Hujan Kritik Raibnya Grafik Data Suara

Menurut Khoirunnisa, keputusan KPU menghapus grafik data persentase perolehan suara membuat masyarakat tidak bisa lagi mengontrol penghitungan data digital dan grafik suara. Sebab, yang tersisa hanya foto formulir C-hasil. Penghilangan grafik dan data digital penghitungan suara juga dinilai aneh karena dilakukan saat proses rekapitulasi sudah setengah jalan. “Ini akan memunculkan spekulasi,” ujarnya. “Kalau alasannya agar tidak ada polemik di masyarakat, seharusnya KPU segera memperbaki.”

Polemik penggunaan Sirekap telah muncul sejak proses rekapitulasi di tingkat TPS pada 14 Februari lalu. Saat itu, Sirekap ditengarai menampilkan banyak kesalahan hitung suara pada pemilihan presiden. Video mengenai penghitungan formulir C-hasil plano disebut berubah setelah dipindai ke aplikasi Sirekap. Perubahan hasil pemindai itu dianggap lebih banyak menguntungkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Sengkarut data Sirekap bukan hanya raibnya grafik data persentase. Hasil rekapitulasi suara di aplikasi penghitungan suara itu juga menjadi sorotan lantaran perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia tiba-tiba melesat hingga 3,13 persen pada 2 Maret lalu. Padahal, sepekan sebelumnya, berdasarkan penghitungan resmi atau real count KPU, suara PSI masih sekitar 2,54 persen.

Petugas panitia pemilihan kecamatan (PPK) bersama saksi merekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan secara manual di GOR Tanah Abang, Jakarta, 19 Februari 2024. TEMPO/M. Taufan Rengganis

Dihubungi secara terpisah, Komisioner KPU periode 2012-2017, Hadar Nafis Gumay, mengatakan penghapusan grafik data penghitungan suara belum pernah terjadi pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Pada Pemilu 2014, sistem penghitungan suara dikenal dengan Sistem Penghitungan (Situng).  

Hadar menjelaskan, grafik data yang diunggah sama seperti yang dimuat di Situng pada Pemilu 2014. Data itu juga digunakan saat pemilihan kepala daerah 2020. "Kalau ada kesalahan, tetap dijalankan saja sampai hasil maksimal yang bisa didapat," ujar Direktur Eksekutif Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (Netgrit) itu.

Menurut Hadar, aplikasi Sirekap sejatinya tetap digunakan sebagai bentuk transparansi, meski penghitungan suara di aplikasi tersebut tidak akurat 100 persen. Toh, hasil akhir penghitungan suara yang digunakan adalah rekapitulasi manual. "Penghapusan bukan solusi karena akan membuat kecurigaan publik semakin menjadi," ucapnya. "Publik tidak lagi bisa mengetahui bagaimana rekapitulasi tersebut berjalan."

Penghapusan Grafik Data Mengkonfirmasi Dugaan Sirekap Bermasalah

Adapun Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menyatakan penghapusan data grafis penghitungan suara seakan-akan mengkonfirmasi dugaan adanya masalah dalam proses rekapitulasi lewat Sirekap. Penyelenggara pemilu, menurut dia, sejak awal gagal mempersiapkan aplikasi yang sebenarnya menjadi alat bantu penghitungan suara. “Rentetan masalah Sirekap ini akan menimbulkan konsekuensi ketidakpercayaan publik kepada KPU,” katanya.

Masalah di Sirekap tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa. Sebab, menurut dia, hal ini bisa menimbulkan kecurigaan penyelenggaran pemilu gagal menghasilkan sistem rekapitulasi untuk membantu proses penghitungan suara berjenjang itu. Apalagi, kata Kaka, kegagalan pemanfaatan aplikasi yang digunakan KPU ini bukan yang pertama. 

Aplikasi Sistem Informasi Politik (Sipol), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), dan Sistem Informasi Logistik (Silog) di KPU sebelumnya juga bermasalah. Menurut Kaka, beberapa data di Silon tidak muncul sehingga publik dan lembaga pengawas sulit mengawasi. “Patut diduga pula banyak partai yang tidak lolos saat verifikasi, tapi diloloskan karena ada informasi yang tidak dibuka di Silon.”

Kaka menilai publik patut curiga karena aplikasi yang menjadi alat bantu pada Pemilu 2024 itu terus bermasalah. Kecurigaan semakin besar karena KPU tiba-tiba menghapus grafik data penghitungan suara di tengah isu adanya dugaan penggelembungan suara partai. “Menyembunyikan grafik data semakin membuat orang curiga,” ujarnya. “Untuk masalah ini memang lebih baik ada digital forensik.”

Pakar keamanan siber dari CISSReC, Pratama D. Persadha, mengatakan KPU seharusnya memperbaiki, bukan menghapus beberapa fungsi, jika menyadari sistem Sirekap bermasalah. Penghapusan grafik data persentase, menurut dia, bisa menimbulkan isu bahwa KPU telah menghilangkan fungsi transparansi. KPU juga bisa dituding secara diam-diam ingin menggelembungkan atau menggeser suara lewat penghapusan grafik data penghitungan suara.

Pratama menuturkan publik menggunakan fitur grafik penghitungan suara untuk ikut mengawasi hasil penghitungan sementara. Masyarakat tidak mungkin menghitung secara manual 823 ribu TPS untuk memastikan bahwa hasil rekapitulasi KPU tidak ada penyelewengan. “Sekarang publik tidak bisa lagi melihat gambaran utuh perolehan suara pilpres dan pileg 2024 lantaran Sirekap kini hanya menampilkan formulir model C,” ujarnya.

Menurut dia, KPU semestinya bisa bersikap bijaksana karena banyak mendapat sorotan dalam penggunaan alat bantu hitung itu. Permasalahan aplikasi Sirekap itu antara lain perbedaan pembacaan optical character recognition (OCR) dan optical mark reader (OMR), lokasi server, serta dugaan penggelembungan suara partai. OCR dan OMR merupakan rekognisi pengekstrak teks dari gambar.

Menanggapi hal tersebut, anggota KPU Idham Holik mengatakan lembaganya hanya akan menampilkan bukti autentik hasil perolehan suara, yaitu formulir model C1-plano atau catatan hasil penghitungan suara pemilu. Menurut dia, fungsi utama Sirekap adalah menampilkan publikasi foto formulir model C1-plano untuk memberi informasi yang akurat. "Kebijakan KPU hanya menampilkan bukti autentik perolehan suara peserta pemilu," katanya.

Idham menegaskan, KPU tetap menjaga transparansi hasil pemilu.Tidak hanya hasil rekapitulasi berjenjang yang dipublikasikan KPU, proses rekapitulasi tersebut juga wajib disiarkan secara langsung dengan teknologi live streaming melalui jaringan di Internet.