Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

politik

Timang-timang Matra Ketiga

Presiden Jokowi disebut-sebut sudah memulai proses pergantian panglima. Mempertimbangkan regenerasi dan rotasi matra.

12 Juni 2021 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

  • Presiden Jokowi disebut-sebut telah memulai proses pergantian Panglima TNI.

  • Presiden disebut melibatkan para ahli. Salah satunya mantan Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto.

  • Menurut Andi, Presiden Jokowi kali ini lebih santai menentukan Panglima TNI.

PANGLIMA Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto sejatinya baru akan melepas tongkat komando pada awal November mendatang. Namun sejumlah politikus dari partai pendukung pemerintah mengatakan Presiden Joko Widodo sedang mempersiapkan pengganti mantan sekretaris militernya tersebut. “Saya dengar sudah dalam tahap asesmen,” ujar anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Effendi Muara Sakti Simbolon, Kamis, 10 Juni lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ada tiga perwira bintang empat yang berpotensi menggantikan Hadi. Mereka adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo. Dari ketiga nama itu, Andika dan Yudo disebut-sebut paling kuat menggantikan Hadi. Peluang Fadjar, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1988, untuk menggantikan Hadi Tjahjanto dianggap tak besar karena sama-sama berasal dari Angkatan Udara.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Seorang pejabat yang mengetahui persiapan pergantian panglima mengatakan Presiden telah memanggil Andika dan Yudo. Namun juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengatakan belum mendapat informasi lengkap ihwal persiapan Jokowi mengganti Hadi. Ia pun irit bicara soal pertemuan Presiden dengan Yudo dan Andika. “Coba cek kepada yang memberi kabar,” katanya, Jumat, 11 Juni lalu.

Baca juga: Manuver Kubu Puan Menekan Ganjar

Menurut Effendi Simbolon, Presiden telah meminta sejumlah lembaga mengecek profil calon panglima. Dua pejabat pemerintah, dua politikus pendukung Presiden Jokowi, dan dua perwira tinggi TNI menyebutkan proses pencarian informasi itu dilakukan oleh Badan Intelijen Negara dan Badan Intelijen Strategis TNI. Effendi menilai pengecekan itu lumrah dilakukan setiap ada rencana penggantian panglima.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan pengecekan tersebut tak sedetail ketika Presiden memilih calon kepala staf yang berasal dari jenderal bintang dua dan tiga di tiap matra. Pengecekan calon panglima menyasar rekam jejak para kepala staf, seperti prestasinya dan peristiwa yang menarik perhatian publik. “Data itu akan dibawa ke Komisi Pertahanan untuk uji kepatutan dan kelayakan,” kata Effendi. Politikus Partai NasDem, Ahmad Sahroni, membenarkan adanya proses itu. “Ada yang mengecek sebelum nama dibawa ke Presiden,” tutur Sahroni pada Rabu, 9 Juni lalu.

Dua pejabat pemerintah mengatakan Presiden Jokowi juga meminta pertimbangan sejumlah ahli untuk menganalisis potensi calon panglima dan perkiraan kinerjanya. Salah satunya pengamat militer yang juga mantan Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto. Andi sebelumnya disebut ikut membantu Presiden Jokowi dalam mencari calon potensial dari para perwira bintang tiga dan dua saat proses penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat pada 2019.

Baca juga: Gerakan Sukarelawan Pendukung Puan Maharani yang Didukung Keluarga Taufiq Kiemas 

Dimintai tanggapan, Andi mengatakan Presiden sudah mengetahui sosok yang dibutuhkan untuk menjadi Panglima TNI. Ia pun meyakini Presiden hanya tinggal memilih satu dari kepala staf. “Beliau pakarnya politik serepublik, sudah tahu semuanya,” ucap Andi kepada Tempo, Kamis, 10 Juni lalu.

Andi menilai ada dua hal yang bisa dipertimbangkan Jokowi dalam mencari pengganti Hadi Tjahjanto, yaitu regenerasi dan rotasi antarmatra. Regenerasi berarti Panglima TNI perlu diisi oleh angkatan yang lebih muda. Hadi Tjahjanto adalah lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986. Idealnya, kata Andi, panglima selanjutnya berasal dari angkatan 1988 atau 1989. 

Laksamana Yudo Margono dan Marsekal Fadjar Prasetyo sama-sama lulusan 1988, sedangkan Jenderal Andika Perkasa lulusan Akademi Militer tahun 1987.

Menurut Andi, regenerasi juga dilakukan di tubuh kepolisian, saat Presiden menunjuk Listyo Sigit Prabowo untuk menggantikan Jenderal Idham Azis. Listyo adalah lulusan Akademi Kepolisian 1991, sedangkan Idham angkatan 1988.

Ihwal pertimbangan rotasi, Andi melanjutkan, Panglima TNI bisa berasal dari matra yang belum menjabat, yaitu dari Angkatan Laut. Sejak menjadi presiden, Jokowi baru dua kali mengangkat panglima, yakni Gatot Nurmantyo dari Angkatan Darat, yang menggantikan Moeldoko, juga dari Angkatan Darat; dan Hadi Tjahjanto dari Angkatan Udara. Belum pernah ada Panglima TNI dari Angkatan Laut. Ketika Gatot dilantik pada Juli 2015, terjadi polemik lantaran Jokowi tak memberikan tongkat komando kepada Angkatan Udara.

Andi meyakini Jokowi kini lebih santai menentukan Panglima TNI karena tak ada “titik panas” tahun ini. “Tidak ada pilkada,” ujarnya. Andi memperhitungkan, hanya ada dua hal yang membuat politik memanas, yaitu polemik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Namun Direktur Imparsial Al Araf justru menyebutkan kondisi politik tahun ini memanas karena ada persoalan pemecatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dan konflik di Papua.

Jokowi, kata Andi, bisa saja mempertahankan Hadi Tjahjanto hingga pensiun. Ia juga menyatakan pengganti Hadi bukanlah panglima terakhir yang dilantik oleh Jokowi. Idealnya, harus ada Panglima TNI baru pada 2023 yang akan mengawal proses Pemilihan Umum 2024. “Agar tidak terlalu panas dan terjadi turbulensi,” ucap analis utama Laboratorium Indonesia 2045 ini.

Menurut dua pejabat pemerintah, dua politikus pendukung Jokowi, dan seorang perwira tinggi TNI, pergantian Panglima TNI akan disertai dengan pengisian pos Wakil Panglima TNI. Jabatan yang dihapus oleh presiden keempat Abdurrahman Wahid pada 2000 dengan alasan efisiensi organisasi itu dihidupkan kembali oleh Jokowi pada 18 Oktober 2019. Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia menyebutkan wakil panglima merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI untuk mewujudkan trimatra terpadu.

Wakil panglima bertanggung jawab kepada Panglima TNI. Tugasnya antara lain membantu pelaksanaan tugas harian panglima. Selain itu, memberikan saran mengenai kebijakan pertahanan negara, pengembangan postur TNI, pengembangan doktrin, strategi militer, serta pembinaan dan kekuatan TNI kepada panglima. Namun, hingga kini, posisi yang juga dipegang jenderal bintang empat itu masih kosong.

Andika Perkasa sempat disebut-sebut bakal menjadi Wakil Panglima TNI. Bahkan orang dekatnya menyebutkan Andika dua kali ditawari menjadi wakil Hadi Tjahjanto. Namun dia menolak karena menganggap posisi tersebut akan membuatnya masuk kotak. Andika menolak permintaan wawancara yang dilayangkan Tempo. Namun, pada November 2019, Andika menjawab singkat mengenai tawaran menjadi Wakil Panglima TNI. “Kalau itu, jangan tanya saya, tanya yang punya rencana,” katanya.

HUSSEIN ABRI DONGORAN, DEVY ERNIS, RAYMUNDUS RIKANG
Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus