Krisis Hong Kong, Semua Legislator dari Partai Oposisi Mundur

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hong Kong

Semua Legislator Oposisi Mundur

Dewan Legislatif prodemokrasi Hong Kong memberikan pernyataan pers bahwa mereka mundur, setelah kebijakan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Cina yang represif. Reuters/Tyrone Siu

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

SEMUA anggota Dewan Legislatif prodemokrasi mundur pada Rabu, 11 November lalu. Mereka menguasai 19 dari 70 kursi di lembaga legislatif Hong Kong tersebut. "Kami harus melakukannya,” kata Claudia Mo, politikus partai oposisi Hong Kong First yang turut mundur. “Kami perlu memprotes apa yang bisa menjadi tindakan keras Beijing terhadap Hong Kong—untuk membungkam perbedaan pendapat terakhir di kota ini," ujarnya kepada BBC.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hal itu terjadi setelah Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Cina mengeluarkan kebijakan yang represif. Pemerintah Cina menetapkan bahwa anggota parlemen akan didiskualifikasi jika mendukung kemerdekaan Hong Kong, menolak mengakui kedaulatan Cina, meminta pasukan asing ikut campur dalam urusan wilayah otonom tersebut, atau dengan cara lain mengancam keamanan nasional.

Selama ini, Hong Kong menerapkan “satu negara, dua sistem” yang menjamin banyak hak dan kebebasan warga kota itu. Tapi, pada akhir Juni lalu, Cina menerbitkan undang-undang keamanan nasional yang mengurangi otonomi Hong Kong dan memudahkan Beijing menghukum para demonstran prodemokrasi.

Uni Emirat Arab

Amendemen Hukum Pidana

Foto Presiden Uni Emirat Arab, Syekh Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. Reuters/Ahmed Jadallah

PRESIDEN Uni Emirat Arab (UEA) Syekh Khalifa bin Zayed al-Nahyan dikabarkan telah mengamendemen beberapa undang-undang yang akan mengubah sejumlah ketentuan pidana. Ia antara lain menghapus pasal yang meringankan status "kejahatan kehormatan". Selama ini, hakim biasanya meringankan hukuman bagi orang yang membunuh saudara perempuan yang dianggap merusak kehormatan keluarga. Kabar itu dilansir kantor berita UEA, WAM, tanpa menyebutkan sumber pemerintah yang menjadi rujukannya pada Sabtu, 7 November lalu.

Undang-Undang Status Pribadi dan Undang-Undang Transaksi Sipil juga diamendemen sehingga memungkinkan mereka yang bukan warga negara Emirat memilih hukum waris dan perceraian negara asalnya daripada hukum Emirat yang berbasis syariat Islam. Hal ini dilakukan, menurut WAM, "untuk mencapai stabilitas kepentingan keuangan investor asing di negara UEA".

Menurut Guardian, pemerintah juga mencabut larangan tinggal serumah bagi pasangan tak menikah dan menghapus sanksi pidana terkait dengan alkohol bagi orang asing. Selama ini, meskipun minuman beralkohol tersedia di restoran dan bar, orang perlu izin untuk membeli atau menyimpannya di rumah. Aturan itu juga memungkinkan kaum muslim, yang tak mungkin mendapatkan izin, meminum alkohol secara bebas.

Cina

Beijing Menangguhkan IPO Ant Group

PEMERINTAH Cina mendadak menangguhkan penawaran saham perdana (IPO) Ant Group Co senilai US$ 35 miliar atau hampir Rp 500 triliun hanya dua hari sejak masuk Bursa Saham Shanghai pada Jumat, 6 November lalu. Penangguhan ini awal dari kebijakan baru Beijing untuk mengendalikan kerajaan teknologi finansial yang dipegang oleh Jack Ma itu. Alibaba—milik Jack Ma—adalah pemilik saham terbesar ketiga Ant.

Pada Rabu, 11 November lalu, Bursa Saham Shenzhen juga menolak IPO perusahaan pengembang perangkat lunak Jiangsu Netin Technologies. Seperti dikutip Fortune, Manran Ma, manajer umum di Beijing Mamanran Asset Management, menyebutkan penangguhan IPO Ant Group dapat dilihat sebagai sinyal bahwa regulasi Cina belakangan ini akan relatif lebih ketat daripada sebelumnya.

Komisi Regulasi Perbankan dan Asuransi berencana memperketat aturan kredit, sumber pendapatan terbesar Ant. Komisi, misalnya, bakal meminta operator platform menyediakan setidaknya 30 persen pendanaan untuk pinjaman, yang akan mempersulit transaksi di Ant.

Dalam sebuah konferensi di Shanghai pada akhir Oktober lalu, Jack Ma mengkritik kebijakan Cina yang menghambat inovasi. Komentarnya ini keluar setelah Wakil Presiden Cina Wang Qishan meminta perimbangan antara inovasi finansial dan regulasi yang ketat untuk mencegah krisis keuangan.