Kuasa Langgeng Pangeran Partai

Kekuasaan Xi pun luar biasa besar. Selain menjabat sekretaris jenderal partai dan Presiden Cina, ia menjadi Ketua Komisi Militer Pusat. “Dia memegang semua jabatan sentral di Partai Komunis,” kata kandidat doktor bidang politik internasional dari Sun Yat-sen University, Novi Basuki, kepada Tempo pada Jumat, 9 Juli lalu.

Kekuasaan mutlak yang dipegang Xi Jinping ini belum pernah terjadi di rezim sebelumnya. Dalam struktur kepemimpinan di Cina, posisi sekretaris jenderal partai dan ketua Komite Militer Pusat lebih krusial dibanding presiden.

Xi bahkan menghapus batasan masa jabatan presiden dua periode berturut-turut selama 10 tahun lewat amendemen konstitusi pada 2018. “Xi Jinping bisa menjadi presiden seumur hidup,” tutur Novi, yang menempuh studi dari jenjang sarjana di Cina sejak 2010.

Xi mengendalikan partai sejak 2012. Dia membuat manifesto Impian Cina yang berfokus pada sentralisasi kekuasaan dan peran partai dalam menerapkan ideologi dan pembangunan di Republik Rakyat Cina, yang diproklamasikan Mao Zedong pada 1949.

Dia pula yang menginisiasi program modernisasi besar-besaran di partai, pemerintahan, dan militer. “Dia membuat PKC sebagai masa depan Cina dan inti semua kebijakan. Reformasi yang dilakukan Xi memperkuat posisi partai,” ucap peneliti senior Centre for Strategic and International Studies, Rizal Sukma, pertengahan Juni lalu.

Menurut Rizal, Partai Komunis Cina kini lebih banyak mengendalikan kebijakan pemerintah. Lembaga itu juga membentuk banyak badan baru dengan melibatkan pejabat dari Politbiro Komite Pusat Partai Komunis Cina yang berkelindan dengan tugas lembaga pemerintah. Xi memanfaatkan partai guna terus mengukuhkan narasi dan ideologi partai untuk memastikan disiplin tegak. “Hal ini tidak membuka ruang untuk gerakan sipil. Dia belajar dari keruntuhan Partai Komunis Uni Soviet,” tutur Rizal.

Sentralisasi otoritas memudahkan Xi mengendalikan birokrasi pusat dan daerah. Dengan autokrasi itu, Cina melebarkan pengaruhnya ke tingkat global, yang menyebar dari kawasan Laut Cina Selatan hingga jazirah Afrika, melalui pendanaan pelbagai proyek infrastruktur.

Di bawah Xi, Cina juga menjadi lebih agresif dalam urusan mempertahankan kedaulatan wilayah mereka, terutama untuk isu-isu seperti Taiwan, Tibet, Hong Kong dan warga Uighur di Xinjiang. Duta Besar Cina untuk Indonesia Xiao Qian menyatakan bahwa Undang-Undang Keamanan Nasional, yang memperketat aktivitas politik di Hong Kong, ditujukan untuk menutup celah, menekan kejahatan, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan pertumbuhan dan kemakmuran. Keberadaan "daerah yang tidak tersentuh hukum" di dalam wilayah sebuah negara atau pun pembiaran aksi-aksi yang membahayakan keamanan nasional berlangsung tanpa tersentuh hukum, kata dia, merupakan ancaman yang sangat besar bagi negara mana pun di dunia.

Untuk meluaskan pengaruhnya, Xi mengincar semua pejabat sipil dan militer, pengusaha, dan bahkan anggota partai yang terlibat kasus korupsi. Slogan Xi yang terkenal adalah bahwa “harimau” ataupun “lalat”, sebutannya untuk pejabat tinggi dan pegawai biasa, bakal  ia gebuk jika melakukan korupsi.

Pengajar hubungan internasional Universitas Indonesia, Yeremia Lalisang, menyebut kampanye antikorupsi Xi memberikan efek kejut besar di Cina. Rezim Xi Jinping “menyikat” semua pejabat tinggi yang terlibat korupsi. “Tapi kampanye antikorupsi yang didorong Xi ini juga menjadi cara dia menyasar lawan-lawan politiknya,” kata lulusan Xiamen University di Fujian itu.

Kampanye antikorupsi Xi menjaring lebih dari satu juta orang. Sebanyak 120 pejabat tinggi ditangkap. Petinggi partai yang dipenjara seumur hidup akibat kasus korupsi antara lain adalah bekas anggota Komite Tetap Politbiro, Zhou Yongkang; mantan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat, Guo Boxiong dan Xu Caihou; pejabat Departemen Tenaga Kerja, Ling Jihua; Wakil Ketua Badan Pertimbangan Politik Partai, Su Rong; serta anggota Politbiro, Sun Zhengcai. Ketua Partai Komunis Kota Chongqing Bo Xilai, yang kerap disebut sebagai rival Xi Jinping, juga diterungku sejak 2013 karena tuduhan korupsi.

Selain urusan korupsi, Xi Jinping juga menuduh Bo Xilai dan kelima petinggi partai juga  berkomplot mengambil alih kekuasaan. Ketua Komisi Keamanan Partai Liu Shiyu menyebut kasus-kasus yang melibatkan Bo Xilai dan lima petinggi partai itu sangat mengejutkan. Shiyu mengatakan Presiden Xi telah “melakukan langkah-langkah mengatasi masalah dan melenyapkan ancaman besar bagi partai dan negara”.

Tapi Xi mengklaim tak ada kekisruhan di partai. Dia juga membantah spekulasi soal kampanye antikorupsi itu bertujuan menyingkirkan lawan politiknya. Menurut Xi, kampanye antikorupsi justru sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan dukungan publik Cina.

Tantangan terbesar Partai Komunis Cina datang dari dalam negeri. Partai harus memastikan loyalitas masyarakat Cina terjaga. “Anggota partainya tidak lebih dari 100 juta orang. Mereka harus memutar strategi untuk meyakinkan lebih dari satu miliar penduduk Cina lain tentang soliditas Partai Komunis,” ujar Yeremia.

Pertarungan antara faksi dan elite politik partai pun terus terjadi. Apalagi Xi belum memilih penerusnya. Menurut Novi, Xi Jinping bersama sejumlah politikus senior yang kerap disebut faksi “Pangeran Partai” bersaing dengan elite partai di Liga Pemuda yang menjadi oposan terbesar mereka. “Partai komunis ini di luar tampak adem ayem, padahal di dalam itu sikut-sikutan. Jadi ada potensi perpecahan internal,” kata Novi.

Sejauh ini Xi masih menjadi pengendali utama. Meski demikian, menurut Novi, pernyataan Xi ataupun partai harus dipelajari lebih jauh. “Perlu mencari yang tersirat,” ucap Novi. “Jika Partai Komunis terus menggaungkan propaganda soal persatuan, berarti ada indikasi perpecahan atau masalah di dalamnya yang perlu segera dibereskan.”

GABRIEL WAHYU TITIYOGA (CNN, REUTERS, XINHUA, THE GUARDIAN)