Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menyiapkan dana sebesar US$ 455 juta untuk mensubsidi penjualan sepeda motor listrik. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyebut, subsidi itu meliputi penjualan 800 ribu sepeda motor listrik baru dan konversi 200 ribu sepeda motor bermesin pembakaran.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia mengatakan, penganggaran subsidi untuk sepeda motor listrik ini karena masih adanya kesenjangan harga antara kendaraan listrik dan kendaraan konvensional. Pemerintah juga bakal memberikan insentif pajak dan subsidi untuk penjualan mobil listrik dan hibrida.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Untuk menutup disparitas harga, pemerintah memberikan insentif pajak dan subsidi mobil listrik, mobil hibrida, dan sepeda motor listrik," kata Dadan dalam keterangannya, Kamis, 23 Mei 2024.
Selain itu, ujarnya, pemerintah sedang menggenjot terbentuknya ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air. Adapun pemerintah menargetkan akan ada 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta unit kendaraan listrik roda dua pada 2030 mendatang.
Tidak hanya pengadaan kendaraan listrik, ia mengatakan, pemerintah sedang berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur pendukungnya. Salah satunya ialah memperbanyak pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik atau SPKLU.
Selanjutnya: Dengan target 15 juta kendaraan listrik sudah mengaspal di jalan....
Dengan target 15 juta kendaraan listrik sudah mengaspal di jalan, Dadan memprediksi kebutuhan SPKLU akan bertambah. "Diperkirakan pada 2030 membutuhkan 32 ribu unit SPKLU untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat," ucapnya.
Pembangunan SPKLU itu juga diikuti dengan pengembangan stasiun pengisian daya umum serta ketersediaan pengisi daya di rumah lewat pemberian insentif dari PT PLN (Persero). Menurut dia, upaya tersebut dapat mendorong lebih banyak penduduk untuk mengadopsi kendaraan listrik karena nyaman dan hemat biaya.
Dadan juga menuturkan, saat ini pemerintah sedang mengembangkan standar penghematan bahan bakar untuk kendaraan berat. Ia menilai, kebijakan ini mampu menurunkan emisi transportasi dalam jangka pendek dan menengah.
Ia mengungkapkan, bahwa pemerintah telah mengalokasikan sekitar 11,8 juta ton biodiesel seiring dengan peluncuran campuran 35 persen minyak sakit untuk biodiesel. "Program ini dapat mengurangi emisi GRK (gas rumah kaca) sekitar 34,9 juta ton CO2 (karbon dioksida)," katanya.