Paraf Suami di Nota Dinas Bupati

MENANTI di sekitar perempatan Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, tujuh personel Komisi Pemberantasan Korupsi mengamati hilir-mudik mobil ke rumah pribadi Bupati Puput Tantriana Sari. Mereka tengah bersiap menggelar operasi tangkap tangan Bupati Probolinggo dan suaminya, Hasan Aminuddin, sejak Ahad sore, 29 Agustus lalu.

Tepat pukul sembilan malam, satu mobil Isuzu Panther berkelir merah parkir di depan rumah Bupati Puput. Camat Krejengan Doddy Kurniawan turun dari mobil berpelat merah tersebut. Ia berjalan menuju samping rumah Bupati, kantor Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo. Sumarto, yang datang bersama Doddy, tetap berada di mobil.

Satu jam kemudian, Camat Gading Hary Tjahjono dan seorang camat lain juga tiba di kantor itu. Mereka menemui Hasan Aminuddin yang menjabat Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai NasDem, yang sudah lebih dulu berada di dalam kantor. “Tiap malam dijadwalkan tiga camat bergiliran bertemu dia,” tutur mantan Kepala Satuan Tugas Penyelidikan KPK, Harun Al Rasyid, Kamis, 2 September lalu.

Tiga mantan anak buah Harun ikut dalam penguntitan pada malam tersebut. Harun juga sudah menyelidiki Hasan sejak Maret lalu. Penelusurannya berhenti karena pimpinan KPK menyatakan ia tak lulus tes wawasan kebangsaan, sehingga nonaktif sebagai penyelidik. Kewenangannya menyelidiki dugaan suap Bupati Probolinggo dicabut. Namun anak buahnya tetap berkomunikasi dengan dia dalam operasi itu. “Saya hanya membimbing mereka, tidak memberi perintah karena sudah nonaktif,” ucapnya.

Harun mengatakan para camat membawa map berisi nota dinas setiap kali bertemu Hasan. Nota itu berisi nama penjabat kepala desa yang diusulkan. Pada 9 Agustus lalu, terdapat 252 desa dari 24 kecamatan yang masa tugas kepala desanya berakhir. Pada malam itu, Doddy membawa nota dinas yang mencantumkan nama Sumarto sebagai kandidat penjabat kepala desa.

Harun Al Rasyid (atas) dan Farid Andhika di kantor Komnas HAM, Jakarta, 24 Mei 2021/ANTARA/M Risyal Hidayat

Bupati Puput akan menunjuk para kepala desa berdasarkan usul camat. Peran Hasan menyelip dalam proses itu. Sebelum nama kandidat dibawa ke meja istrinya, nota dinas harus mendapatkan paraf Hasan. Tentu saja paraf itu tidak gratis.

Ketika terpilih, para kepala desa diberi kewenangan mengelola tanah negara sebagai penambah tunjangan. Mereka menyebut model kompensasi ini sebagai tanah bengkok. Luas tanah setiap desa berbeda-beda. Makin luas tanahnya, makin besar pula uang yang harus disetorkan kepada suami Bupati.

Nilainya bervariasi, antara Rp 15 juta dan Rp 20 juta. Mereka menyebut setoran ini dengan “sodaqoh”. “Uang yang disetor bergantung pada seberapa luas tanah bengkok yang akan didapatkan oleh penjabat kepala desa,” ujar Harun.

Agaknya Hasan sudah merasa diawasi. Ia meminta para camat dan kepala desa tak membawa uang malam itu. Sebulan sebelumnya, penguntitan penyidik KPK bocor. “Saya sempat mengobrol dengan si pembocor dan memintanya tidak mengulanginya lagi,” ucap Harun, tanpa mau menyebut identitas si pembocor.

Itu sebabnya tim KPK yang mengikuti Hasan sempat waswas. Mereka sadar Hasan dan Puput memiliki pengaruh dan pendukung yang banyak di Probolinggo. “Dia raja kecil di sana,” kata Harun.

•••

SAAT bertolak ke Probolinggo pada Rabu pagi, 25 Agustus lalu, tujuh pegawai muda KPK tak putus berkomunikasi dengan Harun Al Rasyid. Mereka sudah bersiap menggelar operasi tangkap tangan. Selain dibimbing Harun, mereka dibimbing Farid Andhika, mantan Kepala Satuan Tugas Pengaduan Masyarakat.

Empat mantan anak buah Farid ikut dalam operasi ini. Bernasib sama dengan Harun, kewenangan Farid juga dicabut karena pimpinan KPK menyatakan dia tak lulus tes wawasan kebangsaan.

Terbiasa dipimpin Harun dan Farid, timnya membutuhkan waktu untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam menggelar operasi. “Kami akan membantu membimbing dari kantor,” kata Farid mengulang ucapannya kala itu.

Mereka mulai mendapat petunjuk kuat soal transaksi haram itu pada Jumat, 27 Agustus lalu. Harun lantas menelepon atasannya, Direktur Penyelidikan Brigadir Jenderal Endar Priantoro. “Eskalasi sudah tinggi,” tuturnya. “Saya mengabarkan mungkin satu-dua hari atau setidaknya seminggu bakal ada penangkapan.”

Harun mengatakan Endar hanya membalas dengan ucapan terima kasih. Harun berupaya melibatkan diri dengan meminta izin kepada mantan Kepala Kepolisian Resor Probolinggo itu. Harun dan Farid berharap diizinkan menyusul timnya ke Probolinggo. Namun, karena berstatus nonaktif, Endar tak membolehkan keduanya pergi.

Tak patah arang, Harun dan Farid tetap mengarahkan tim KPK di lapangan. Mereka bahkan membuat tiga skenario operasi. Salah satunya skenario menangkap Hasan jika tak ada perpindahan uang. “Jika uangnya tak dibawa masuk, kami menyarankan agar penangkapan dilakukan di luar atau di jalan setelah mereka terpisah supaya tidak ada gesekan,” ujar Farid.

Benar saja. Para camat hanya membawa map dan tak menyetorkan uang. Tim operasi tangkap tangan (OTT) meyakini uang tersebut masih tersimpan di dalam mobil Doddy Kurniawan dan Sumarto.

Pada Ahad, 29 Agustus lalu, pukul 23.30, pertemuan di kantor Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo itu bubar. Saat itu, salah satu tim KPK mengikuti mobil yang ditumpangi Doddy dan Sumarto.

Di tengah jalan, mereka mencegat mobil Isuzu Panther tersebut. Mereka menemukan nota dinas yang sudah dibubuhi paraf Hasan dan plastik kresek berisi Rp 220 juta di bawah jok sopir. Keduanya langsung diboyong ke kantor Kepolisian Resor Probolinggo.

Tim KPK yang lain juga bergerak. Mereka menangkap Camat Kraksaan Ponirin, Camat Banyuanyar Imam Syafi’i, Camat Paiton Muhamad Ridwan, dan Camat Gading Hary Tjahjono. Menjelang subuh, para pegawai KPK itu menjemput Bupati Puput dan Hasan di rumahnya. Mereka membawa keduanya ke kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya yang berjarak sekitar 100 kilometer dari Polres Probolinggo.

Puput dan Hasan diterbangkan ke Jakarta keesokan harinya. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan lembaganya menemukan ada banyak orang yang terlibat dalam dugaan suap jabatan ini. “KPK menetapkan 22 orang sebagai tersangka,” ujar Alexander dalam konferensi pers pada Selasa, 31 Agustus lalu.