Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
BADAN Reserse Kriminal Kepolisian RI menetapkan tiga direktur perusahaan tambang nikel, PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara, sebagai tersangka pemalsuan dokumen. Ketiganya adalah Cai Zhengyang, Li Minghong, dan Wang Yuan. Wang sudah pulang ke Cina.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Cai dan Li belum ditahan. Kuasa hukum ketiga warga negara Cina itu, Juniver Girsang, mengatakan kliennya meminta perlindungan dari pemerintah. Saat diwawancarai wartawan Tempo, Fajar Pebrianto, di kantornya di kawasan Jakarta Pusat pada Selasa, 20 Februari 2024, Juniver mengaku mendatangi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bagaimana peran Menteri Luhut dalam masalah ini?
Ada mediasi karena klien meminta perlindungan, sehingga saya meminta waktu kepada Pak Luhut sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi.
Mengapa Anda menghubungi Menteri Luhut?
Saat itu Presiden ke Cina bertemu dengan investor sehingga saya memanfaatkan momen itu. Maksud saya, tolong, lah, pemerintah sangat menggebu-gebu agar investor masuk Indonesia. Ternyata, sesampai di sini, investor tidak dilindungi dan tidak bisa dibuat suatu kepastian hukum.
Kapan Anda bertemu dengan Menteri Luhut?
Sebelum klien saya ditetapkan sebagai tersangka dan saat klien meminta tolong kepada saya dicarikan jalan ke luar dan ke mana investor bisa meminta perlindungan.
(Menteri Luhut membantah kabar pernah menyarankan PT Fajar Bhakti menggunakan jasa Juniver sebagai penasihat hukum.)
Apa pesan Menteri Luhut dalam sengketa PT Fajar Bhakti?
Sewaktu saya bertemu dengan Pak Luhut, dia tegas bilang sama saya, “Kalian (pihak Zhenshi) minta perlindungan hukum, tolong kalau memang ada kewajiban, bayar. Tapi, kalau tidak ada kewajiban, jangan juga investor dimain-mainkan.”
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Kami Meminta Perlindungan Pemerintah"