Ironi Maladministrasi Ombudsman

Bermula pada 1 Oktober 2023. Setelah seleksi administrasi, seleksi tertulis, dan pembuatan makalah, di masing-masing provinsi tersisa empat peserta. Mereka pun bersiap dan bahkan telah mengikuti rapat teknis seleksi profile assessment yang dijadwalkan pada 2-3 Oktober 2023. Proses ini difasilitasi Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia (LPTUI).

Peserta pun sudah mengirim formulir kegiatan kerja dan pakta integritas sebagai bagian dari pre-test profile assessment sebagaimana yang diminta LPTUI. Namun, pada 1 Oktober 2023, tanpa ada alasan dan penjelasan, Ombudsman RI mendadak menerbitkan Pengumuman Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Jadwal Seleksi Profile Assessment dan “berjanji” akan memberitahukan jadwal seleksi terbaru melalui situs web Ombudsman dan surel masing-masing peserta.

Setahun berlalu, Ombudsman bukannya menerbitkan jadwal tes profile assessment terbaru, melainkan malah mengirimkan surat bersifat rahasia ke e-mail masing-masing peserta dengan nomor surat yang berbeda. Isi surat itu: pembatalan proses seleksi Kepala Perwakilan Ombudsman 2023. Motif di balik pemberitahuan pembatalan lewat surat personal ini tentu menjadi pertanyaan. Sebab, pembatalan lazimnya diumumkan secara terbuka.

Surat pembatalan tersebut mengejutkan serta tidak bisa diterima nalar dan akal sehat peserta karena tanpa disertai alasan dan penjelasan yang akuntabel. Penulis dan peserta lain pun menduga hal ini dilakukan dengan motif mempersulit peserta yang hendak melakukan perlawanan hukum lewat pintu peradilan tata usaha negara.

Sejumlah peserta pun melayangkan surat keberatan kepada ketua Ombudsman dan meminta lembaga itu meninjau ulang atau meralat pembatalan tersebut karena tidak berdasar dan beralasan, baik secara hukum maupun etika.

Maladministrasi Akut

Alih-alih memberi penjelasan rasional, berdasar, dan akuntabel, kembali lewat surat bersifat rahasia, Ombudsman justru merespons: pembatalan dilakukan atas pertimbangan “untuk bisa mendapatkan ruang yang lebih lebar dalam rangka mencari calon kepala perwakilan sesuai kebutuhan organisasi". Mereka juga berdalih perlu mencari waktu yang tepat untuk mencermati situasi dan dinamika yang ada guna menjaga independensi organisasi dalam proses rekrutmen kepala perwakilan.

Alasan dan penjelasan tersebut justru tidak jelas, absurd, serta mengada-ada, dan sama sekali tak menjawab keberatan peserta. Ombudsman bahkan bergeming, menganggap seolah-olah tidak ada masalah, dan malah membuka pendaftaran Seleksi Kepala Perwakilan Ombudsman 2024 pada 16 Oktober 2024 untuk enam plus tiga provinsi lain, yaitu Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Papua Barat.

Dalam kasus ini, Ombudsman jelas telah melakukan sejumlah praktik maladministrasi akut. Pertama, mereka menyelenggarakan proses seleksi kepala perwakilan secara tidak profesional (kompeten). Kedua, mereka juga dengan sengaja melakukan penundaan berlarut-larut selama setahun lebih, dan kemudian membatalkan begitu saja. Ketiga, para pemimpin Ombudsman telah menyalahgunakan wewenang dengan membiarkan seleksi mandek dan membatalkan proses seleksi secara semena-mena, alih-alih memberikan kepastian hukum.

Maladministrasi keempat adalah penyimpangan prosedur, dalam bentuk inkonsistensi. Berdasarkan Pengumuman Ombudsman Nomor 21 Tahun 2023, Ombudsman semestinya menerbitkan jadwal seleksi profile assessment terbaru, bukan membatalkan proses seleksi. Pemimpin lembaga juga tidak taat terhadap tata cara seleksi kepala perwakilan yang diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) Ombudsman Nomor 10 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PO Ombudsman Nomor 29 Tahun 2018 dan Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor 50 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengangkatan Kaper Ombudsman RI.

Dalam sejumlah peraturan tersebut, sama sekali tidak dikenal nomenklatur pembatalan seleksi kepala perwakilan Ombudsman. Tak adanya alasan rasional dan dasar hukum yang kuat bagi Ombudsman untuk membatalkan seleksi kepala perwakilan mengindikasikan pemimpin Ombudsman memiliki konflik kepentingan dan tak menaati pedoman yang ada.

Rangkaian praktik maladministrasi akut tersebut tidak hanya mencerminkan gagalnya Ombudsman menjalankan keteladanan karakter magistrature of influence. Kasus ini juga layak disebut sebagai tragedi dan ironi karena Ombudsman telah mengkhianati nilai dan moralitasnya sendiri. Ombudsman, yang semestinya berada di garda terdepan dalam mencegah dan menindak praktik maladministrasi, malah justru menjadi pelaku maladministrasi itu sendiri. Bahkan juga melanggar hak asasi peserta.

Jika praktik semacam ini dibiarkan, tentu akan menjadi preseden buruk merusak kredibilitas Ombudsman RI, ibarat membersihkan lantai dengan sapu kotor. Celakanya, walau hal ini sudah dilaporkan kepada Presiden dan pimpinan DPR RI, kasus ini sepertinya dibiarkan begitu saja. Musim gugur lembaga-lembaga produk reformasi tampaknya sedang berlanjut. Setelah KPK “dibiarkan” dikorupsi dari dalam, kini Ombudsman juga “dibiarkan” menjalankan praktik maladministrasi dari dalam.