Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim bakal mengakhiri tugasnya sebagai pembantu presiden pada pertengahan Oktober 2024 mendatang. Eks bos Gojek itu disebut tidak bakal melanjutkan kariernya sebagai Mendikbudristek untuk pemerintahan selanjutnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Nunuk Suryani. "Enggak lanjut, kayaknya beliau lebih ingin urus anaknya," ujarnya ditemui di sela-sela kunjungan kerjanya ke Merauke, Papua Selatan pada Rabu, 18 September 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Indikasi lain, katanya, saat Nadiem secara tidak langsung berpamitan dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada 11 September 2024 lalu. Di forum rapat kerja itu, Nadiem membacakan puisi sekaligus menitip program ciptaannya, Merdeka Belajar.
Nadiem masuk dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju jilid II, ketika resmi dilantik Presiden Joko Widodo pada 2019. Kehadiran Nadiem di jajaran menteri kabinet itu menuai sorotan lantaran latar belakangnya sebagai pebisnis, bukan akademisi.
Sebelum menjadi menteri, Nadiem menjabat penasihat informal presiden di bidang teknologi. Nadiem kerap berdiskusi dengan kepala negara. Dari diskusi itu, Nadiem mengusulkan agar pembenahan kualitas sumber daya manusia dimulai dari sistem pendidikan yang ada.
Nadiem pernah mengungkapkan alasan Jokowi memilihnya sebagai Mendikbudristek. Pertama, ia dianggap mampu mengantisipasi tantangan masa depan, termasuk kebutuhan pekerjaan. Jokowi juga membutuhkan sosok inovatif yang ada di diri Nadiem.
Penunjukan Nadiem sebagai menteri pendidikan juga dikritisi oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI lantaran sejumlah kebijakan yang dibuat. Koordinator JPPI, Ubaid Matraji menduga Jokowi sengaja membawa sektor pendidikan ke arah komersialisasi dengan menunjuk Nadiem sebagai Mendikbudristek.
"Road map-nya ke komersialisasi dan liberalisasi. Jadi pendidikan ini bagian dari lahan bisnis sehingga yang ditunjuk adalah pebisnis," kata Ubaid, dikutip dari Majalah Tempo Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi.
Menjelang lengser, Nadiem justru mendapat kritikan dari Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla atau JK. Dia menilai, Nadiem tidak memiliki cukup pengalaman di dunia pendidikan.
JK juga menyinggung kinerja Nadiem sebagai menteri pendidikan yang tidak pernah datang ke daerah dan jarang berkantor. JK menilai, perlu sosok yang berkompeten untuk mengisi posisi kementerian ini.
Sebab, ujarnya, jika menteri pendidikan tak benar-benar paham dengan bidangbya, maka sebanyak apa pun anggaran yang ada tidak bisa digunakan secara optimal. "Kalau enggak mengerti pendidikan, beginilah. Mau berapa sekian ratus triliun dikasih, akan hancur-hancuran. Ini keluhan semua orang," ujar JK.
Pilihan Editor: Dirjen GTK Kemendikbud: Lulusan SMA di Papua Bisa Jadi Guru SD
Foto 
