Bagi-bagi Kekuasaan ala Kabinet Prabowo

Lima petinggi di Koalisi Indonesia Maju yang mengetahui proses penyusunan kabinet Prabowo mengungkapkan, ada kemungkinan jumlah calon menteri dari kalangan profesional lebih banyak ketimbang kader partai. Namun calon itu harus terkoneksi atau disokong partai. Tujuannya: para menteri nonpartai tetap bisa mengikuti perintah presiden dan partai. 

Ahmad Muzani juga mengamini warta bahwa Prabowo ingin membentuk kabinet zaken. Menurut dia, calon menteri dari kalangan profesional merupakan bagian dari partai politik. “Terafiliasi dengan salah satu partai yang berkoalisi,” tuturnya, Selasa, 17 September 2024. 

•••

KABINET Prabowo Subianto ditengarai bakal lebih gemuk dibanding kabinet Presiden Joko Widodo. Sejumlah narasumber yang mengetahui pembahasan nomenklatur kementerian mengatakan Prabowo mungkin akan memiliki 44 anak buah di kabinet. Jumlah itu melonjak dibanding 34 kementerian pada masa Jokowi. 

Dari 44 kementerian, enam adalah kementerian koordinator atau ada tambahan dua posisi dibanding pemerintahan Jokowi. Selain kemungkinan penambahan, nama kementerian koordinator bisa berubah. Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi bisa jadi berganti nama menjadi Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Investasi.

Prabowo pun berencana memecah Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menjadi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan serta Kementerian Koordinator Hukum. Ia mempertahankan Kementerian Koordinator Ekonomi serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ia juga membentuk Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah.

Prabowo Subianto mengikuti Rapat Terbata Kabinet Indonesia Maju di Kantor Presiden, Jakarta, 5 Agustus 2024. Antara/Sigid Kurniawan

Sejumlah narasumber yang terlibat dalam penyusunan kabinet mengatakan kementerian koordinator akan diprioritaskan bagi ketua umum partai pengusung Prabowo-Gibran. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tak membantah atau membenarkan informasi tentang penambahan jumlah kementerian koordinator. “Masih dinamis,” ujarnya.

Sejumlah kementerian teknis diperkirakan juga akan dipecah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan dibelah menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Adapun urusan kebudayaan mungkin akan ditangani Kementerian Pariwisata.

Anggota Komisi X DPR, yang membidangi pendidikan dan pariwisata, Andreas Hugo Pareira, mengaku mendengar informasi serupa dari para kolega dan mitra kerjanya. “Ketika berbicara secara informal, informasi itu kerap muncul,” ucap politikus PDI Perjuangan ini.

Opsi lain, ekonomi kreatif bakal diurus badan khusus atau dilebur ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Tiga politikus Koalisi Indonesia maju mengatakan sejumlah direktorat jenderal berpotensi menjadi kementerian. Misalnya Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Anggota Komisi Hukum III DPR yang membidangi urusan hukum, Sarifuddin Sudding, mengaku mendengar kabar bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan dipecah menjadi Kementerian Hukum dan Kementerian HAM. “Informasi ini menjadi perbincangan di Komisi Hukum,” tuturnya, Kamis, 19 September 2024. 

Selain itu, sejumlah politikus Koalisi Indonesia Maju bercerita, Kementerian Badan Usaha Milik Negara mungkin akan dihapus. Nantinya kementerian itu berubah menjadi perusahaan induk. Konsep ini ditengarai meniru BUMN Singapura, Temasek Holding. Sufmi Dasco Ahmad tak menampik informasi ini. “Ada usulan yang masih dikaji,” katanya.

Salah satu pertimbangan Prabowo merombak Kementerian BUMN adalah banyak perusahaan pelat merah yang merugi. Prabowo pernah menyinggung soal BUMN dalam acara Mandiri Investment Forum, Maret 2024. Ketika itu ia menyatakan tak perlu ada hotel milik BUMN. “Kita harus punya program rasionalisasi dan menswastakan banyak perusahaan BUMN,” ucapnya.

Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani membenarkan informasi bahwa bakal ada penggabungan dan pemisahan kementerian. “Semua sudah dibicarakan melalui kementerian. Tapi saya enggak tahu persis jumlahnya,” ujarnya, Selasa, 17 September 2024.

Mengisi posisi kementerian teknis, setiap partai mendapat jatah kursi menteri dan wakil menteri. Tiga anggota tim pengkaji nomenklatur menyatakan Partai Amanat Nasional bisa menggembol tiga-lima kursi menteri. Adapun Partai Golkar juga dapat memperoleh lima posisi dan Partai Demokrat mengantongi empat kursi.

Prabowo juga akan mengagihkan kursi menteri kepada partai di luar Koalisi Indonesia Maju. Ada tiga partai yang bergabung, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera. Mereka diperkirakan mendapat satu kursi menteri.

Bukan hanya partai yang memiliki legislator di DPR yang beroleh kursi menteri. Partai gurem yang gagal lolos ke Senayan, yaitu Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, serta Partai Solidaritas Indonesia, pun akan mendapat jatah, masing-masing satu kursi. 

Meski jumlah kursi diperkirakan bertambah, di lingkup internal Gerindra, partai utama pendukung Prabowo, ada dua kelompok yang berbeda sikap. Sejumlah petinggi partai itu bercerita bahwa ada kelompok yang mendukung penambahan kursi menteri. Tujuannya adalah semua partai pendukung Prabowo kebagian jatah menteri.

Kelompok lain adalah mereka yang menolak penambahan kursi kabinet. Kelompok ini khawatir penambahan kementerian akan menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Apalagi pemerintahan Prabowo diperkirakan mengalami keterbatasan fiskal. Selain defisit APBN 2025 sebesar Rp 616,2 triliun, ada utang jatuh tempo yang harus dibayar Rp 800,3 triliun.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengingatkan bahwa kabinet yang gemuk akan membebani APBN dan memperumit sistem birokrasi. “Menambah kementerian itu artinya menambah belanja pegawai dan belanja barang,” kata Bhima, Kamis, 12 September 2024.

Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menampik jika disebut ada dua kelompok di partainya yang berbeda sikap mengenai jumlah kementerian. “Belum pernah dengar,” ujarnya. 

Sugiono. Tempo/Annisa Febiola

Berapa pun jumlah kementerian nanti, Prabowo kini punya keleluasaan mengaturnya. Pada Kamis, 19 September 2024, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Kementerian Negara dan mencabut aturan jumlah 34 kementerian. Penentuan jumlah kementerian kelak diserahkan kepada presiden baru.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Achmad Baidowi, mengatakan revisi Undang-Undang Kementerian Negara membuka peluang penggabungan ataupun pemisahan kementerian. “Yang tak dipecah ada tiga: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan,” tuturnya.

DPR sudah mulai menyesuaikan rencana penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo. Dua pemimpin komisi di parlemen mengatakan bakal ada tambahan dua komisi dari semula 11. Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi PAN, Sarifuddin Sudding, membenarkan informasi tersebut. “Jumlah komisi disesuaikan dengan kementerian baru,” ujarnya.