Hakim Tunggal Putusan Janggal

Dari interogasi kepada keduanya, penyidik KPK secara paralel menjemput Itong, Prihantoyo, dan Dewi, anggota staf Hendro. Mereka dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Genteng. Dari sana KPK menerbangkan mereka ke Jakarta.

Menurut Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, duit Rp 140 juta itu merupakan uang muka dari Rp 1,3 miliar yang dijanjikan Hendro kepada Itong yang akan diberikan melalui Hamdan. Besel itu adalah suap agar Itong mengabulkan gugatan Prihantoyo dan Madjid membubarkan PT Soyu Giri Primedika.

Jika Itong Isnaeni membubarkan perusahaan itu, keduanya bakal ketiban aset rumah sakit di Pasuruan, Jawa Timur. Nilai aset rumah sakit yang dikelola PT Soyu Giri sekitar Rp 50 miliar. 

Hamdan dan Itong setuju atas permintaan itu. Mereka bahkan sesumbar bisa mengawal perkara ini hingga tingkat Mahkamah Agung. “IHH lalu meminta imbalan uang,” kata Nawawi.

Secara bukti hukum, gugatan keduanya lemah. Menurut Michael Christ, permintaan pembubaran perusahaan tak bisa diajukan lewat pengadilan, tapi melalui rapat umum pemegang saham. Sementara itu, gugatan pokok Prihantoyo adalah tentang kepemilikan saham yang sudah ia jual kepada Yudi Her Oktaviano pada 7 Januari 2019 senilai Rp 6,25 miliar. Michael mengaku punya bukti guna mematahkan tuduhan Prihantoyo terhadap Yudi dan Sofyanto yang tak menyetor modal ke perusahaan.

Itu sebabnya Michael dalam eksepsinya meminta hakim membawa perkara ini ke ranah sengketa, bukan gugatan perdata seperti yang diajukan Hendro Kasiono. “Hakim Itong menolak dan tetap melanjutkan sidang ini sebagai gugatan perdata dengan hakim tunggal,” tutur Michael. Menurut hukum acara, kata dia, penanganan gugatan perdata juga tak bisa memakai hakim tunggal, karena minimal harus ada tiga hakim.

Rupanya, bukan perkara hukum PT Soyu Giri saja yang ia tangani sendiri. Hakim Itong Isnaeni kerap menangani perkara perdata dengan pemutus satu hakim. Karena itu, menurut juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro, hakim Itong Isnaeni pernah kena sanksi pada 2011. 

Kala itu, Itong bertugas di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Lampung. Dia menjadi pengadil seorang diri untuk perkara berat itu. Menurut Andi Samsan, seharusnya perkara narkotik ditangani oleh majelis hakim. Badan Pengawasan Mahkamah Agung merekomendasikan Itong dijatuhi sanksi nonpalu selama satu tahun. “Sanksi berupa pemindahan ke Pengadilan Negeri Bengkulu,” tutur Andi Samsan.

Saat masih bertugas di Lampung pada 2011 itu juga Itong membebaskan mantan Bupati Lampung Timur, Satono, dan mantan Bupati Lampung Tengah, Andy Achmad Sampurna Jaya. Satono didakwa terlibat korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lampung Timur 2008 senilai Rp 119 miliar. Sedangkan Andy diduga menggangsir dana APBD Lampung Tengah 2008 senilai Rp 28 miliar.

Mahkamah Agung menganulir putusan Itong itu. Hakim agung di tingkat kasasi menghukum Andy 12 tahun penjara dan Satono 15 tahun bui.

Rekam jejak Itong juga menunjukkan ia kerap menjatuhkan putusan ringan selama bertugas di Pengadilan Negeri Surabaya. Misalnya, ia pernah menghukum notaris Musdalifah satu tahun bui dalam perkara pemalsuan akta autentik. Untuk perkara tiga terdakwa mafia tanah, Itong hanya menghukum mereka 6 bulan penjara.

Komisi Yudisial juga beberapa kali menerima aduan ihwal putusan janggal hakim Itong Isnaeni. “Satu di antaranya pernah dijatuhi rekomendasi sanksi Y pada 2016,” ujar juru bicara Komisi Yudisial, Miko Ginting.

Rekomendasi sanksi ini berkaitan dengan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Bengkulu pada 2015. Komisi Yudisial menilai putusan Itong tidak adil. Sayangnya, Miko enggan menjelaskan lebih detail semua laporan yang menyeret Itong Isnaeni sehingga Komisi perlu mengganjarnya dengan sanksi karena tidak semuanya disertai bukti. 

Dua pengacara yang biasa bersidang di Pengadilan Negeri Surabaya mengatakan para hakim tak terlihat aktif meminta uang kepada para pihak yang beperkara. “Biasanya panitera pengganti yang vulgar menerima pemberian di salah satu tempat makan di belakang pengadilan,” ucap salah seorang pengacara.

Michael Christ berharap pengadilan meninjau ulang perkara yang ditangani Itong dalam gugatan kepemilikan saham dan pembubaran PT Soyu Giri setelah KPK menangkapnya. “Kami sudah mengajukan ke pengadilan untuk ditinjau ulang. Mau sidang ulang atau apa pun mekanismenya, kami siap mengikuti putusan,” tutur Michael.

Saat pengumuman tangkap tangan hakim Itong Isnaeni, KPK menghadirkannya di muka wartawan. Ia membantah jika disebut menerima suap dalam pengaturan putusan PT Soyu Giri. Mengenakan rompi oranye dan berdiri menghadap ke tembok, Itong tiba-tiba berbalik badan.

Ia membantah pernyataan Nawawi Pomolango yang saat itu sedang menyampaikan kronologi operasi tangkap tangan dan detail penerimaan suap. “Maaf, ini tidak benar. Saya tidak pernah menjanjikan apa pun,” ujar Itong.

Hakim Itong Isnaeni Hidayat dengan tegas membantah semua penjelasan Nawawi Pomolango dengan menyebutnya “omong kosong.” “Ndak benar semua,” katanya.