Masa Jabatan Pimpinan KPK Diperpanjang

MAHKAMAH Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diajukan komisioner KPK, Nurul Ghufron. Dengan putusan tersebut, masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang dari empat menjadi lima tahun.

Bersidang pada Kamis, 25 Mei lalu, para hakim konstitusi juga memutuskan usia pimpinan KPK minimal 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK dan maksimal 65 tahun. “Putusan itu berlaku dan mengikat sejak selesai diucapkan,” kata juru bicara MK, Fajar Laksono, pada Jumat, 26 Mei lalu.

Pasal yang digugat Ghufron diduga berkaitan dengan kepentingan pribadinya. Ia baru berusia 49 tahun saat masa jabatannya habis pada Desember 2023. Ghufron tak bisa mendaftar menjadi komisioner lagi jika aturan batas minimal usia pimpinan KPK masih seperti ketentuan sebelumnya.

Fajar memastikan putusan Mahkamah berlaku untuk kepemimpinan Firli Bahuri dan empat komisioner lain, termasuk Ghufron. Dengan demikian, masa jabatan Ketua KPK Firli Bahuri dan koleganya akan berakhir pada Desember 2024. Masa jabatan Dewan Pengawas KPK juga diperpanjang setahun

Empat hakim konstitusi, yakni Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Suhartoyo, menyatakan perbedaan pendapat atau dissenting opinion. Salah satu argumentasinya adalah independensi KPK tak berkaitan dengan masa jabatan pimpinan.

Baca: Ramai-ramai Melaporkan Firli Bahuri

Bekas Ketua KPK, Abraham Samad, menyatakan independensi komisi antikorupsi hilang karena putusan Mahkamah Konstitusi. Samad menganggap masa jabatan pimpinan KPK yang berbeda dengan institusi lain bertujuan membentuk ciri khas sebagai lembaga penegak hukum.

Sedangkan anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Benny K. Harman, mengatakan syarat menjadi pimpinan KPK dan masa jabatannya tak berada di tangan Mahkamah Konstitusi, melainkan pembuat undang-undang. Ia menuding putusan tersebut menunjukkan para hakim MK telah bermain politik. “Tertib konstitusi menjadi rusak,” ujar Benny.***

Kontroversi Peraturan KPU

Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali beraktivitas di Kantor KPU Boyolali, Jawa Tengah, Senin (15/5/2023). Berdasarkan data KPU Boyolali jumlah pendaftar bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Kabupaten Klaten Pemilu 2024 sebanyak 549 bacaleg dari 16 partai politik. Antara/Aloysius Jarot Nugroho

SEJUMLAH kejanggalan muncul dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di antaranya mengenai keterwakilan perempuan, waktu jeda mengikuti pemilu selama lima tahun bagi bekas narapidana korupsi, dan tak ada kewajiban melaporkan harta kekayaan.

Baca: Untuk Apa KPU Pusat Mengintimidasi KPU di Daerah?

“Pasal ini diduga untuk mengakomodasi kepentingan partai politik,” kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Ilmu Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Hurriyah, Selasa, 23 Mei lalu. Ia menyebutkan beberapa nama lembaga, termasuk Puskapol UI, dicatut dalam uji publik yang membahas regulasi tersebut. Padahal ia tak pernah menerima undangan dari KPU.

Komisioner KPU, Idham Holik, menyatakan lembaganya tak akan merevisi aturan itu. Ia meyakini tak ada pelanggaran dalam penyusunan regulasi teknis pemilu tersebut.