Mengapa Kader Golkar Kritik Airlangga Hartarto

Menurut sejumlah politikus Golkar, nama Andi dan Ramli dicoret karena keduanya kerap berseberangan dengan Airlangga Hartarto. Mereka sering melontarkan kritik secara terbuka mengenai pilihan politik dan kepemimpinan Airlangga. Andi, misalnya, mengirimkan pesan kritik ke nomor pribadi Airlangga dan grup percakapan internal yang beranggotakan tokoh senior Golkar.

Andi juga mempertanyakan nasib Airlangga dalam pemilihan presiden 2024. Hasil Musyawarah Nasional Golkar pada Desember 2019 memutuskan Menteri Koordinator Perekonomian itu sebagai calon presiden. Namun hasil sigi sejumlah lembaga survei menunjukkan elektabilitas Airlangga jauh tertinggal dari Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan.

Baca: Mengapa Jokowi Makin Condong Mendukung Prabowo Subianto?

Survei Indikator Politik Indonesia pada Mei 2023 mencatat tingkat keterpilihan Airlangga sebesar 2 persen bila bertanding melawan Prabowo, Ganjar, dan Anies. Sedangkan elektabilitas Airlangga sebagai calon presiden hanya 0,5 persen dalam jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia yang digelar Juli 2023.

Andi mendesak pengurus Golkar mengevaluasi pencalonan anak Menteri Perindustrian era Orde Baru, Hartarto Sastrosoenarto, itu pada Pemilu 2024. “Saya tak tahu kalau itu dianggap sebagai kritik,” ucap Andi.

Pun Andi berada di barisan kader Golkar yang mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Ia disebut sebagai penggagas Go-Anies, komunitas relawan pendukung bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Padahal Golkar telah mengusung Airlangga dan membentuk Koalisi Indonesia Bersatu bersama Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan.

Sirajuddin Abdul Wahab, Koordinator Nasional Go-Anies, membenarkan kabar bahwa gerakan Andi yang mendukung Anies dipersoalkan pengurus Golkar. “Ada yang menanyakan apakah dia datang ke deklarasi Anies,” kata Sirajuddin.

Faktor lain yang disebut-sebut menjadi penyebab pencoretan Andi dan Ramli adalah dukungan mereka kepada Bambang Soesatyo, kini Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bambang adalah rival Airlangga dalam Musyawarah Nasional Golkar 2019. “Saya memang mendukung Bambang Soesatyo,” ujar Ramli.

Baca: Manuver Mencalonkan Kaesang Pangarep Sebagai Calon Wali Kota Depok

Politikus senior Golkar khawatir cara Airlangga menyusun daftar calon anggota legislatif bisa menggerus perolehan kursi di DPR. Setelah Airlangga mengambil alih takhta partai dari Setya Novanto pada 2017, jumlah kursi Golkar justru tak bertumbuh. Pada Pemilu 2019, Golkar hanya menempatkan 85 kader di Senayan, turun dari 91 kursi.

Kader senior Golkar, Yorrys Raweyai, memprediksi perolehan kursi partainya pada Pemilu 2024 akan merosot. “Kepemimpinan Airlangga membuat semangat berpartai menurun,” tuturnya.

Dokumen simulasi perolehan kursi Golkar yang dibaca Tempo mencerminkan kekhawatiran Yorrys. Kajian itu menunjukkan Golkar berpotensi kehilangan 18 kursi pada Pemilu 2024. Kemunduran itu disumbang dari sejumlah daerah pemilihan kunci, seperti Jawa Barat II, Jawa Tengah I, Jawa Timur X, dan Jawa Timur XI.

Data yang sama menyebutkan kursi Golkar berkurang karena ada kader yang berpindah partai. Pada Mei lalu, Golkar kehilangan Dedi Mulyadi, yang cabut ke Partai Gerakan Indonesia Raya. Padahal Bupati Purwakarta 2008-2018 itu adalah kader Golkar yang meraih suara terbanyak dalam pemilihan legislatif 2019 dengan 206 ribu suara.

Menurut Yorrys, tren elektabilitas partai tak melonjak di bawah kepemimpinan Airlangga. “Golkar sekarang seperti layangan putus,” kata anggota Dewan Perwakilan Daerah ini. Istilah layangan putus berarti putus harapan dan berserah kepada nasib.

Sigi Lembaga Survei Indonesia pada Juli 2023 mencatat elektabilitas Golkar sebesar 6 persen. Sedangkan tingkat keterpilihan Golkar versi Indikator Politik Indonesia pada Mei 2023 mencapai 7,7 persen. Angka itu lebih rendah 5-6 persen dari raihan suara partai pada pemilihan legislatif 2019.

Baca: Penyebab Jokowi Cawe-cawe di Pemilu 2024

Koordinator Gerakan Muda Partai Golkar, Sirajuddin Abdul Wahab, menilai gaya kepemimpinan Airlangga membuat para kader tak bersemangat dalam berorganisasi. Dia menyoroti sejumlah musyawarah daerah partai yang berlangsung secara aklamasi, seperti di Jawa Barat dan Medan pada November tahun lalu. “Dampaknya, mesin partai menjadi kurang panas,” katanya.

Inisiator Gerakan Muda Partai Golkar, Mirwan Vauly, menyebutkan jumlah wakil partai di dewan perwakilan rakyat daerah juga berpotensi berkurang. Mirwan mencontohkan gejala merosotnya jumlah kursi di daerah terjadi di DPRD DKI Jakarta, yang hanya meraih 6 kursi pada Pemilu 2019. Lima tahun sebelumnya, Golkar punya 9 kursi di Jakarta.

Airlangga tak menanggapi permintaan wawancara yang dilayangkan Tempo hingga Sabtu, 22 Juli lalu. Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa justru optimistis perolehan kursi partainya di DPR akan lebih tinggi ketimbang perolehan pada 2019. Dia mengklaim bahwa Golkar sedikitnya akan menguasai 116 kursi pada Pemilu 2024.

Menurut Erwin, lonjakan itu terjadi karena legislator inkumben rutin berkunjung ke daerah serta ada selebritas dan kepala daerah yang ditugasi sebagai pendulang suara. Erwin, kemenakan bekas wakil presiden Jusuf Kalla, menyebutkan pengurus pusat juga tak membungkam kader yang kritis dengan mencoret mereka dari daftar calon anggota DPR.

Baca: Gonjang-ganjing Partai Golkar Mengganti Airlangga Hartarto

Ihwal kepemimpinan Airlangga Hartarto, Erwin mengatakan persepsi publik terhadap partainya cukup bagus. “Kami sekarang berada di peringkat ketiga, yang berarti penilaian publik terhadap Golkar telah membaik,” tuturnya.