Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Pemerintah membatalkan program konversi kompor gas ke listrik.
Batal program penghematan anggaran negara dan pengeluaran masyarakat.
Pemerintah Jokowi khawatir popularitas politik terganggu karena konversi ke tungku listrik.
DI Indonesia, kebijakan ekonomi yang menguntungkan bisa dengan mudah tergusur oleh kepentingan politik. Contohnya penghentian program konversi kompor gas ke kompor listrik yang telah dirancang dengan baik, dengan tujuan memangkas beban subsidi dan ramah lingkungan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dibahas sejak tiga tahun lalu, rencana pengalihan alat masak rumah tangga ini bagian dari peta jalan untuk mencapai Indonesia yang bebas emisi karbon pada 2060. Satu kilogram elpiji alias gas minyak cair rata-rata mengeluarkan emisi 840 gram setara karbon dioksida atau CO2.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Volume gas buang makin meningkat dengan memasukkan moda transportasi. Kebanyakan mobil pribadi menyemprotkan 310 gram setara CO2 per kilometer. Sementara itu, tungku setrum nihil emisi karbon. Akhir tahun lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan 2 juta rumah tangga menggunakan kompor listrik pada 2022, sebelum menyudahi impor elpiji per 2027.
Alasannya bukan melulu soal lingkungan. Pemerintah baru betul-betul bergerak setelah anggaran makin cekak. Sejak 2017, subsidi elpiji membebani anggaran negara lebih dari Rp 300 triliun. Penjualan elpiji 3 kilogram yang bersifat terbuka membuat uang negara itu bebas dinikmati masyarakat menengah ke atas.
Dengan perhitungan harga minyak mentah dunia US$ 100 per barel, kebutuhan subsidi elpiji untuk rumah tangga menembus Rp 127 triliun pada tahun ini. Bandingkan dengan anggaran Bantuan Operasional Sekolah yang kurang dari separuhnya, Rp 51,6 triliun, untuk 217 ribu maktab di semua penjuru negeri.
Di lain pihak, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN terbebani berlimpahnya kapasitas yang mencapai 6 gigawatt—di antaranya dari program pembangkit 35 ribu megawatt. Penggunaan kompor listrik secara massal bisa menyerap kelebihan setrum tersebut sekaligus menjawab persoalan emisi karbon dan pemborosan anggaran.
PLN menguji coba penggunaan tungku listrik di 2.000 rumah tangga di Solo, Jawa Tengah, dan Denpasar, Bali. Pelanggan dengan daya 450 dan 900 volt-ampere (VA) itu dibekali kompor induksi berdaya 1.000 watt berikut wajan, panci, dan kukusan. Hasilnya, biaya memasak jadi 10-15 persen lebih murah dibanding menggunakan elpiji 3 kilogram.
Dari sisi keuangan negara, ada potensi penghematan hingga Rp 330 miliar per tahun lewat 300 ribu kompor listrik. Angka itu merupakan jumlah pengadaan tanur elektrik yang akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat miskin pada tahun ini, menggantikan kompor gas bersubsidi.
Walhasil, keputusan tiba-tiba pemerintah membatalkan program konversi kompor gas ke kompor listrik merupakan langkah sia-sia dan merugikan. Apalagi alasannya semata menyelamatkan citra politik. Ketimbang membaca hasil uji coba, pemerintah malah terbawa narasi sesat yang menyebutkan kompor listrik bakal kian membebani tarif setrum.
Isu pun merembet menjadi hoaks penghapusan sambungan layanan listrik 450 dan 900 VA, sehingga Jokowi dianggap tak berpihak kepada masyarakat miskin. Ini dianggap makin merugikan pemerintah setelah tingkat kepuasan publik terhadap presiden turun 9,7 persen seusai kenaikan harga bahan bakar minyak pada bulan lalu.
Oleh pemerintah Jokowi, politik diartikan secara sempit: semata sebagai upaya mempertahankan popularitas, bukan untuk memfasilitasi kepentingan orang banyak.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
