Terpopuler: Jokowi Diminta Selesaikan Sengketa Hotel Sultan, Tanggapan Defend ID soal Dugaan Penjualan Senjata Ilegal ke Myanmar

Berikut rangkuman lima berita terpopuler di Tempo.co. 

Selanjutnya: Kuasa Hukum Pontjo Sutowo Minta Jokowi Selesaikan Sengketa Hotel Sultan…

1. Hotel Sultan Dikosongkan Paksa, Kuasa Hukum Pontjo Sutowo Minta Jokowi Selesaikan Sengketa

Hamdan Zoelva, kuasa hukum Pontjo Sutowo menyampaikan harapannya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk membantu meluruskan perkara sengketa Hotel Sultan yang melibatkan pemerintah dengan PT Indobuildco. Sebab, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) melalui pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Blok 15 Kawasan GBK itu, mulai mengosongkan paksa Hotel Sultan pada Rabu siang, 4 Oktober 2023.

"Saya sangat berharap kepada Presiden Jokowi. Saya berharap Presiden Jokowi bisa turun tangan untuk menyelesaikan ini," kata Hamdan dalam konferensi pers di Hotel Sultan pada Rabu, 4 Oktober 2023. 

Hamdan mengklaim pihaknya bukaan menolak permintaan PPK GBK untuk angkat kaki dari Hotel Sultan meski Hak Guna Lahan (HGB) yang diberikan kepada PT Indobuildco sudah habis. Menurut Hamdan, hal tersebut dilakukan karena mempertimbangkan nasib karyawan hotel.  "Apakah tidak berpikir nasib mereka bagaimana? Kan kasihan. Apakah pemerintah mau menanggung?" ucap Hamdan. 

Sementara itu Kuasa Hukum PPK GBK Chandra Hamzah mengatakan  bahwa negara mendapatkan tanah di Blok 15 Kawasan GBK itu melalui pembebasan lahan lahan pada 1959. "Karena sudah dibebaskan, jadi milik negara. Bukan lagi milik penduduk," ujar Chandra ketika ditemui Tempo di Kantor PPK GBK pada Senin, 2 Oktober 2023. Hak penguasaan itu pula yang kemudian dikonversi menjadi hak pengelolaan. 

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Dugaan 3 BUMN Menjual Senjata Ilegal ke Myanmar…

2. 3 BUMN Dilaporkan ke BUMN karena Dituduh Jual Senjata Ilegal ke Myanmar, Ini Penjelasan Defend ID

Holding BUMN Industri Pertahanan (DEFEND ID) angkat bicara soal tuduhan yang dialamatkan ke tiga perusahaan pelat merah menjual senjata ilegal ke Myanmar. Defend ID menegaskan, pihaknya tidak pernah melakukan ekspor produk industri pertahanan ke Myanmar setelah 1 Februari 2021.

"Sejalan dengan Resolusi Majelis Umum PBB nomor 75/287 yang melarang suplai senjata ke Myanmar," kata Defend ID dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Rabu, 4 Oktober 2023.

Defend ID lewat PT Len Industri (Persero) sebagai induk holding serta beranggotakan PT Dahana, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia, mendukung penuh resolusi PBB dalam upaya menghentikan kekerasan di Myanmar.

Selain Itu, Defend ID menegaskan bahwa PT Pindad tidak pernah melakukan ekspor ke Myanmar setelah adanya himbauan Dewan Keamanan PBB per 1 Februari 2021. "Kami pastikan bahwa PT Pindad tidak melakukan kegiatan ekspor produk alpalhankam ke Myanmar terutama setelah adanya imbauan DK PBB pada 1 Februari 2021 terkait kekerasan di Myanmar," tulis Defend ID.

Defend ID menambahkan, ekspor ke Myanmar yang dilakukan pada tahun 2016 berupa produk amunisi spesifikasi sport. Ekspor tersebut dilakukan untuk keperluan keikutsertaan Myanmar pada kompetisi olahraga tembak ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) 2016.

Berita selanjutnya bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Jokowi Tanggapi Utang Kereta Cepat Dijamin APBN…

3. Soal Utang Proyek Kereta Cepat Dijamin APBN, Jokowi: Tanyakan ke Bu Menteri Keuangan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang dijamin oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dia meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Tanyakan (ke) Bu Menteri Keuangan,” ujar Jokowi dikutip dari keterangan pers di situs Sekretariat Kabinet, Rabu, 4 Oktober 2023.

Sebelumnya, penandatanganan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 oleh Sri Mulyani menuai kritik dari beberapa pihak. Beleid itu mengatur tentang pelaksanaan pemberian penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat Whoosh.

Beberapa pengamat dan ekonom memberikan kritik atas diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 itu. Salah satu kritik datang dari ekonom yang juga Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono. Ia menilai aturan itu membuat Indonesia benar-benar masuk dalam jebakan utang Cina. 

“Pemerintah terpaksa menuruti seluruh keinginan pihak Cina agar proyek ini selesai dan tidak mangkrak,” ujar Yusuf melalui pesan WhatsApp Rabu malam, 20 September 2023.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Respons Jokowi tentang Keberadaan Syahrul Yasin Limpo…

4. Respons Jokowi dan Sejumlah Pejabat soal Keberadaan Mentan Syahrul Yasin Limpo

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dikabarkan hilang kontak setelah melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Sebelumnya, rumah dinas dan kantor SYL telah digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mencari barang bukti terkait kasus dugaan korupsi dan gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Hilangnya Syahrul Yasin Limpo ini pun membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi turut buka suara. Jokowi memberi tanggapan perihal anak buahnya yang belum kembali dari luar negeri padahal sesuai jadwalnya sudah tiba di tanah air. Saat ini, Syahrul terseret kasus dugaan gratifikasi di Kementerian Pertanian. 

"Ya ditunggu nanti, memang dari luar belum sampai ke Tanah Air,” kata Jokowi ditemui usai pembukaan Inacraft pada Rabu, 4 Oktober 2023, di Jakarta Convention Center, Senayan.

Kepala negara juga membantah kabar Mentan hilang kontak. "Siapa yang kehilangan kontak? Siapa? Coba dikontak aja, bisa. Ada yang punya nomor teleponnya nggak? Coba dikontak," kata Jokowi.

Saat ditanya soal posisi Syahrul Yasin Limpo saat ini, Jokowi mengatakan sebagai presiden dia tidak perlu mengetahui setiap saat lokasi menterinya. "Ya, masa urusan posisi (menteri) di mana, presiden disuruh (harus) tahu. Kamu gimana?" ucap Jokowi.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Apa yang Dibicarakan Megawati dan Mahathir Mohamad…

5. Bincang Santai Megawati dan Mahathir Mohamad Bahas Hujan, IKN, hingga Kereta Cepat

Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kemarin bertemu dengan mantan perdana menteri Malaysia Mahathir Mohamad dan berbincang santai di Kuala Lumpur, Malaysia. 

Pertemuan itu juga dihadiri oleh putra Megawati, M Rizki Pratama dan putrinya yang juga Ketua DPR, Puan Maharani. Pertemuan itu berlangsung akrab dan diawali dengan saling menanyakan kabar.

Dalam perbincangan hampir satu jam lamanya itu, Megawati menyatakan ada perasaan tertentu saat melihat hujan turun di negeri jiran tersebut.

"Di Indonesia sudah berapa bulan tidak hujan. Makanya, kemarin rasanya aneh melihat hujan turun," kata Megawati, diiringi tawa. Dalam dua malamnya di Kuala Lumpur, Megawati memang melihat hujan turun.

Menanggapi hal tersebut, Mahathir lalu tertawa. Ia lalu menceritakan bahwa biasanya di Kuala Lumpur pagi cerah, tetapi berubah hujan menjelang petang.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Pilihan Editor: Pontjo Sutowo Temui Mahfud MD terkait Kasus Hotel Sultan, Kuasa Hukum: Tidak Mau Ribut dengan Pemerintah