Imunitas Pejuang Lingkungan

Karena lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak konstitusional, konsekuensinya, negara harus hadir dan bertanggung jawab penuh untuk memastikan hak tersebut dipenuhi dan dilindungi dengan baik. Namun negara selama ini seperti “orang hilang” yang tak jelas rimbanya. Negara seolah-olah kabur dan menyisakan kegagalan dalam memenuhi hak konstitusional warga negaranya. Di sisi lain, negara melalui pemerintah pulalah yang selama ini menginvestasikan kejahatan lingkungan hidup dengan menggelar karpet merah bagi aktivitas korporasi yang mengeksploitasi alam dan menghajar lingkungan hidup tanpa ampun.

Eksploitasi alam secara brutal oleh korporasi inilah yang menjadi kekhawatiran dan dasar untuk meletakkan “nuansa hijau” yang berwawasan lingkungan dalam perubahan UUD 1945. Khususnya dalam ketentuan Pasal 33 ayat 4 UUD 1945. Jimly Asshiddiqie dalam “Green Constitution: Nuansa Hijau dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” menguraikan bahwa UUD 1945 telah mengadopsi ide mengenai pentingnya lingkungan alam dalam sistem kekuasaan negara. 

Ketentuan Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 yang ditetapkan melalui perubahan keempat pada 2002 sebetulnya telah mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pengakuan dan penerimaan kedua prinsip ini sebagai norma dasar dalam rumusan hukum tertinggi di Indonesia menunjukkan bahwa alam pikiran yang terkandung dalam UUD 1945 mengalami perubahan yang sangat mendasar. Bangsa Indonesia tidak diperbolehkan melakukan usaha-usaha pembangunan yang merusak alam dan tidak berwawasan lingkungan.

Imunitas bagi Pejuang Lingkungan

Sebagai hak konstitusional, siapa pun yang berdiri tegak memperjuangkan kepentingan lingkungan hidupnya harus diberi kekebalan atau “imunitas”. Dia tidak boleh diperkarakan secara hukum atas ekspresi perjuangannya terhadap lingkungan hidup. 

Dalam Black Law Dictionary, imunitas ini didefinisikan sebagai pembelaan terhadap tanggung jawab perbuatan melawan hukum yang diberikan kepada semua kelompok atau kelas orang atau entitas dalam keadaan di mana pertimbangan kebijakan publik dianggap memerlukan perlindungan khusus bagi orang, aktivitas, atau entitas yang bersangkutan dengan mengorbankan mereka yang dirugikan olehnya. 

Namun, alih-alih diberi imunitas, kriminalisasi terhadap para aktivis lingkungan justru sudah seperti tontonan sehari-hari. Mengutip data Auriga Nusantara, dalam kurun waktu 2014-2023, tercatat setidaknya ada 133 ancaman terhadap pembela lingkungan di Indonesia. Bentuknya pun beragam: 82 kasus kriminalisasi, 20 kasus kekerasan fisik, 15 kasus intimidasi, 12 kasus pembunuhan, serta kasus deportasi dan perusakan properti masing-masing 2 kasus.

Padahal imunitas semestinya menjadi bagian yang inheren dalam diri setiap pembela lingkungan hidup. Kita mengenal imunitas ini sebagai prinsip anti-SLAPP (strategic lawsuit against public participation) yang secara tegas juga dibunyikan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Isinya, setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana ataupun digugat secara perdata. 

Bahkan, secara teknis, sudah ada ketentuan penanganan perkara dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Namun mengapa kriminalisasi terhadap pembela lingkungan terus terjadi? 

Kondisi ini terjadi karena beberapa sebab. Pertama, perspektif pemerintah dan aparat penegak hukum yang lemah terhadap lingkungan hidup. Padahal prinsip anti-SLAPP seharusnya sudah cukup menjadi “raison d’etre” dalam menolak perkara yang menyasar para pembela lingkungan. 

Kedua, pemerintah dan aparat penegak hukum cenderung menjadi “juru bicara” bahkan pembela korporasi atau pemilik modal. Dan ketiga, lemahnya penegakan hukum terhadap pembungkaman para aktivis lingkungan, yang membuat ketiadaan efek jera (deterrent effect) bagi para pelaku. Ketiga hal ini membuktikan negara telah gagal total melindungi imunitas yang seharusnya melekat bagi setiap pembela lingkungan hidup.