Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Vaksinasi ketiga tak berjalan maksimal dan belum mencapai target.
Sejumlah kalangan yang terpinggirkan bahkan belum mendapat vaksin dosis pertama.
Di tengah ketidakberesan vaksinasi, pemerintah memunculkan lagi gagasan vaksin berbayar.
BOLAK-BALIK menanyakan kepastian vaksin Covid-19 ketiga kepada pengelola rumah sakit tempatnya bekerja, Purnomo tak kunjung mendapat kepastian. Perawat di sebuah rumah sakit swasta di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, ini merasa membutuhkan booster agar lebih terlindung saat bertugas di instalasi gawat darurat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut dia, manajemen menjelaskan bahwa tenaga kesehatan di rumah sakit itu akan disuntik vaksin ketiga secara bergantian. Tujuannya, menghindari kejadian ikutan pasca-imunisasi secara bersamaan. “Masih menunggu jadwal, tapi belum tahu kapan,” kata Purnomo kepada Tempo, Jumat, 3 September lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berbeda dengan vaksin pertama dan kedua yang diterimanya pada Februari lalu, Purnomo menilai kuota penerima booster lebih terbatas. Kala itu, vaksinasi bisa menjangkau 90 orang dalam sehari. Namun vaksinasi ketiga cuma 40 orang per hari.
Kondisi serupa dialami Resa, bukan nama sebenarnya, manajer klinik kesehatan utama di Kota Yogyakarta. Sebanyak 21 tenaga kesehatan yang terdiri atas dokter, bidan, apoteker, dan tenaga penunjang belum mendapat booster. Resa beberapa kali bertanya kepada pusat kesehatan masyarakat terdekat—sebagai penyelenggara vaksinasi. Pada Kamis, 2 September lalu, puskesmas meminta tenaga kesehatan di klinik mengisi formulir pendataan. “Serba tidak pasti,” ujar Resa.
Vaksinator menyuntikkan vaksin COVID-19 Moderna sebagai dosis ketiga kepada seorang tenaga kesehatan di Puskesmas Penumping, Solo, Jawa Tengah, 12 Agsutus 2021. ANTARA/Maulana Surya
Di Ibu Kota, seorang tenaga kesehatan bernama Anjani juga kelabakan mencari vaksin booster. Padahal ia kerap menjadi petugas vaksin temporer yang menyuntik ratusan orang per hari. Namun, karena bukan karyawan di fasilitas kesehatan, Anjani tak kunjung mendapat suntikan ketiga.
Kementerian Kesehatan telah memulai vaksinasi Covid dosis ketiga yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Tujuannya, menguatkan kekebalan terhadap virus corona. Program ini dimulai pada pertengahan Juli lalu, seiring dengan kedatangan 3 juta dosis vaksin Moderna. Produk asal Amerika Serikat itu bisa juga digunakan untuk mereka yang belum pernah divaksin.
Namun vaksinasi booster untuk tenaga kesehatan tak berjalan maksimal. Sebelumnya, juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan program tersebut ditargetkan rampung bulan Agustus. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada 4 September lalu, baru 706.578 dosis disuntikkan. Angka itu belum mencapai 50 persen atau hanya 48,1 persen dari target 1.468.764 orang.
Kesulitan mengakses vaksin tak hanya dialami tenaga kesehatan, tapi juga masyarakat umum. Ketua Rukun Tetangga 7, Desa Gatak, Kabupaten Klaten, Budi Setyawan, pontang-panting mencari vaksin pertama sejak Juni lalu. Laki-laki 51 tahun itu pernah antre untuk memperoleh vaksin di balai desa, tapi tak kebagian karena jumlahnya terbatas.
Di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, bahkan sempat terjadi kericuhan saat vaksinasi massal digelar di Lapangan Lasinrang pada Selasa, 24 Agustus lalu. Calon peserta vaksinasi yang tak kebagian jatah menguber-uber petugas vaksin. Warga Pinrang, Maya, termasuk yang tak mendapat jatah meski telah antre bersama ratusan orang lain. “Kuotanya cuma untuk 50 orang,” kata Maya. Dua pekan sebelumnya, Maya juga gagal mendapat vaksin karena alasan serupa.
Di Kota Yogyakarta, banyak penyandang difabel, tunawisma, transpuan, pekerja seks, dan penduduk miskin di bantaran Kali Code tak tersentuh vaksin Covid-19. Andy Reza, Ketua Sentra Vaksinasi untuk Warga Yogyakarta, kelompok masyarakat sipil yang mengupayakan akses vaksin untuk penduduk marginal, mengatakan kebanyakan dari mereka tak bisa divaksin karena tak memiliki kartu tanda penduduk.
Sentra Vaksinasi Warga pun jumpalitan mencari vaksin. Mereka sempat berkomunikasi dengan Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi, yang juga Ketua Harian Satgas Covid-19 Yogyakarta, dan bersurat ke dinas kesehatan pada Agustus lalu, tapi hasilnya nihil. Menurut Andy, dinas kesehatan menyatakan stok vaksin habis dan hanya diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai KTP Yogya.
Hingga akhirnya Sentra Vaksinasi memperoleh seribu dosis vaksin dari Komando Resor Militer 072/Pamungkas. Rencananya, 520 orang dari kelompok marginal akan divaksin pada Kamis, 9 September. “Berbulan-bulan menanti, akhirnya saya bisa dapat vaksin,” tutur Dian, transpuan asal Sidomulyo, Tegalrejo, Kota Yogyakarta.
•••
DI TENGAH sulitnya tenaga kesehatan dan masyarakat mencari vaksin Covid-19, sejumlah pejabat dengan mudah memperoleh booster. Padahal, dalam surat edaran yang diterbitkan Kementerian Kesehatan, booster hanya diperuntukkan bagi sumber daya manusia di bidang kesehatan, yang terdiri atas tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas kesehatan.
Di Kabupaten Klaten, sejumlah kepala dinas sudah mendapat booster. Mereka di antaranya Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klaten Endang Hadiyati Susilowati dan Kepala Dinas Pendidikan Klaten Wardhani Sugiyanto.
Kepada Tempo, Wardhani membenarkan sudah disuntik dosis ketiga dengan vaksin Moderna. Wardhani mengklaim bisa mendapat vaksin bukan sebagai kepala dinas. “Saya kan pengurus PMI Klaten,” ujarnya. Menurut Wardhani, sejumlah koleganya di PMI juga telah mendapat booster. Adapun Endang Hadiyati Susilowati enggan memberikan tanggapan. “Saya enggak jawab. Lagi rapat."
Ketua PMI Klaten Purwanto Anggono Cipto menyatakan penerima vaksin ketiga hanya relawan yang bertugas langsung menangani pasien Covid-19. Ihwal adanya kepala dinas yang mendapat booster, kata Purwanto seperti dimuat di situs Pemerintah Kabupaten Klaten, “Kebetulan yang bersangkutan menjadi relawan.”
Di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, sejumlah pejabat dan keluarganya juga mendapat booster pada 10 Agustus lalu. Mereka antara lain Wakil Bupati Frederik Victor Palimbong dan istrinya, Damayanti, serta Kepala Kepolisian Resor Toraja Utara Ajun Komisaris Besar Yudha Wirajati Kusuma.
Juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi, mengatakan vaksinasi booster untuk tenaga kesehatan menjadi tanggung jawab daerah. “Vaksin dosis ketiga hanya diberikan kepada tenaga kesehatan dan ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” ucapnya, Rabu, 25 Agustus lalu.
Petugas menata vaksin yang akan disalurkan ke daerah, di Gudang Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Semarang, 3 September 2021. TEMPO/Jamal A. Nashr
Selain jatah yang diserobot, jatah vaksin sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yulianto Prabowo mengungkapkan ada empat daerah di wilayahnya yang tak terdaftar menerima pasokan vaksin tahap pertama, yaitu Kabupaten Cilacap, Wonosobo, Magelang, dan Kota Pekalongan. “Padahal daerah itu lebih banyak membutuhkan, tapi kok malah tidak dapat sama sekali. Nol,” katanya.
Alokasi jatah vaksin itu terlihat dari tumpukan kardus vaksin di gudang Dinas Kesehatan Jawa Tengah pada Kamis, 2 September lalu. Sebanyak 76.140 vial vaksin diterima di gudang tersebut. Pada hari yang sama, gudang yang berada di Jalan Tambakaji Raya, Kota Semarang, itu juga menyalurkan vaksin untuk sejumlah instansi, seperti dinas kesehatan kabupaten atau kota, rumah tahanan, Kepolisian RI, dan rumah sakit swasta.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Jawa Tengah Rahmah Nur Hayati mengatakan instansinya pernah menyalurkan vaksin untuk Partai Golkar. Nama partai awalnya tak tercantum di daftar penerima. Setelah mereka berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan, diketahui vaksin itu ditujukan untuk pengurus Golkar di Kabupaten Cilacap, Klaten, Sukoharjo, Blora, dan Semarang.
Pembayun Setyaning Astutie, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mengatakan Partai Kebangkitan Bangsa mendapat jatah sekitar seribu dosis vaksin dari pemerintah pusat. “Kami hanya menyalurkan,” ujarnya. Ketua Dewan Pengurus Wilayah PKB Provinsi Yogyakarta Agus Sulistyono mengatakan seribu vaksin dosis pertama itu disuntikkan kepada konstituen PKB dan masyarakat umum.
Agus tak membantah anggapan bahwa vaksinasi yang digelar partainya juga bertujuan mendekatkan masyarakat dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Saat vaksinasi pertama yang digelar pada 22 Agustus lalu, terpampang poster Muhaimin. Ia mengklaim kegiatan itu juga bertujuan membantu pemerintah mencapai target vaksinasi nasional.
Skema distribusi vaksin yang dikeluarkan pemerintah pusat pun kerap berganti. Rahmah Nur Hayati mengatakan semula Kementerian Kesehatan melalui Biofarma membagikan vaksin ke dinas kesehatan provinsi. Vaksin kemudian didistribusikan sesuai dengan sasaran di tiap kabupaten atau kota. Selang beberapa bulan, skema itu berubah. Biofarma melalui mitranya langsung membagikan vaksin ke kabupaten/kota.
Setelah pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat pada awal Juli lalu, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah kembali dilibatkan dalam pembagian vaksin. Namun dinas kesehatan hanya berperan sebagai tempat transit vaksin. Daftar penerima dan alokasi telah diatur oleh Kementerian Kesehatan.
Penentuan alokasi dari pusat ditengarai mengakibatkan distribusi vaksin tak merata. Di Provinsi Lampung, berdasarkan data per 2 September lalu, vaksinasi dosis pertama baru mencapai 12,63 persen dan dosis kedua hanya 7,8 persen. Lampung pun berada di posisi buncit capaian vaksinasi.
Salah satu petugas puskesmas di Lampung mengaku pasokan vaksin kembang-kempis ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke sana pada 2 September lalu. Jokowi lalu meminta Kementerian Kesehatan menambah pasokan.
Sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, pernah meminta kepada Kementerian Kesehatan agar daerah diberi kewenangan mengatur alokasi pembagian vaksin. “Pak Gubernur bilang, percayakan kepada pemerintah daerah. Yang penting masyarakat tervaksin semua,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Jawa Tengah Rahmah Nur Hayati.
Soal alokasi yang ditentukan dari pusat, juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi, mengatakan lembaganya terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak guna mempercepat vaksinasi. Adapun koordinasinya diserahkan kepada pemerintah daerah. “Kami terbuka bekerja sama dengan siapa pun,” tuturnya.
•••
MESKI persoalan vaksinasi di berbagai daerah belum tuntas, Kementerian Kesehatan berancang-ancang membuka vaksinasi booster berbayar untuk masyarakat umum tahun depan. Rencana itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat dengan Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat pada 25 Agustus lalu. Budi sempat menyebutkan harga vaksin sebesar Rp 100-150 ribu.
Keinginan vaksinasi berbayar ini sebetulnya pernah diungkapkan Presiden Joko Widodo pada 19 Oktober 2020. Kala itu, Jokowi mengatakan ada vaksin berbayar dan gratis. Namun rencana vaksinasi berbayar itu maju-mundur lantaran kecaman dari berbagai kalangan. Pada akhir Juli lalu, pemerintah mencabut aturan tentang vaksin berbayar. Kini aturan serupa sedang digodok oleh Kementerian Kesehatan.
Rencana ini menuai kritik dari berbagai kalangan. Koalisi masyarakat sipil melayangkan somasi terbuka terhadap Presiden Joko Widodo dan Menteri Budi Gunadi Sadikin. Mereka meminta pemerintah menarik rencana vaksin Covid-19 booster berbayar dan membuka data pejabat penerima vaksin ketiga. “Ini sangat melukai setiap warga negara,” ujar pendiri Lapor Covid-19, Irma Hidayana.
DINDA LEO (KLATEN), SHINTA MAHARANI (DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA), JAMAL A. NASHR (SEMARANG), EKO WIDIANTO (MALANG), DIDIT HARIYADI (MAKASSAR), SERVIO MALANDA (BANGKA BELITUNG), SUJATMIKO (BOJONEGORO), M.A. MURTHADO (BOGOR), AHMAD FIKRI (BANDUNG)
----------
Catatan redaksi: artikel ini mengalami perubahan pada Ahad, 5 September 2021, pukul 12.45. Yaitu menambahkan posisi Heroe Poerwadi sebagai Wakil Wali Kota Yogyakarta--sebelumnya tertulis Wali Kota Yogyakarta--sekaligus Ketua Harian Satgas Covid-19 Yogyakarta.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
