Konflik Kepentingan Hashim Djojohadikusumo di Konferensi Iklim COP29 Azerbaijan

Berlangsung selama dua pekan di tengah bangsa Albania Kaukasia, COP29 berfokus pada pendanaan aksi iklim global. Sebanyak 197 negara dari berbagai belahan dunia akan merundingkan target New Collective Quantified Goal (NCQG). Skema NCQG merupakan komitmen negara-negara maju untuk mengeluarkan uang US$ 100 miliar pada 2025 untuk membantu negara-negara berkembang dalam menutup kesenjangan pendanaan iklim. Targetnya adalah memenuhi Nationally Determined Contribution (NDC) setiap negara.

Untuk memenuhi ambisi global tersebut, setiap negara diharuskan memperbarui dokumen NDC, tak terkecuali Indonesia, paling lambat pada tahun depan. Mereka diminta meningkatkan ambisi dalam upaya pengurangan emisi global. Tujuan besarnya adalah menahan laju kenaikan suhu bumi, paling tidak sesuai dengan ambang batas 1,5 derajat Celsius sejak Revolusi Industri yang disepakati dalam Perjanjian Paris.

Ketika diberi kesempatan dalam Pernyataan Resmi Delegasi, Hashim, yang mewakili Presiden Prabowo Subianto, selama tiga menit berbicara mengenai target pertumbuhan ekonomi melebihi 8 persen per tahun. Target tersebut akan dicapai melalui pembangunan ekonomi hijau yang inklusif dengan target emisi nol pada 2060. “Kami sedang bertransisi dari ketergantungan terhadap bahan bakar fosil menuju ekonomi berbasis energi terbarukan,” ucap Hashim.

Skema energi terbarukan yang ia maksud adalah 75 persen pembangkit listrik harus bersumber dari energi baru terbarukan. Rencana pemerintah adalah membangun 70 ribu kilometer jaringan transmisi cerdas untuk menyalurkan energi ke seluruh pelosok daerah. Indonesia juga akan mengembangkan jaringan cerdas hijau melalui pembangkit listrik tenaga surya dan angin dengan kapasitas 42 gigawatt.

Selain itu, Hashim berjanji mereboisasi 12 juta hektare hutan yang mengalami degradasi parah. Kemudian pihaknya akan merevitalisasi lahan terdegradasi untuk meningkatkan produksi pangan, melindungi lautan, hingga memberdayakan masyarakat lokal. Pelbagai ambisi aksi mitigasi dan adaptasi ini diperkirakan bakal mendatangkan investasi hingga US$ 255 miliar. Indonesia juga akan menghasilkan area penangkapan dan penyimpanan karbon bagi dunia sebesar 500 gigaton.

Di hadapan banyak delegasi negara maju dan berkembang, Hashim mempromosikan potensi perdagangan karbon di Indonesia. Ia menyebutkan banyak perusahaan multinasional yang menunjukkan minat besar untuk berbisnis karbon dengan omzet miliaran dolar Amerika Serikat tersebut. Sekurang-kurangnya saat ini sudah ada 557 juta ton kredit karbon terverifikasi di Indonesia yang sudah laik jual.

•••

UPAYA Hashim Djojohadikusumo mempromosikan bisnis karbon sebetulnya bukan barang baru. Bersama Arsari Group, ia telah bergelut di bisnis hijau. Melalui bisnis keluarga di bawah naungan Yayasan Arsari Djojohadikusumo atau YAD, Hashim ikut dalam upaya pelestarian satwa-satwa dilindungi, seperti owa, beruang madu, harimau, dan orang utan. Meski begitu, Arsari juga memiliki bisnis berbasis fosil, yakni pertambangan timah hingga industri kayu bernama PT International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama.

Bersama Willie Smits, Hashim membangun Arsari Enviro Industri atau AEI, sebuah kolaborasi multinasional untuk menjaga keanekaragaman hayati hutan hujan di Indonesia. Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Nadia Hadad menjuluki Hashim sebagai konservasionis. “Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dia bisa menjadi utusan khusus presiden untuk agenda COP, padahal dia tidak mengikuti proses negosiasi sebelumnya di tingkat Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC)?”

Grup usaha Arsari Group dimana tergabung PT ITCI Kartika Utama mengadakan ritual Besoyong bersama masyarakat adat Paser untuk memohon keselamatan dari Yang Maha Kuasa sebelum melakukan kegiatan di hutan, di Semoi-Sepaku, Maret 2021. Antara/HO

Semestinya, Nadia mengungkapkan, utusan khusus harus ahli di bidang perubahan iklim, utamanya dalam upaya mencapai target NDC. Sebab, dalam pembaruan komitmen atau Second NDC, Indonesia berambisi menurunkan emisi 31,89 persen melalui upaya mandiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional. Terlebih, Indonesia selama ini belum bergabung dalam Forest and Climate Leaders’ Partnership (FLCP)—kemitraan untuk menghentikan deforestasi dan mengembalikan hutan.

Persoalannya, Hashim dinilai hanya berfokus mengumbar kerja bisnisnya di Arsari Group. Padahal adik bungsu Presiden Prabowo itu sedang mengemban tugas negara untuk memaparkan upaya pengurangan emisi secara nasional. Tak mengherankan bila Nadia menilai penunjukan Hashim sebagai utusan khusus mengandung konflik kepentingan. Terlebih, publik tidak mengetahui keputusan Prabowo menunjuk saudaranya itu.

Sumber Tempo yang merupakan orang dekat Hashim bercerita, dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa Ke-29 atau COP29, pemerintah memang tidak ambisius dalam mengejar target pendanaan dari negara maju melalui skema NCQG. Dengan demikian, Indonesia akan meninggalkan mekanisme Result Based Payment (RBP) ataupun cara lama seperti hibah dari Bank Dunia atau Norwegia. “Kami hendak mencari dana melalui metode NDC Partnership,” ucap sumber yang tidak mau disebutkan namanya itu.

Berbeda dengan RBP yang menggunakan mekanisme pembayaran berbasis hasil capaian konkret, NDC Partnership mengandalkan kolaborasi internasional untuk mendukung negara dalam merencanakan dan melaksanakan target untuk memenuhi komitmen. Kedua pendekatan ini biasanya dipakai bersamaan. NDC Partnership memiliki keunggulan identifikasi peluang dan kebutuhan setiap negara, sementara RBP adalah metode pembiayaan untuk mencapai target yang diinginkan.

“Rencana pemerintah, uang tersebut untuk membantu pendanaan Badan Gizi Nasional sehingga tak hanya mengandalkan anggaran negara,” tuturnya. Mekanisme ini dapat dijalankan melalui penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah atau pusat pada luas lahan minimal 2 juta hektare. “Mekanisme ini pernah ditawarkan kepada Pak Prabowo ketika menjabat Menteri Pertahanan dengan cara menukar karbon dengan pesawat tempur Rafale, tapi ditolak Menteri Kehutanan saat itu.”

Selain itu, pemerintah dikabarkan bakal menarik investasi dengan menjalankan perdagangan karbon yang selama ini mandek. Dia menjelaskan, pemerintahan Prabowo nanti akan membentuk badan karbon yang berfungsi sebagai bursa perdagangan. Itu yang menjadi alasan pemerintah pada COP29 di Baku bakal berfokus membangun negosiasi dengan perusahaan-perusahaan.

Gelagat Prabowo Subianto bakal melirik bisnis karbon tak hanya terlihat melalui kerja-kerja Hashim di bidang industri hijau. Laporan majalah Tempo pada edisi 24-30 Juni 2024 bertajuk “Berebut Konsesi Perusahaan Restorasi Ekosistem” telah memotret manuver orang-orang di lingkaran Prabowo masuk ke bisnis perdagangan karbon. Di antaranya ketika mereka cawe-cawe dalam persoalan perizinan restorasi ekosistem milik PT Rimba Raya Conservation di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Tempo berupaya meminta penjelasan Hashim Djojohadikusumo melalui Vice President Corporate Communications Arsari Group Ariseno Ridhwan. Permohonan konfirmasi juga dikirim kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Namun keduanya tak memberi jawaban hingga laporan ini diterbitkan. Pendiri BOS Foundation, Willie Smits, juga belum memberi jawaban atas pertanyaan Tempo.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menuturkan, pemerintah memang tidak ambisius dalam mencari pendanaan sebagai upaya memenuhi target NDC di COP29. Justru pemerintah akan mengoptimalkan potensi kerja sama dengan berbagai pihak. “Kita kan bukan negara yang miskin-miskin amat, selalu minta duit,” ucap Hanif kepada Tempo pada Rabu, 13 November 2024.

Sebelumnya, dalam pidato di Paviliun Indonesia, Hanif menyebutkan upaya pemerintah untuk membuka ruang negosiasi seluas-luasnya. Karena alasan itu, pemerintah membuat pameran di Paviliun Indonesia sebagai tempat dialog dan pertukaran ide di antara para pemangku kepentingan untuk penanganan krisis iklim. Cara ini dianggap efektif untuk mempromosikan program pengendalian perubahan iklim yang dibuat pemerintah.