Semua di Tangan Keluarga

Ferdinand Alexander “Sandro” Araneta Marcos, putra Marcos Junior, terpilih sebagai anggota DPR dari Distrik 1 Ilocos Norte. Eugenio Angelo Marcos Barba, sepupu Bongbong, terpilih menjadi anggota DPR dari Distrik 2 Ilocos Norte.

Imelda Marcos, janda Ferdinand Marcos, menjadi anggota DPR mewakili Distrik 2 Ilocos Norte selama 2010-2019, kemudian digantikan Marcos Junior. Imelda juga pernah menjadi anggota DPR dari Distrik 1 Leyte di Provinsi Leyte selama 1995-1998 sebelum digantikan Alfred Romualdez, keponakannya. Alfred kemudian menjabat Wali Kota Tacloban di Leyte dan kini terpilih kembali menjadi wali kota di sana. Putra Alfred, Raymund Romualdez, menjajal perebutan kursi Wakil Wali Kota Tacloban dalam pemilihan tahun ini, tapi kalah.

Ketua DPR Ferdinand Martin Romualdez, sepupu Marcos Junior, akan memegang kembali jabatan itu setelah mendapat dukungan 300 dari 304 legislator baru. Keluarga Romualdez termasuk dinasti politik berpengaruh. Martin adalah pemilik media Manila Standard serta perusahaan media Journal Group of Publications dan Philippine Collective Media Corporation. Istrinya, Yedda Marie Romualdez, adalah anggota DPR dari Provinsi Leyte. Ayah Martin, Benjamin “Kokoy” Romualdez, adalah Gubernur Leyte selama 1967-1986.

Posisi Marcos Junior makin kuat dengan dukungan keluarga Duterte. Paolo “Pulong” Zimmerman Duterte, kakak Sara Duterte, kini duduk di DPR. Sebastian “Baste” Zimmerman Duterte, adik bungsu Sara, adalah Wakil Wali Kota Davao yang kini menjadi penjabat Wali Kota Davao, kursi yang ditinggalkan Sara saat ia maju sebagai calon wakil presiden.

Saat putrinya memimpin bursa calon wakil presiden, Rodrigo Duterte, yang akan segera mengakhiri masa kepresidenannya, mengaku telah “menyelesaikan” pekerjaannya. “Saya punya anak perempuan yang mencalonkan diri sebagai wakil presiden, seorang anak laki-laki untuk anggota Kongres, dan satu lagi sebagai wali kota. Saya puas,” katanya.

Davao memang basis keluarga Duterte. Di kota terbesar di Pulau Mindanao itulah Rodrigo Duterte meniti karier sebagai wakil wali kota dan wali kota sebelum terpilih menjadi Presiden Filipina pada 2016. Vicente Duterte, bapak Rodrigo, adalah Gubernur Davao ketika Rodrigo masih remaja. Benjamin Duterte, saudara Rodrigo, pernah menjadi Konselor Kota Davao.

Dinasti politik memang telah bercokol di Filipina. “Kekuasaan menghasilkan kekuatan—makin mereka tetap berkuasa, makin mereka mengumpulkan kekuatan, makin kuat mereka mendapatkannya,” tutur Julio C. Teehankee, guru besar ilmu politik dan studi internasional di De La Salle University, Filipina, kepada Business Times.

Menurut Teehankee, Filipina telah menghasilkan setidaknya 319 dinasti politik sejak negara kepulauan itu menjadi koloni Amerika Serikat pada paruh pertama abad ke-20. Tak semuanya berjaya selamanya. Beberapa dinasti menghilang ketika anggota mereka kalah dalam pemilihan lokal ataupun nasional. Tapi, pada 2019, anggota setidaknya 234 dinasti menduduki sejumlah jabatan.

Infografis 2

Penelitian Ronald U. Mendoza dan tim dari Ateneo School of Government di Manila menemukan, dalam 30 tahun terakhir atau sepuluh kali pemilihan umum, dinasti politik di Filipina bertambah “gemuk”. Makin banyak kerabat mereka yang memegang jabatan pada masa yang sama. Angka dinasti politik yang gemuk ini meningkat, dari 19 persen dari semua pejabat lokal terpilih pada 1988 menjadi 29 persen pada 2019 atau bertambah sekitar 170 jabatan dalam setiap pemilihan umum.

Dominasi dinasti politik ini berpengaruh buruk pada pemerintahan, meskipun dalam beberapa kasus mereka dapat memberi dampak positif bagi pembangunan. Mendoza mencatat bahwa dinasti cenderung mengejar pembangunan lokal, bila perlu dengan korupsi, untuk memastikan popularitas mereka terjaga. Dinasti juga berusaha membangun hubungan patron-klien dan mendorong anggota klan untuk mengamankan serta melestarikan warisan mereka. Mereka cenderung menghimpun kekuasaan dengan menambah jumlah anggota keluarga dalam jabatan terpilih. Ketika dinasti mendominasi banyak jabatan publik, fungsi kontrol antar-lembaga negara macet dan konflik kepentingan pasti tak terhindarkan.

Pembatasan masa jabatan dalam sejumlah undang-undang gagal menjegal dinasti politik. Pada 1986, Rodrigo Duterte, misalnya, terpilih sebagai Wali Kota Davao hingga 1998. Karena tak dapat maju lagi sebagai calon wali kota, dia menjadi kandidat anggota DPR yang mewakili Distrik 1 Kota Davao dan menang. Pada 2001, dia terpilih lagi sebagai Wali Kota Davao. Pada 2007, Rodrigo terpilih sebagai wali kota dan Sara menjadi wakilnya. Pada 2010, ia bertukar posisi dengan Sara. Pada 2013, ia kembali memegang kursi wali kota.

Konstitusi 1987 Filipina sebenarnya telah melarang dinasti politik. Tapi, karena kurang jelasnya definisi “dinasti politik”, aturan itu gagal mencegah keluarga-keluarga politik berkuasa. “Anda tidak bisa mengharapkan sebuah rumah yang penuh dengan dinasti meloloskan undang-undang antidinasti—ini seperti meminta Drakula menjaga bank darah,” ujar Teehankee.

Michael Marcos Keon, Wali Kota Laoag, mengakui peran kuat dinasti politik di Filipina. “Saya tak mungkin ada di sana sekarang jika bukan anggota keluarga Marcos,” katanya kepada AFP. Menurut dia, sistem ini memang tidak demokratis dan tak mungkin berubah. “Begitulah politik di sini. Keluarga adalah yang utama.”