Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

hiburan

Ernest Prakasa dan Abdur Arsyad Ikut Kritik Kebijakan Ekonomi dan Masalah Sosial Era Jokowi

Kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah makin gencar disuarakan berbagai kalangan, termasuk Ernest Prakasa dan Abdur Arsyad.

3 September 2024 | 18.51 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi dan sosial pemerintah Indonesia semakin vokal disuarakan berbagai kalangan, termasuk selebritas. Melalui media sosial, dua komika, Ernest Prakasa dan Abdur Arsyad ikut melontarkan tanggapan mereka.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Keduanya menyampaikan rasa frustrasi terhadap pemerintah yang dianggap tidak memadai dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Mereka menyoroti ketidakselarasan antara kenaikan pajak dan penurunan kesejahteraan masyarakat, serta masalah-masalah sosial seperti korupsi dan biaya hidup yang terus meningkat.

Ernest Prakasa Kritik Kenaikan Pajak dan Penurunan Kelas Menengah

Sutradara sekaligus komika Ernest Prakasa menyoroti ketidakpuasannya terhadap kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia. Ia mengunggah cuitan pada Selasa, 3 September 2024 di akun X pribadinya. Cuitan itu ia ungkapkan untuk mengomentari sebuah artikel berita tentang jumlah kelas menengah Indonesia menyusut hampir 9,5 juta orang. Ernest kemudian menyoroti penurunan tajam dalam daya beli dan kesejahteraan ekonomi kelas menengah di tengah kebijakan pajak yang semakin membebani.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ernest menulis, "Pajak naik, subsidi dipangkas. Biaya hidup meninggi, tabungan menipis, tapi uang masuk ke kas negara untuk pesta para koruptor terus membesar.” Ia juga menyindir Presiden Joko Widodo dengan menulis, “Wake up, people. King Mul did this to us. (Bangun, rakyat. Raja Mul melakukan ini pada kita)”. Mul dalam konteks tersebut merujuk pada nama lahir Presiden Jokowi, yaitu Mulyono.

Penurunan populasi kelas menengah merupakan isu serius yang menjadi sorotan banyak pihak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, populasi kelas menengah yang awalnya mencapai 57,33 juta pada 2019 kini turun menjadi 47,85 juta pada 2024. Dalam cuitan tersebut, Ernest mengkritik kebijakan ekonomi yang tak memihak rakyat dan tak sebanding dengan peningkatan pajak dan kegagalan pemerintah dalam memperbaiki fasilitas publik serta mencegah korupsi.

Komika, Abdurrahim Arsyad. Foto: Instagram.

Cuitan tersebut juga menyiratkan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan hanya menguntungkan kelompok tertentu dan tidak merata. Belakangan, sutradara film Imperfect itu vokal mengkritik kebijakan dan dinamika perpolitikan era Jokowi, walaupun sebelumnya ia merupakan pendukung Jokowi selama dua periode.

Abdur Rasyad Soroti Ketimpangan Kebijakan dan Masalah Sosial

Pada hari yang sama, komika Abdur Arsyad juga mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap kebijakan era Jokowi. Ia menyindir pihak-pihak dalam rezim tersebut yang hanya fokus pada kepentingan sendiri. Pria kelahiran 1988 itu menyoroti ketidakadilan dalam pembangunan yang hanya menguntungkan sebagian pihak, sementara masyarakat menghadapi masalah pendidikan yang semakin mahal, pelanggaran hukum, dan maraknya korupsi.

Melalui akun X pribadinya menulis, “Jalan di kampungmu jadi bagus, lalu kau jadi penyambung lidah rezim. Koar-koar tentang pemerataan pembangunan. Sementara, kuliah jadi mahal, undang-undang dimainkan, korupsi membabi buta, tanah rakyat dirampas. Keras teriak NKRI Harga Mati, tapi pola pikirmu kedaerahan. VOC bangga padamu.”

Kritik yang disampaikan Ernest dan Abdur Arsyad ini mencerminkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan publik terhadap pemerintahan saat ini. Mereka menyuarakan kekhawatiran yang lebih luas di masyarakat mengenai arah kebijakan ekonomi dan politik di masa depan. 

X

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus