Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkit pernyataan Jokowi tentang peringatan memilih calon pemimpin dengan rekam jejak buruk. Pernyataan tersebut Ganjar sampaikan pada segmen pernyataan penutup di debat capres kelima, Ahad, 4 Februari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebagai pembuka, Ganjar mengungkit ketika dia tergabung dalam Tim Kampanye Joko Widodo atau Jokowi dalam Pemilihan Presiden tahun 2019. Ketika itu, kata Ganjar, Jokowi mengingatkan kepada rakyat Indonesia untuk tidak memilih calon pemimpin yang memiliki rekam jejak buruk. Seperti sosok yang diktator, yang punya catatan kelam melanggar hak asasi manusia (HAM), pelaku kekerasan, hingga koruptor.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM, punya rekam jejak melakukan kekerasan, punya rekam jejak masalah korupsi," kata Ganjar ketika mengakhiri debat capres debat pamungkas di Jakarta Convention Center pada Ahad, 4 Februari 2024.
Lebih lanjut, Ganjar juga menyebutkan bahwa pernyataan Jokowi tersebut menjadi pegangan baginya dan Mahfud MD sebagai calon wakil presidennya. “Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan. Kriteria ini menjadi pegangan kita semua dalam memilih pemimpin."
Lantas, kapan Jokowi melontarkan pernyataan yang diungkit Ganjar tersebut?
Jokowi melontarkan pernyataan itu ketika debat capres pertama Pemilu 2019 pada Kamis, 17 Januari 2019. Debat tersebut digelar di Hotel Bidakarta, Jakarta Selatan dengan tema isu hukum, korupsi, Hak Asasi Manusia, dan Terorisme.
Dalam debat tersebut, Jokowi diberi kesempatan untuk memberikan pernyataan penutup sebelum calon lain, Prabowo Subianto. "Kami tidak ingin banyak bicara, kami sudah paham persoalan bangsa ini dan tahu apa yang harus kami lakukan, kami tidak punya potongan diktator atau otoriter" kata Jokowi.
Ia juga menyebut dirinya dan Ma'ruf Amin tidak memiliki rekam jejak pelanggaran HAM, kekerasan, hingga masalah korupsi. "Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan, kami juga tidak punya rekam jejak masalah korupsi, Jokowi-Amin akan pertaruhkan jabatan dan reputasi, akan kami gunakan semua kewenangan yang kami miliki untuk perbaikan bangsa ini," ujar Jokowi dikutip dari antaranews.com.
Menurut Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Klara Esti, dalam kampanye pada 2019, Jokowi tidak secara eksplisit meminta untuk tidak memilih pemimpin yang diktator dan punya rekam jejak melanggar HAM, melainkan menyatakan bahwa dirinya tak punya potongan (menjadi) diktator atau otoriter.
Dikutip dari antaranews.com, Associate Professor, Data Science Program Monash University Indonesia & Co-director Monash Data and Democracy Research Hub, Derry Wijaya menyampaikan pasangan Jokowi - Ma'ruf pada 2019 berjanji melanjutkan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. TKN Jokowi-Ma'ruf juga menyebut bahwa pasangan Jokowi-Ma'ruf tidak punya beban pelanggaran HAM masa lalu.
ANANDA RIDHO SULISTYA | ANTARA | FAJAR PEBRIANTO | ANNISA FEBIOLA
Foto 
