Kalau Optimistis, Imunnya Tinggi

Pertama, positivity rate akan rendah kalau tingkat vaksinasinya tinggi. Di luar Jawa hampir seluruhnya (tingkat vaksinasi) di bawah 29 persen. Bahkan banyak daerah di bawah 20 persen. Yang terendah Lampung, masih 15 persen. Tentu herd immunity belum terbentuk. Kedua, saya sudah memanggil Gubernur Aceh. Saya ingatkan karena beberapa kegiatan tertentu masih berjalan, mobilitasnya masih tinggi, sehingga wilayah aglomerasinya harus ditangani. Dengan disiplin mobilitas bisa diselesaikan.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, stok vaksin di sejumlah daerah di luar Jawa-Bali per 26 Agustus lalu masih melimpah, tapi laju vaksinasinya lambat. Apa kendalanya?

Kami melihat vaksinasi yang berjalan dengan sistem sentral. Di luar Jawa, vaksinasi di Sulawesi Utara ataupun Kepulauan Riau sudah di atas nasional. Tentu langkah yang dilakukan adalah mendorong vaksinasi melalui sentra-sentra dan terakselerasi dengan bantuan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI. Hampir semua daerah telah meminta vaksin. Pengiriman vaksin yang tertinggi memang di minggu keempat Agustus. Saat barang terkirim memang stoknya naik, tapi sebelum itu stok relatif terbatas.

Bagaimana koordinasi dengan Luhut Pandjaitan, yang memimpin PPKM Jawa-Bali?

Kami selalu ada rapat mingguan untuk koordinasi. Kami berkoordinasi terus-menerus karena varian delta ini berbeda. Menjelang Mei lalu, jumlah kasus sudah di bawah 100 ribu. Saat varian delta masuk, ditandai dengan kejadian di Kudus, Jawa Tengah, multiplikasi kasusnya tinggi sekali. Ketika itu proses genome sequencing relatif lama, dua minggu. Sejak itu genome sequencing dipercepat sehingga pelacakan ke daerah lain juga cepat. Jumlah kasus naik itu bukan karena Lebaran, tapi kasus Kudus pasca-Lebaran. Kedua, pulangnya PMI (pekerja migran Indonesia) dari Malaysia. Malaysia terkena varian delta lebih dulu.

Presiden Joko Widodo bertemu dengan para pemimpin partai politik koalisi pemerintah, 25 Agustus lalu, untuk membahas penanganan pandemi. Apa yang diharapkan Presiden dari partai-partai politik?

Bapak Presiden meminta dukungan dari partai politik secara keseluruhan untuk menunjang program penanganan Covid dan pemulihan ekonomi. Ini kerja bersama. Bapak Presiden sekali lagi mengatakan kita tetap harus waspada. Ini belum berakhir walaupun pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua sudah mencapai 7,07 persen. Di kuartal ketiga, dengan pengetatan PPKM, kasusnya sudah drop, kasus aktif di bawah 200 ribu. Bahkan beberapa hari ini di bawah 10 ribu. Namun kita tidak tahu apakah varian-varian ini bermutasi lagi. Varian delta belum selesai. Jangan sampai kita jadi kendor.

Penanganan pandemi adalah tanggung jawab pemerintah. Apa urgensi Presiden mengumpulkan dan menyampaikan hal ini kepada ketua-ketua partai politik?

Penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi adalah kerja bersama. Karena itu, semua unsur kebijakan politik dibutuhkan karena kebijakan politik belum selesai. Kami telah menyediakan dana PEN (pemulihan ekonomi nasional) secara besar. Namun pelaksanaan kebijakan anggaran di daerah tidak bisa merespons secara cepat karena perlu persetujuan dari dewan perwakilan rakyat daerah. Dari realisasi dana perlindungan sosial dan dana pemulihan ekonomi daerah, realisasi biaya operasional kesehatan, seluruhnya jauh di bawah nasional. Bahkan di bawah 25 persen. Berarti ada hal yang harus diselesaikan. Karena itu, Bapak Presiden mengaitkan ini dengan otonomi daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Rumah DInas Menteri, Jakarta, 2 September 2021. TEMPO/Tony Hartawan

Apa solusinya?

Pemerintah sedang memasukkan HKPD (Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah). 

Apakah Presiden memberikan instruksi khusus kepada para ketua partai?

Intinya, pertemuan itu menyamakan langkah dan menyamakan frekuensi. Prinsipnya, partai-partai pendukung Bapak Presiden siap mendukung kebijakan-kebijakan yang dilakukan agar kita bisa mengubah pandemi menjadi endemi. Beberapa negara sudah mengarah ke sana. Bapak Presiden meminta kampanye nasional tentang penggunaan masker dan divaksin. Itu kunci utama.

Dengan pendekatan PPKM berlevel dua bulan terakhir, bagaimana evaluasinya terhadap perekonomian dan proyeksinya ke depan?

Alhamdulillah, dengan penurunan jumlah kasus ini, kami berharap kegiatan ekonomi bisa bergerak kembali mulai September. Kami melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga yang semula diproyeksikan sebesar 5 persen kelihatannya terkoreksi 2 persen. Namun, di kuartal keempat, dengan harapan tidak ada varian yang lebih kuat dari delta, kami optimistis secara year-on-year akan kembali. Kami berharap target pertumbuhan pada akhir tahun 3,7-4,5 persen masih bisa dicapai.

Apa kebijakan yang diambil pemerintah untuk mencapai target tersebut?

Saya tadi juga berbicara dengan Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) agar pengenaan pajak penjualan atas barang mewah dan pajak pertambahan nilai properti dilanjutkan sampai Desember. Kami sudah melanjutkan program kredit usaha rakyat sebesar 3 persen sampai Desember sehingga perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah masih dijaga. Resiliensi UMKM terbukti akan menopang pertumbuhan ekonomi.

Apakah KPC-PEN menyiapkan program khusus untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi?

KPC-PEN sudah menyiapkan dana Rp 744,7 triliun. Dana ini untuk sektor kesehatan Rp 214 triliun, realisasinya sekarang 37 persen; perlindungan sosial Rp 186,64 triliun, realisasinya 55 persen atau Rp 102 triliun; dukungan UMKM Rp 162 triliun, realisasinya 30 persen atau mendekati Rp 48 triliun; program prioritas, termasuk padat karya, program pertanian, disiapkan Rp 117 triliun, realisasinya 44 persen; dan insentif usaha Rp 62 triliun sudah terealisasi 90 persen. Program-program tersebut diharapkan menjadi buffer pertumbuhan ekonomi.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022, pemerintah mengalokasikan Rp 301,8 triliun untuk penanganan pandemi, turun drastis dibanding pada tahun ini. Apa pertimbangannya?

Untuk PEN tahun 2022 memang angkanya rendah karena dikunci di kegiatan perlindungan sosial dan kesehatan. Kami melihat bahwa ke depan untuk vaksinasi, misalnya, menggunakan data PBI (penerima bantuan iuran). Kalau kita bicara vaksinasi dosis ketiga, itu di luar PBI, ya dibayar oleh setiap individu. Tentu program lain dikembalikan kepada setiap kementerian. Kita mau facing out dari pandemi menjadi endemi. Nanti dilihat situasi lapangannya seperti apa.

Pemerintah tampaknya sangat optimistis pandemi bisa cepat ditangani.

Pemerintah kan harus optimistis. Kalau pemerintah tidak optimistis, siapa lagi di republik ini yang optimistis?

Vaksinasi di banyak negara umumnya berlangsung gratis dan sepenuhnya ditanggung pemerintah. Mengapa di Indonesia ada opsi vaksin berbayar?

Pertimbangannya akselerasi. Keterlibatan korporasi untuk vaksin gotong-royong. Dari korporasi ke pegawainya kan gratis. Karena itu, timbul yang namanya gotong-royong.

Bagaimana dengan vaksin gotong-royong individual yang skemanya berbayar untuk masyarakat?

Itu kan tidak jalan.

Apakah ketika itu pertimbangannya juga untuk mengakselerasi vaksinasi?

Pokoknya kan itu tidak jalan. Kami sekarang sedang memikirkan yang ke depan. Untuk boosting masak negara lagi yang membayar? Sekarang kita punya BPJS Kesehatan. Ada yang disubsidi pemerintah dan ada yang membayar iuran secara aktif. Ke depan, konsep vaksinasi seperti itu karena vaksinasinya bukan satu kali. Vaksinasi akan bergantung pada strain virus.

Benarkah Anda menginisiasi program vaksin gotong-royong individual itu?
Kalau vaksin gotong-royong kan basisnya korporasi, Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia). Kemarin yang jadi masalah sebetulnya distribusinya melalui siapa. Masalah transparansi saja. Untuk itu pun kami sudah berkomunikasi dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan KPK sudah bersama kami dalam penanganan kebijakan-kebijakan terkait dengan vaksinasi dan yang lain.

Untuk vaksinasi dosis ketiga atau booster, bagaimana dengan masyarakat tidak mampu?
Selama ini pemerintah sudah punya BPJS Kesehatan. Berarti bukan kali ini saja mereka yang tidak mampu itu diberi bantuan iuran. 

BPJS Kesehatan dilibatkan dalam program vaksinasi dosis ketiga mulai tahun depan?

Ini sedang dipersiapkan bagaimana meningkatkan vaksinasi pada 2022.

Mengenai vaksin dosis ketiga, banyak pejabat dan politikus di daerah justru mendapat jatah. Bagaimana pemerintah pusat mengatasi masalah ini?

Semua itu basisnya frontline service. Yang menangani PPKM di lapangan setiap hari ketemu orang, apalagi mesti tracing. Tentu sekarang kebijakannya dua dosis dulu. Makanya untuk dosis ketiga nanti disiapkan yang "berbayar", tapi bukan gotong-royong. Makanya basisnya harus ada, yaitu iuran BPJS Kesehatan. Kemarin karena ada varian delta dan tekanan terhadap layanan kesehatan, tenaga kesehatan didahulukan.

Di tengah penanganan pandemi yang masih jauh dari tuntas, Partai Golkar justru mulai mempromosikan Anda sebagai calon presiden 2024 melalui pemasangan baliho. Mengapa memulai kampanye sekarang?

Penanganan Covid horizonnya mingguan. Jadi kami belum bisa melihat melampaui satu minggu. Politik 2024 itu kejauhan. Kita masih di 2021.

Benarkah Partai Golkar mengkampanyekan Anda sebagai calon presiden karena itu keputusan partai dalam rapat pimpinan nasional pada Maret lalu?

Kalau hasil rapat, kan, yang memutuskan 34 pimpinan daerah.

Artinya inisiatif untuk mempopulerkan Anda berasal dari pengurus daerah?

Artinya sudah ada langkah-langkah.

Apakah Anda menginstruksikan pengurus dewan pimpinan cabang dan daerah Partai Golkar memasang baliho bergambar Anda?

Kalau itu tanya sama yang bikin surat itu, he-he-he….

Presiden Jokowi mempercayai Anda sebagai menteri koordinator, Ketua KPC-PEN, hingga memimpin PPKM di luar Jawa-Bali. Sejauh mana pengaruhnya terhadap tingkat keterpilihan Anda?

Kalau itu harus ditanyakan kepada converter elektabilitas. Kalau di ekonomi ada namanya currency converter. Jadi kalau (elektabilitas) itu harus ada konversinya.

Apakah Anda menilai tugas-tugas yang diberikan Presiden menguntungkan Anda?

Ini amanah, harus dilaksanakan. Ini tugas negara dan juga untuk mendorong optimisme. Kalau optimistis, imunnya tinggi, he-he-he….

Seperti halnya penugasan negara untuk menangani pandemi, apakah Anda juga mendapat penugasan dari partai untuk maju dalam pemilihan presiden 2024?

Kembali lagi, kita ini masih di timeframe 2021. Dengan adanya pandemi Covid, timeframe-nya lebih mikro. Ada pembatasan kurun waktu yang skalanya mikro.

Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto (kanan) menyaksikan vaksinasi COVID-19 di halaman Kantor Gubernur Sulteng di Palu, Sulawesi Tengah, 27 Agustus 2021. ANTARA/Basri Marzuki

Bagaimana Anda melihat dampak pandemi terhadap persaingan politik tiga tahun mendatang?

Pertama, perubahan masyarakat pasti ada karena satu setengah tahun work from home dan ada digitalisasi. Komunikasi melalui media juga berubah. Sekarang media cetak dibaca lebih sedikit orang dibanding media elektronik. Kalau kita lihat, generasi pemilihan umum ke depan adalah generasi pasca-1998. Secara politik tentu akan netral terhadap berbagai ideologi karena tidak ada pengalaman pribadi terhadap situasi-situasi nasional dan kebangsaan.

Anda sempat bersafari politik dan bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto. Apakah pertemuan tersebut bagian dari konsolidasi partai pendukung pemerintah untuk membaca peta koalisi ke depan?

Partai politik tidak bisa soliter. Di republik ini tidak ada satu partai yang (perolehan suaranya) di atas 51 persen. Karena itu, (pemerintah) dalam mengambil kebijakan membutuhkan dukungan dari partai-partai politik, apalagi kalau dalam satu koalisi. Jadi pertemuan itu penting untuk mengalibrasi kebijakan publik yang akan diambil. Apalagi dalam situasi pandemi pemerintah banyak mendorong keputusan yang membutuhkan dukungan dari parlemen. Apakah itu terkait dengan politik anggaran, Undang-Undang Cipta Kerja, perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ada juga moratorium Undang-Undang Pemilu. Kebiasaan politik kita setiap mau pemilu membikin undang-undang baru. Dalam rangka Covid, kita harus mengurangi noise sehingga soliditas dan kebersamaan menjadi penting.

Golkar sempat vokal mengkritik Undang-Undang Pemilu, tapi kemudian berubah sikap. Benarkah perubahan itu terjadi karena permintaan Jokowi?

Kami kan dalam satu koalisi. Koalisi itu penting untuk penyamaan persepsi. Kalau tidak sama persepsinya, ya, jalan sendiri-sendiri.

Apakah keputusan Golkar mempromosikan Anda ke masyarakat melalui baliho juga dikomunikasikan dengan Presiden?

Kalau itu sudah izin biro iklan, he-he-he….

Apakah sudah mendapatkan persetujuan Jokowi?

Kami sebagai partai politik punya tahapan-tahapan, dan tahapan-tahapan itu sesuai dengan Undang-Undang Pemilu.

Bagaimana Anda dan Partai Golkar menyikapi wacana amendemen konstitusi dan perpanjangan masa jabatan presiden?

Karena belum ada, ya, belum ada (sikap). Kami kan enggak bisa berandai-andai.

AIRLANGGA HARTARTO | Tempat dan tanggal lahir: Surabaya, 1 Oktober 1962 | Pendidikan: Sarjana Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1987); Insinyur Profesional Utama Persatuan Insinyur Profesional Indonesia (2015); Advanced Management Program di Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat (1993); Master of Management Technology, University of Melbourne, Australia (1996); Master of Business Administration Monash University, Australia (1997) | Karier: Pendiri dan Presiden Komisaris PT Fajar Surya Wisesa Tbk, Pendiri dan Presiden Komisaris PT Ciptadana Capital (1999-2016), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (2006-2009, 2009-2014, 2014-2016), Menteri Perindustrian (2016-2019), Menteri Koordinator Perekonomian (sejak Oktober 2019), Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (sejak Juli 2020) | Organisasi: Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (2006-2009), Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia (sejak 2017), Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar (sejak 2017) | Penghargaan: Satyalancana Wira Karya (2014); 56th Lee Kuan Yew Exchange Fellow, Singapura (2017); Doctor Honoris Causa Bidang Development Policy dari Korea Development Institute School of Public Policy, Korea Selatan (2019); Bintang Mahaputera Adipradana (2020)