Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan pengurangan masa pidana kepada 1.138 Anak Binaan di seluruh Indonesia pada Hari Anak Nasional pada hari ini, Selasa, 23 Juli 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly menyatakan tema Hari Anak Nasional 2024 mengusung tema “Anak Terlindungi, Indonesia Maju.”
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami berharap, pemberian pengurangan masa pidana dapat menjadi motivasi bagi Anak Binaan untuk terus berkarya dan menciptakan hal-hal bermanfaat,” kata Yassona di Jakarta, pada Selasa pagi.
Pengurangan masa pidana ini adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh negara kepada Anak Binaan yang terus berbuat baik dan memperbaiki diri. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah mematuhi peraturan dan mengikuti program pembinaan dengan baik.
Terbanyak Kanwil Kemenkumham Jawa Barat
Pengurangan masa pidana Hari Anak Nasional I atau pengurangan sebagian diberikan kepada 1.105 orang dan 33 orang lainnya mendapatkan pengurangan masa pidana Hari Anak Nasional II atau langsung bebas. Besaran pengurangan masa pidana bagi Anak Binaan bervariasi, mulai dari 1 hingga 6 bulan.
Kantor Wilayah (Kanwil) l Kemenkumham Jawa Barat mencatatkan jumlah terbanyak Anak Binaan penerima pengurangan masa pidana Hari Anak Nasional yaitu 111 orang, disusul Kanwil Kemenkumham Sumatra Selatan sebanyak 97 orang, dan Kanwil Kemenkumham Sumatra Utara sebanyak 76 orang.
Data di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per tanggal 12 Juli 2024, jumlah Anak dan Anak Binaan berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan berjumlah 2.153 orang, terbagi menjadi 575 Anak dan 1.578 Anak Binaan yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Tahanan Negara.
Yassona mengatakan dengan diberikannya pengurangan masa pidana Hari Anak Nasional ini, negara menghemat biaya makan Anak dan Anak Binaan sebesar Rp 826.710.000.
Pengurangan masa pidana diberikan kepada Anak Binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Konvensi Hak Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Pilihan Editor: Kasus Korupsi Washing Plant, Pejabat PT Timah TBK Ichwan Azwardi Lubis Dituntut 13,6 Tahun Penjara
Foto 
