, yang juga ada dalam konferensi pers menambahkan, perlu kerja bersama untuk pengaturan pengakuan bersama soal standar dalam masalah minyak sawit ini.
Selanjutnya: Menurut Airlangga, Indonesia tengah mengupayakan....
Menurut Airlangga, Indonesia tengah mengupayakan adanya pengaturan saling mengakui standar yang ada.“Itu isu yang mesti kita pecahkan,” katanya. Soal sertifikasi seperti yang diharapkan Uni Eropa, ia melanjutkan, akan susah dipenuhi oleh pengusaha/petani kecil.
Airlangga maupun Fadillah berharap, Uni Eropa menerima dan mengakui proses sertifikasi Indonesia maupun Malaysia. Soal deforestasi, menurut Airlangga, Indonesia telah menetapkan moratorium pada 2010.
Kedua menteri juga menekankan pentingnya misi yang dibawa tim gabungan bagi para pengusaha dan petani kecil. “Yang paling penting (dari misi ini) adalah untuk mengirimkan pesan kuat bahwa minyak sawit sesungguhnya berkontribusi besar, sesuai dengan SDGs (tujuan pembangunan berkelanjutan), yakni mengatasi masalah kemiskinan,” ujar Fadillah.
Menurut dia, tindakan yang dilakukan Uni Eropa dengan tanpa negosiasi akan berdampak pada para stakeholders kecil atau pengusaha-petani kecil. “Ini yang menjadi perhatian Indonesia dan Malaysia.”
Menurut Fadillah, para pengusaha dan petani kecil ini menyangga 40 persen suplai minyak sawit global. Jumlah pengusaha atau petani kecil di Malaysia tercatat sekitar 450 ribu orang. Sementara di Indonesia sekitar 2,5 juta orang.
Langkah bersama Indonesia dan Malaysia ini merupakan tindak lanjut untuk mencari solusi sengketa sawit dengan Uni Eropa. Sebelumnya, kedua negara telah membawa masalah ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Keduanya menganggap Uni Eropa menerapkan kebijakan diskriminatif terhadap produk minyak sawit kedua negara.
PURWANI DIYAH PRABANDARI (KUALA LUMPUR)
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Foto 
